Jurnal Pelita

Isu yang beredar menuding bahwa pemalsuan atau penukaran barang bukti tersebut dilakukan oleh pihak internal Satpol PP. Menanggapi hal tersebut, Kasatpol PP Indramayu secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan kronologi penindakan di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa sejak Bupati Indramayu memberikan instruksi tegas untuk meminimalisasi serta menekan peredaran miras di wilayah Kabupaten Indramayu, pihaknya langsung bergerak dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Langkah awal diawali dengan mengundang dan memberikan sosialisasi kepada sedikitnya 172 pedagang serta agen besar miras di wilayah setempat.

"Kami berikan pemahaman bahwa kegiatan yang mereka lakukan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Indramayu. Mereka paham konsekuensi hukumnya, namun karena alasan kebutuhan bisnis, sebagian tetap memaksakan diri," ujar Kasatpol PP di hadapan awak media.

Setelah tahapan Surat Peringatan Pertama (SP1) hingga Ketiga (SP3) dilalui, tim Satpol PP mulai melakukan penindakan intensif. Namun, menjelang operasi penindakan, pihak Satpol PP menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat oknum agen yang sengaja menyiapkan barang bukti palsu untuk diserahkan apabila petugas datang melakukan razia.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatpol PP sempat memberikan arahan khusus saat apel siaga kepada personel yang bertugas agar mewaspadai modus pengelabuan oleh para pelaku usaha miras.

"Saat barang bukti hasil penindakan dari wilayah Cangkringan dibawa ke kantor pada sore hari, kecurigaan saya mulai muncul. Ada dus yang diberi tanda silang. Setelah saya buka, segelnya masih sangat utuh dan rapi. Namun saat dicicipi, isinya jelas bukan miras asli," ungkapnya.

Guna menjaga transparansi dan melaporkan kendala di lapangan, Kasatpol PP sempat mengabadikan temuan tersebut dalam bentuk rekaman video tertanggal 9 September lalu, yang kemudian dilaporkan langsung kepada pimpinan daerah.

Terkait proses pemusnahan, ia menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang disita dari lapangan—baik asli maupun palsu—tetap harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bagi kami, terlepas barang itu palsu atau asli, selama itu adalah barang bukti yang disita petugas dari lapangan, tetap wajib dimusnahkan. Tidak ada alasan untuk memisahkan atau membiarkannya. Jadi tuduhan bahwa kami mengganti atau memanipulasi barang bukti itu tidak benar," tegasnya.

Sementara itu, barang bukti yang ditemukan tersebut diketahui berasal dari salah satu agen berinisial S. Terhadap pelanggaran Perda tersebut, proses hukum telah berjalan melalui sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di pengadilan dengan sanksi berupa denda serta putusan pemusnahan barang bukti.

Pihak Satpol PP Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan Perda demi menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Indramayu.

​Permasalahan ini bermula ketika Kuwu Wamin (Kepala Desa) Rancasari yang baru dilantik pada 12 Februari 2026 berdasarkan SK Bupati Indramayu tertanggal 15 Januari 2026, memegang kewenangan penuh atas pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Saat melakukan inventarisasi aset desa seperti tanah bengkok dan titisara, Kuwu Wamin justru dituduh melakukan penyerobotan oleh perangkat desa lama yang sudah berhenti. Kuwu Wamin bahkan sempat dilaporkan ke pihak inspektorat, namun hasil pemeriksaan membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti karena aset masih dikuasai oleh perangkat lama.

​Menghadapi situasi tersebut, Kuwu Wamin yang didampingi oleh kuasa hukum Toni RM bergerak cepat. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Titisara di mana pengelolaannya wajib melalui sistem lelang terbuka dan hasilnya dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pemerintah desa lantas menggelar lelang terbuka pada Agustus 2026.

​Kendati lelang telah sukses digelar, pemenang lelang ternyata tidak dapat menggarap lahan tersebut di lapangan karena tanah bengkok masih dikuasai oleh pamong atau kepala desa yang lama.

​"Padahal kita sudah melakukan lelang itu sejak 14 Agustus. Tapi di lapangan, tanah bengkok masih dikuasai oleh pamong lama. Padahal kita sebagai pemerintah desa sudah melelangkan aset desa untuk disewa, namun di lapangan masih dikuasai, bahkan jelang musim rendeng ini kita khawatir pemenang lelang dirugikan," ujar Kuwu Rancasari saat berkonsultasi di Kantor Hukum Toni RM & Partners.

​Lebih lanjut, pengacara Toni RM mengungkapkan fakta mengejutkan hasil audit dan investigasi mendalam terhadap dokumen APBDes dari tahun 2018 hingga 2025. Berdasarkan temuan hukum, tercatat adanya dugaan pelanggaran beruntun dalam pengelolaan aset desa:

​Tahun 2018–2020: Tidak dilaksanakan lelang dan uang hasil sewa tidak dimasukkan ke rekening kas desa (potensi kerugian sekitar Rp370 juta per tahun atau total mencapai lebih dari Rp1 miliar).

​Tahun 2021–2022: Terdapat audit inspektorat dari PADes tahun 2021, sehingga ada masuk kas desa sebesar Rp748 juta untuk 2 tahun.

​Tahun 2023: Tidak ada lelang, dan realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masuk hanya Rp45 juta dari target Rp374 juta (terdapat kekurangan sekitar Rp329 juta).

​Tahun 2024: Dilakukan lelang dan berhasil dimasukkan ke rekening kas desa.

​Tahun 2025: Tidak ada lelang, dan hanya masuk kas desa sebesar Rp45 juta dari target yang seharusnya, sehingga menyisakan kekurangan sekitar Rp329 juta.

"​Secara akumulatif, total dugaan penyimpangan dan kerugian dari tidak dilaksanakannya lelang serta tidak disetorkannya uang sewa tanah bengkok ke kas desa oleh perangkat lama dari tahun 2018 hingga 2025 ditaksir mencapai angka Rp1,6 miliar hingga Rp1,7 miliar," Ujar Toni.

Menurut Toni, ​Sebelum menempuh jalur hukum formal, pihaknya telah melayangkan somasi kepada perangkat desa lama agar ada solusi pengembalian. Namun, somasi tersebut diabaikan tanpa ada respons yang kooperatif.

​"Sebelumnya kami sudah melayangkan somasi kepada perangkat desa lama terkait penggarapan ini, barangkali ada solusi, ternyata diabaikan dan tidak ada respons. Maka, minggu ini kami laporkan ke Unit Tipikor Polres Indramayu," tegas pengacara Toni RM di kantornya, Senin (5/10/2026).

​Toni RM menegaskan, jika nantinya dalam audit oleh pihak kepolisian dan inspektorat terbukti adanya aliran dana yang tidak disetor, maka pihak perangkat desa lama harus mengembalikan uang negara sebesar Rp1,6 miliar lebih tersebut dalam jangka waktu 60 hari.

​"Kalau tidak mampu atau tidak bisa mengembalikan, ya mau tidak mau diproses secara pidana. Laporkan orang yang telah melaporkan, kunjungi orang yang mengunjungi, baiki orang yang berbuat baik pada kita, hormati orang yang menghormati kita, hargai orang yang menghargai kita," pungkas Toni RM dengan tegas.

Dalam keterangannya, Toni RM mengungkapkan ​Permasalahan bermula dari urusan utang piutang. Tamir dan Saro diketahui memiliki pinjaman uang sebesar Rp127 juta kepada seorang pria bernama (Alm.) Karsidi dengan jaminan sertifikat/surat tanah sawah milik mereka.

Namun, saat pihak korban hendak melunasi pinjaman dan menebus jaminan tersebut, diketahui surat tanah telah berganti nama menjadi milik Karsidi tanpa adanya transaksi jual-beli yang sah maupun tanda tangan asli pemilik.

"​Atas indikasi pemalsuan dokumen tersebut, Pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membatalkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Karsidi. Meski demikian, upaya korban untuk mengembalikan uang pinjaman senilai Rp127 juta secara kekeluargaan ditolak oleh pihak penguasai lahan saat ini," Paparnya.

Lebih lanjut, Toni mengungkapkan bahwa ​Puncak perselisihan terjadi pada 9 September saat korban mendatangi lokasi sawah miliknya untuk menanam padi. Di lokasi kejadian, Saro mendapatkan intimidasi, diteriaki "maling", hingga mengalami penganiayaan fisik.

"Terduga pelaku bernama Rasita, yang merupakan orang dekat atau anak buah dari pihak almarhum Karsidi, diduga melintir tangan korban hingga mengalami cedera," Jelasnya.

​Tak hanya menganiaya korban di lokasi, kelompok terduga pelaku yang berjumlah belasan orang tersebut dilaporkan sempat mendatangi dan mengeruduk kediaman korban hingga membuat keluarga korban merasa terancam dan harus bersembunyi.

​Dalam hal ini Toni menegaskan bahwa tindakan kekerasan fisik terhadap perempuan ini tidak dapat ditoleransi. Pihaknya mendesak Kapolres Indramayu untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

​"Kami minta agar proses hukum segera berjalan, mulai dari pemeriksaan korban, saksi-saksi, hingga penetapan tersangka agar ada efek jera," ujar Toni RM.

Saat ini, kasus tersebut tengah berada dalam penanganan pihak kepolisian resort Indramayu.

Menurutnya Langkah hukum ini ditempuh setelah penyelidikan sebelumnya dihentikan oleh pihak penyelidik. "Penghentian tersebut dinilai prematur dan janggal lantaran penyelidik lama dianggap telan mentah-mentah laporan keuangan yang disodorkan pihak Terlapor tanpa validasi bukti transaksi," Ujar Toni dikutip dari postingan di akun resminya.

Dalam pemeriksaan oleh Bag Wassidik Polda Jatim, Toni menyerahkan salinan bukti kwitansi senilai Rp5,1 miliar serta memperlihatkan dokumen aslinya kepada pemeriksa. Bukti ini menjadi landasan utama untuk mendesak digelarnya Gelar Perkara Khusus guna menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

"Sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 angka 3 huruf c, penghentian penyelidikan dapat dibuka kembali jika ditemukan fakta atau bukti baru (novum) melalui mekanisme gelar perkara," tegas Toni.

Sebagaimana diketahui bahwa Kasus ini berawal dari dugaan pemindahan dana perusahaan ke rekening pribadi pimpinan perusahaan dengan total mencapai Rp5,3 miliar.

Dalam hal ini, Toni menyayangkan sikap penyelidik terdahulu yang dinilai tidak kompeten dalam menangani perkara kejahatan keuangan (financial crime). Menurutnya, bukti-bukti transaksi atau kwitansi pembelanjaan yang diajukan Terlapor seharusnya diuji melalui mekanisme audit investigatif atau akuntan forensik, bukan sekadar dipercayai secara sepihak.

"Auditor Investigasi atau Akuntan Forensik-lah yang memiliki kompetensi untuk mendeteksi, mengungkap, dan membuktikan adanya kecurangan (fraud) maupun penggelapan. Penyelidik kepolisian tidak memiliki kapasitas teknis untuk itu, namun menyimpulkan sendiri bahwa bukti Terlapor sudah valid hingga akhirnya menutup perkara," Paparnya.

Selain itu Toni juga menyoroti kerumitan yang harus ditanggung masyarakat pencari keadilan akibat keputusan oknum penyelidik yang dinilai kurang profesional atau terindikasi tidak netral.

Saat ini, Toni masih menunggu surat undangan resmi pelaksanaan Gelar Perkara Khusus dari Polda Jawa Timur guna memastikan proses hukum atas dugaan penggelapan jabatan ini berjalan secara transparan, profesional, dan berintegritas.

​Lucky mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya praktik penjualan miras yang menggunakan berbagai modus atau gimmick, bahkan hingga mengaitkannya dengan hafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang tidak dapat ditoleransi.

​"Di Indramayu ini tidak boleh ada beredar minuman beralkohol atau minuman keras. Saya merasa prihatin dengan adanya penjualan miras menggunakan gimmick menghafal ayat suci Al-Qur'an, bagi saya itu penghinaan luar biasa," ujar Lucky Hakim.

​Sebagai bentuk tindakan nyata, Lucky menginstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Indramayu untuk memperketat pengawasan dan menggelar razia secara masif di seluruh wilayah.

​Ia menegaskan agar tidak ada lagi peredaran pelbagai merek miras, baik produk lokal maupun luar, yang dijual secara bebas di tengah masyarakat.

​"Saya meminta kepada Kasatpol PP, tidak boleh ada setetes pun peredaran miras di Indramayu, sesuai dengan Perda kita. Jika masih ada yang nekat beredar, tolong segera dirazia," tegasnya.

​Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap sinergi antara aparat penegak Perda dan masyarakat dapat menciptakan suasana daerah yang aman, kondusif, serta bebas dari dampak negatif minuman keras.

​Pengaduan tersebut diajukan langsung oleh Efendi yang menerima kuasa dari H. Muhaemin Bin H. Toyib (67), warga Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Sachroni. Langkah hukum ini diambil menyusul adanya fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu.

​Latar Belakang Tragedi

​Tragedi pembunuhan berencana tersebut terjadi pada 29 Agustus 2025. Tiga hari kemudian, pada 1 September 2025, warga digegerkan dengan penemuan 5 jenazah di rumah korban, yakni:

​H. Syahroni
​Budi Awaludin
​Euis Juwita
​Ratu Khairunnisa
​Bella

​Kepolisian sebelumnya telah menangkap dua orang tersangka pada 8 September 2025, yaitu Ririn Rifanto dan Priyo Bagus Setiawan. Dalam proses peradilan, majelis hakim memvonis Ririn Rifanto dengan hukuman mati, sedangkan Priyo Bagus Setiawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

​Muncul Nama-Nama Baru dan Bukti Petunjuk

Dalam usai melayamgkan aduan Efendi mengungkapkan, ​Meski dua eksekutor telah divonis, ia menilai penanganan perkara belum selesai sepenuhnya. Menurutnya Berdasarkan keterangan terpidana Priyo Bagus Setiawan saat agenda perlawanan di persidangan, terungkap adanya keterlibatan nama-nama lain, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko.

"Guna memperkuat pengaduan tersebut, Efendi menyerahkan sejumlah bukti petunjuk ke Polres Indramayu, di antaranya:

​Rekaman CCTV Toko Bangunan: Memperlihatkan seorang pria asing (bukan Ririn maupun Priyo) masuk melalui pintu gerbang/pagar rumah korban pada 29 Agustus 2025 pukul 05.01 WIB.

​Rekaman Kesaksian Ibu Tetty Setiawati: Menyebutkan bahwa sebelum peristiwa terjadi, ada tamu bernama Yoga bersama empat rekannya berkunjung ke rumah korban.

​Rekaman Kesaksian Apriana dan Nurwita: Menyatakan melihat satu unit mobil Avanza warna hitam terparkir di depan rumah korban pada 28 Agustus 2025 sekitar pukul 22.00–23.00 WIB.

​Melalui surat tertanggal 3 Agustus 2026 ini, Efendi mengatakan H. Muhaemin yang merupakan adik kanding almarhum H. Syahroni berharap pihak Kepolisian Polres Indramayu dapat segera menindaklanjuti dan memproses dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 KUHP dan/atau Pasal 458 KUHP secara tuntas demi terciptanya keadilan.

​Efendi, yang mendampingi H. Muhaimin (saudara kandung dari korban almarhum H. Sahroni), menegaskan bahwa kedatangan mereka ke SPKT membawa dua agenda laporan utama. Selain melaporkan dugaan adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus pembunuhan tersebut, fokus laporan juga tertuju pada dugaan penyerobotan harta peninggalan almarhum korban.

​"Kami melapor sebagai penerima kuasa dari Pak Haji Muhaimin. Ada dua hal yang kami laporkan: pertama terkait dugaan pelaku pembunuhan lain, dan kedua terkait dugaan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan harta peninggalan korban oleh orang yang tidak berhak," ujar Efendi saat memberikan keterangan kepada media di luar gedung SPKT.

​Dalam laporan tersebut keluarga almarhum menuding dua oknum berinisial R (bersama suaminya) dan Z yang selama ini mengklaim diri sebagai ahli waris sah. Namun, dalam fakta persidangan yang berproses, status legitimasi klaim mereka dinilai tidak terbukti secara hukum.

​6 Aset Berharga yang Dikuasai

​Berdasarkan dokumen laporan, terdapat sedikitnya 6 item aset berharga milik almarhum H. Syahroni yang diduga telah dikuasai oleh oknum R dan Z, di antaranya:

​Rumah Tempat Tinggal (TKP) di Jalan Siliwangi.
​Ruko 1 Unit di Jalan Siliwangi (kawasan Paoman).
​Kantin / Tempat Senam 1 Unit di Paoman.
​Rumah Tempat Tinggal di Perum Marjalaksana, Kelurahan Margadadi.
​Kompleks Rumah Kontrakan (13 Pintu) di belakang rumah TKP (masuk wilayah Kelurahan Margadadi).
​Lahan Sawah seluas 125 bata di Desa Sudimampir Kidul, Kecamatan Balongan.

​Uang Sewa Kontrakan Ditarik Setahun ke Depan

​Tak hanya menguasai fisik bangunan, R dan Z terduga penguasa lahan tersebut juga disinyalir telah memungut uang sewa dari para penyewa kontrakan.

Mnurut Efendi ​dari penelusuran dan pengakuan sejumlah pedagang yang telah puluhan tahun menyewa di lokasi tersebut, pembayaran kontrakan biasa dilakukan setiap bulan Februari. "Namun, untuk periode Februari 2026, uang sewa dikabarkan telah ditarik dan diserahkan kepada oknum inisial R, sebelum akhirnya dialihkan kepada pihak lain berinisial M," Tuturnya.

​Efendi menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil demi menyelamatkan aset-aset peninggalan almarhum korban agar dapat dikelola dan jatuh ke tangan ahli waris yang sah sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

"Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan daftar barang atau aset lain yang akan dilaporkan menyusul hasil pengembangan penyelidikan kepolisian," Pungkasnya.

​Tuduhan tak berdasar tersebut sebelumnya disebarkan melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook dan TikTok, dengan secara gamblang mencatut nama sang Kepala Sekolah serta institusi tempat mereka mengabdi.

Saat dimintai keterangan ​Sang Kepala Sekolah dengan tegas membantah adanya pernikahan siri atau hubungan asmara di antara dirinya dan Nur Faizah.

​"Kami tidak pernah melakukan nikah siri," tegasnya.

​Ia menjelaskan bahwa interaksi mereka di sekolah adalah hal yang wajar sebagai rekan kerja.

​Ia mencontohkan saat Nur Faizah sedang cuti ibadah haji, wajar jika rekan kerja lain, termasuk Kepala Sekolah, saling membantu menggantikan tugas-tugas administratif seperti mengisi buku absen atau buku induk.

​Dalang di Balik Fitnah: Mantan Suami yang Terobsesi

​Berdasarkan penuturan Nur Faizah, dalang utama di balik penyebaran rumor palsu ini adalah mantan suaminya sendiri, Suwarjono Suherman. Nur mengungkapkan bahwa mantan suaminya tersebut memiliki obsesi yang berlebihan dan terus mengejarnya meski pernikahan mereka telah berakhir.

​Ironisnya, perceraian dengan suami yang baru justru dipicu oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Suwarjono saat suaminya masih bekerja di Taiwan. Meski demikian, Suwarjono sering kali memutarbalikkan fakta dengan menuduh Nur yang berselingkuh.

"Tuduhan tak masuk akal ini sudah terjadi sejak lama, bahkan Suharjono pernah menuduh Nur memiliki hubungan terlarang dengan anaknya sendiri," Kata Nur dengan nada kesal.

​Modus Manipulasi Foto dan Teror

Nur mengungkapkan ​Dalam melancarkan fitnahnya di media sosial, Suwarjono menggunakan modus memanipulasi foto. ​Ia kerap mengambil foto-foto Nur Faizah dari akun Facebook milik Nur.

"​Foto-foto tersebut kemudian diedit dan disandingkan dengan foto dirinya sendiri," Ujarnya.

Nur menambahkan, ia nekat mengedit foto dirinya agar seolah-olah terlihat berdampingan dengannya di dalam sebuah buku nikah.

"​Hasil editan palsu tersebut kemudian disebarkan secara masif di platform TikTok," Tambahnya.

​Tindakan Suwarjono tidak hanya berhenti di media sosial. Nur mengaku mengalami trauma karena mantan suaminya itu terus menguntitnya ke mana pun ia pergi, bahkan hingga ke pusat kota Indramayu.

"Keluarga telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan mendatangi pihak orang tua Suwarjono, namun yang bersangkutan tetap bersikeras mengganggu," Cetusnya.

​Ancaman Jalur Hukum dan Tanggapan Istri Sah

​Menanggapi pencemaran nama baik yang menyeret nama institusinya, pihak Kepala Sekolah memberikan ultimatum keras. Ia menuntut agar semua unggahan yang memuat fitnah tersebut segera dicabut dan diklarifikasi. Jika tidak, ia tidak segan-segan untuk membawa kasus penyebaran berita bohong ini ke jalur hukum kepada pihak yang berwajib.

​Dukungan penuh juga datang dari Kholipah yang merupakan istri sah Ahdin, Ia menyatakan bahwa dirinyalah yang paling berhak marah jika memang terjadi perselingkuhan, namun ia tahu pasti bahwa isu tersebut adalah kebohongan belaka.

​"Kalau memang harus keberatan, ya saya sebagai istri sahnya. Kenapa dia sebagai mantan malah bertingkah begitu? Saya merasa sangat keberatan dan terganggu dengan fitnah ini," tegas Kholipah.

Pihak korban berharap kejadian ini segera berakhir agar mereka dapat kembali menjalankan aktivitas pekerjaan tanpa adanya teror dari pihak luar.

​Tercatat sebanyak 14 advokat ditunjuk secara langsung oleh dr. Richard Lee untuk mendampingi proses hukumnya. Sebanyak 13 advokat berasal dari Tim Law Firm Dewan Pengacara Nasional (DPN) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN, Dr. Faizal Hafied, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum. Sementara 1 orang advokat berasal dari Kantor Pengacara Toni RM yang berbasis di Indramayu.

​Di meja penasihat hukum, Dr. Faizal Hafied tampak didampingi oleh jajaran tokoh purnawirawan berpangkat tinggi yang memperkuat deretan tim advokat.

Di sebelah kanan Dr. Faizal Hafied, hadir Mayjen TNI (Purn) Rokhmat, mantan Kepala Oditurat Jenderal TNI (Jaksa Agung Militer).

Di sampingnya, duduk Irjen Pol (Purn) Mulyatno, mantan Kapolda Sulawesi Utara tahun 2021 yang juga merupakan kakak kandung dari Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Karyoto.

Tepat di sebelah kanannya lagi, tampak hadir Toni RM pengacara dari Indramayu yang turut mengawal perkara ini.

​Dalam perkara ini, dokter spesialis kecantikan sekaligus content creator tersebut didakwa melakukan tindak pidana terkait peredaran produk skincare. dr. Richard Lee didakwa melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, atau Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

​Kasus ini berfokus pada tuduhan penambahan label atau stiker tambahan pada kemasan primer maupun kemasan sekunder (bungkus luar) pada produk-produk kecantikan miliknya.

Saat dimintai Keterangan lewat telepon Pintarnya, Toni RM menyamoaikan bahwa ​Hingga saat ini, persidangan di PN Tangerang telah memasuki tahap pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Saya sudah mengikuti dua kali persidangan pada agenda pembuktian, yakni pada Kamis, 23 Juli 2026, serta Senin, 27 Juli 2026," Katanya.

​Dari serangkaian agenda pembuktian tersebut, JPU telah menghadirkan 4 orang saksi di hadapan majelis hakim. Meski demikian, JPU diperkirakan masih akan menghadirkan sejumlah saksi lainnya pada persidangan mendatang.

​Salah satu momen yang paling dinantikan publik dan warganet (netizen) adalah kehadiran sosok dr. Samira, atau yang lebih populer disapa Doktif (Dokter Detektif). Doktif diketahui merupakan pelapor utama dalam perkara ini sekaligus figur yang kerap disorot publik karena diduga memiliki rivalitas bisnis dengan dr. Richard Lee di industri klinik kecantikan dan penjualan produk skincare.

​Persidangan akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 30 Juli 2026, di Pengadilan Negeri Tangerang. Agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi-saksi tambahan yang dihadirkan oleh JPU sebelum nantinya tim penasihat hukum dr. Richard Lee mendapatkan giliran untuk mengajukan saksi serta ahli a de charge (meringankan)