Jurnal Pelita

​Sorotan tajam tertuju pada empat indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang tercantum dalam kontrak kinerja direksi masa bakti 2025–2027. Hingga kini, belum ada kejelasan data mengenai realisasi dari target-target tersebut.

​Dalam dokumen kontrak kinerja, Direktur Utama Perumdam TDA Nurpan dan Direktur Umum Sunaryo memegang empat target vital:

• ​Tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW): Turun dari 34,76% menjadi 30%.
• ​Pendapatan perusahaan: Mendorong kenaikan dari Rp223 miliar menjadi Rp376 miliar.
• ​Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional): Ditekan dari 95% turun ke 87%.
• ​Efektivitas penagihan rekening: Meningkat dari 86% menjadi 90%.

​Menagih Janji dan Transparansi

​Perwakilan LSM Gapura Indramayu, Rudi, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas dan kontrak kerja tidak boleh berhenti sebatas seremoni di atas kertas. Komitmen tersebut harus dibuktikan dengan data konkret yang transparan.

​“Kalau sejak awal sudah menyatakan sanggup, maka konsekuensinya harus siap dievaluasi ketika target tidak tercapai,” tegas Rudi.

​Rudi meragukan potensi lonjakan pendapatan yang ditargetkan manajemen jika masalah fundamental—seperti keterbatasan sumber air baku dan perbaikan infrastruktur—belum teratasi. Ia mewanti-wanti agar ambisi mengejar keuntungan dari sektor industri tidak sampai mengorbankan kualitas layanan masyarakat umum.

​“Jangan sampai mengejar keuntungan, tetapi pelayanan kepada masyarakat justru menurun. Persoalan air baku harus jadi perhatian utama,” lanjutnya.

​Desak KPM Lakukan Evaluasi Total

​Menanggapi ketidakpastian realisasi target tersebut, LSM Gapura mendesak Bupati Indramayu Lucky Hakim selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk turun tangan melakukan evaluasi total. Evaluasi diharapkan berbasis data riil di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.

​“Kalau memang tidak mampu mencapai target, harus berjiwa besar dan legowo untuk dievaluasi, termasuk mempertimbangkan mundur dari jabatan,” pungkas Rudi.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Perumdam TDA belum merilis data resmi terkait perkembangan realisasi empat target kinerja tahun pertama mereka.

​Dalam forum tersebut, Agus, perwakilan dari divisi IT/Pengadaan Barang dan Jasa, menguraikan kendala fasilitas yang menghambat operasional harian maupun malam. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa dari pihak terkait saat ini terhenti. Kondisi ini memperparah penanganan alat-alat operasional yang rusak di pangkalan.

​"Pengelolaan operasional harian dan malam butuh perhatian khusus, terutama pada perawatan peralatan agar barang-barang berukuran besar tidak cepat rusak," jelas Agus.

​Ia menambahkan, perusahaan belum sepenuhnya memenuhi fasilitas dan alat kerja yang dibutuhkan meskipun operasional telah berjalan. Bahkan, proses pengajuan barang inventaris kerap memakan waktu hingga berbulan-bulan, sementara cadangan alat hanya disediakan pada momentum tertentu, seperti saat musim ramai atau agenda konser.

​Tak hanya kendala inventaris, persoalan kompensasi dan jam kerja turut dikeluhkan secara mendalam. Perwakilan pekerja lainnya, Ade, membeberkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan disamakan dengan skema kerja mandiri tanpa perlindungan jaminan sosial.

​"Untuk pekerja biasa dibayar Rp1,5 juta tanpa BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk tiga orang leader, kisaran gaji Rp2,5 juta hingga Rp3 juta. Padahal durasi kerja mencapai 10 sampai 12 jam per hari," ungkap Ade.

​Ade juga menyoroti tidak tersedianya uang lembur meski penerapan skema pembagian kerja (shift) mencakup 8 jam siang dan 8 jam malam. Berbagai keluhan telah disampaikan para pekerja, baik melalui sambungan telepon maupun aduan langsung ke kantor, namun penyelesaiannya kerap terkendala akibat buruknya alur komunikasi internal.

​Manajemen Enggan Berikan Tanggapan

​Merespons jajaran keluhan dan temuan tersebut, upaya konfirmasi dilakukan kepada pihak pengelola Hoffmn Parkindo berinisial R di lokasi. Namun, yang bersangkutan menolak memberikan tanggapan maupun diwawancarai.

​"Nanti saja ya," ujar R singkat sambil berlalu meninggalkan lokasi.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterbukaan maupun keterangan resmi dari pihak manajemen Hotman Parkindo terkait langkah perbaikan fasilitas kerja, penyesuaian upah sesuai UMR, maupun pemenuhan hak-hak jaminan sosial bagi para pekerja mereka.

​Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, mengambil langkah berani dengan mendorong penggunaan Hak Angket. Menurutnya, karut-marut di tubuh perusahaan daerah tersebut sudah tidak bisa lagi diselesaikan hanya di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

​Pernyataan bersuara lantang ini meluncur usai rapat paripurna pada Jumat, 17 Juli 2026 lalu. Langkah Anggi ini sekaligus menjadi arah baru di tengah ketegangan politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati ke Badan Kehormatan (BK) terkait kejelasan Pansus PDAM.

​"Banyak masalah di tubuh PDAM yang saya rasa kondisinya sudah sangat kronis. Ini layaknya bukan lagi di level pansus, tapi sudah harus Hak Angket! Karena dengan hak angket, kita bisa menggandeng aparat penegak hukum (APH) secara langsung dalam proses penyelidikannya," tegas Anggi dengan nada tinggi.

​Cukup 5 Anggota Dewan untuk "Bongkar" PDAM

​Politisi perempuan yang terpilih dua periode dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4—meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung—ini menjelaskan bahwa syarat formil pengajuan hak angket sebenarnya sangat mudah.

​"Untuk menggolkan hak angket ini, setidaknya cukup lima orang pengusul dari anggota DPRD dan minimal berasal lebih dari satu fraksi. Ini sangat sah secara regulasi," ungkapnya.

​Anggi juga memperingatkan bahwa daya dobrak hak angket jauh lebih mengerikan dibanding pansus biasa. Ruang lingkupnya tidak sekadar melahirkan rekomendasi di atas kertas, melainkan bisa bermuara pada sanksi hukum hingga pemecatan pejabat strategis jika ditemukan pelanggaran berat.

​"Hati-hati jika ada pengadaan yang di-mark up atau tidak sesuai spesifikasi! Kita bisa panggil paksa pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Karena statusnya sudah penyelidikan, semua dokumen penggunaan anggaran dan tata kelola PDAM Indramayu pasti akan kena sidak. Nasib Direktur Utama bisa di ujung tanduk kalau terbukti ada penyimpangan," cecar Anggi.

​Rakyat Mendukung: "Jangan Hanya Jadi Wacana Politik!"

​Gelombang dorongan dari parlemen ini langsung mendapat respons luar biasa dan dukungan penuh dari masyarakat Indramayu yang selama ini menjadi korban buruknya pelayanan air bersih.

​Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap kinerja PDAM selama ini.

​"Sudah lama kami resah. Air sering macet total, kualitasnya keruh dan tidak layak, tapi anehnya tarif tetap jalan terus bahkan naik. Kalau memang ada kebusukan dan penyimpangan di dalam, buka terang-terangan! Kami dukung hak angket ini," cetusnya.

​Warga lainnya juga mendesak agar DPRD tidak main-main dan menjadikan isu ini sebagai panggung komoditas politik semata.

"Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana atau gertakan sambal. Kalau ada korupsi atau mark up proyek pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung beban akibat tata kelola yang bobrok," kata warga dengan nada geram.

​Secara garis besar, publik menilai Hak Angket adalah senjata pamungkas untuk:

​Mengusut tuntas dugaan korupsi dan kongkalikong di internal PDAM.

​Mengevaluasi tarif air agar rasional dan sesuai dengan kualitas pelayanan lapangan.

​Membongkar transparansi penggunaan anggaran daerah.

​Melibatkan APH (Polisi/Kejaksaan) agar hasil penyelidikan punya taring hukum yang nyata.

​Kini, bola panas berada di tangan para wakil rakyat di Gedung DPRD Indramayu. Akankah lima anggota dewan yang bernyali segera berkumpul demi memuluskan Hak Angket ini, ataukah jeritan rakyat soal air bersih kembali menguap di tengah lobi-lobi politik? Publik menunggu pembuktiannya.