Berita Tentang "Bisnis"
CLOSE ADS
CLOSE ADS

12.38.00 ,

Jurnalpelita - Indramayu – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 dengan suasana berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peringatan kali ini diisi dengan kegiatan istighosah bersama para ulama serta mengundang jajaran direksi senior terdahulu. Selasa, 17/11/2026.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Darma Ayu, Nurpan, menyampaikan bahwa kehadiran para senior dan tokoh agama bertujuan untuk memohon doa agar perusahaan semakin baik, sejuk, dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

"Momentum ini agak berbeda dengan tahun-tahun lalu. Kami mengundang beberapa senior direksi PDAM terdahulu untuk hadir di tengah-tengah kita guna mendengar dan mengikuti progres serta dinamika yang ada. Kami juga mengundang para kiai untuk menggelar istighosah agar PDAM menjadi lebih baik," ujar Nurpan saat ditemui di sela-sela acara.

Selain refleksi hari jadi, Nurpan juga menyoroti tantangan distribusi air bersih di tengah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Januari–Februari mendatang. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air baku agar tidak langsung terbuang ke laut.

Upaya tersebut meliputi perbaikan bendung karet di Bangkir dan Waledan untuk menahan aliran air dari Bendung Rentang. Dengan langkah ini, titik pengambilan air (intake) seperti di Kertasmaya, intake 200, dan intake 300 tetap dapat beroperasi memproduksi air bersih bagi masyarakat.

Kendati berbagai upaya telah dilakukan, Nurpan mengakui adanya penyusutan debit air yang cukup signifikan. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pelanggan, khususnya di wilayah Indramayu bagian timur, yang terdampak gangguan aliran air.

"Di hari ulang tahun ini, kami memohon maaf karena belum bisa memberikan pelayanan maksimal di Indramayu bagian timur. Air yang sejatinya keluar 300 liter per detik dari Kuningan, kenyataannya yang turun baru sekitar 100 liter per detik. Akibatnya, terdapat beberapa zona merah yang belum bisa teraliri oleh PDAM," pungkasnya.


Pena  
 By.
Jidam P
Editor
By.
Jidam P
Foto/Video
By.
Jidam P

20.23.00 , ,

Jurnalpelita - Indramayu — Pemilik kandang ayam di Blok Pilangsari, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Cumini, angkat bicara terkait polemik keberadaan kandang ayam miliknya yang dinilai mengganggu sebagian warga sekitar.

Ditemui usai pertemuan mediasi, Cumini menyatakan bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan baik. Ia memandang seluruh warga yang terlibat pada dasarnya merupakan bagian dari keluarga besar. Meski mengakui ada satu pihak masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas peternakannya, ia berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Kamis, 12/11/2026.

"Pertemuan tadi baik sih, Pak. Pada dasarnya itu semua keluarga ya. Jadi mungkin ada satu masyarakat yang terganggu dengan adanya kandang ayam di Despilang yang saya miliki. Tapi saya akan memperbaikinya sama seperti di media-media yang lalu dan di sini juga," ujar Cumini.

Ia juga menegaskan siap mengikuti segala arahan dan prosedur yang berlaku lantaran dirinya merasa awam terhadap hukum dan jalur birokrasi. "Karena kami nggak mengerti hukum dan nggak mengerti jalur-jalurnya, jadi akan kami tempuh semuanya kayak gitu aja sih, Pak," tambahnya.

Terkait status perizinan usaha, Cumini menjelaskan bahwa kandangnya telah mengantongi izin sebatas tingkat desa atau rekomendasi dari petinggi desa. Hal tersebut dikarenakan kapasitas populasi ayam di kandangnya tergolong kecil, yakni sekitar 2.000 ekor atau di bawah 10.000 ekor.

Mengenai adanya permintaan penutupan sementara dari pihak berwenang, Cumini mengaku telah meminta kebijakan dan waktu kelonggaran kepada pihak terkait, dalam hal ini pihak berwenang berinisial 'Eben', yang disebutnya telah memberikan persetujuan.

"Tutup sementara itu kan tadi saya sudah minta kelonggaran ya, Pak, sama Pak Eben, dan Pak Eben-nya sudah menyetujui. Jadi, kami akan ikuti apa yang dibilang Pak Eben," jelasnya.

Cumini memastikan bahwa dirinya bersama pihak terkait telah mencapai titik kesepakatan dalam med tersebut demi menjaga keharmonisan di lingkungan desa.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

01.43.00 ,

Jurnalpelita - Indramayu, - Gelaran Indramayu Expo dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu resmi berakhir pada Selasa (20/10/2026). Namun, penutupan pameran tersebut justru menyisakan riak dan sorotan tajam dari publik. Panitia penyelenggara diketahui mengajukan permohonan perpanjangan masa operasional hingga Sabtu (24/10/2026), di tengah mencuatnya fakta bahwa kewajiban setoran retribusi ke kas daerah belum juga dilunasi.

Langkah panitia mengajukan tambahan waktu di saat kewajiban keuangan daerah menunggak memicu spekulasi liar di tengah masyarakat dan pelaku UMKM. Muncul dugaan kuat di lapangan bahwa perpanjangan tersebut disinyalir sebagai upaya menggenjot pendapatan dari sektor wahana hiburan komersial yang masih dipadati pengunjung, ketimbang murni memberi ruang bagi pemberdayaan ekonomi warga.

Sejak awal persiapan pameran, para pelaku UMKM lokal sudah mengeluhkan melambungnya tarif sewa stan yang menembus angka Rp3,5 juta per unit. Nilai tersebut dinilai sangat mencekik dan kontraproduktif dengan semangat peringatan Hari Jadi Kabupaten yang seharusnya menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Sejumlah pihak menilai pengelola pameran mengabaikan esensi visi Indramayu Reang (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong).

Dugaan penyimpangan pengelolaan dana pameran ini kian menguat seiring belum adanya transparansi dari pihak penyelenggara. Fahmi, yang bertindak sebagai vendor utama, terkesan enggan memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme penetapan tarif lapak maupun transparansi aliran dana sewa stan.

Di balik penunjukan vendor tersebut, beredar isu panas di lingkungan masyarakat bahwa Yoga Hardiansyah—sosok yang dikenal dekat dengan lingkaran Pendopo—menjadi pihak yang membawa dan merekomendasikan Fahmi untuk mengelola pameran tahunan ini.

Keresahan para pelaku UMKM dan masyarakat kian memuncak menyusul kabar yang menyebutkan bahwa Fahmi kembali direncanakan bakal ditunjuk sebagai pengelola untuk perayaan akbar Hari Jadi ke-500 Indramayu mendatang. Tanpa adanya evaluasi total dan kejelasan akuntabilitas pengelolaan dana pameran saat ini, penunjukan ulang tersebut dinilai berpotensi mengulang masalah serupa.

Merespons polemik yang berkembang, sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Indramayu untuk mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh. Desakan tersebut mencakup investigasi atas keterlambatan penyetoran retribusi daerah, indikasi penggelembungan tarif sewa stan UMKM, hingga prosedur penunjukan vendor acara. Warga menuntut agar pihak-pihak yang terbukti memanfaatkan ajang pesta rakyat ini demi keuntungan pribadi dapat ditindak secara hukum dan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.

Redaksi berupaya untuk meminta pihak panitia penyelenggara, vendor Fahmi, maupun pihak-pihak terkait lainnya, namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban atau tanggapan resmi atas berbagai dugaan dan desakan publik tersebut.


Pena  
 By.
Tim
Editor
By.
Tim
Foto/Video
By.
Tim

00.20.00 ,

Jurnalpelita - Indramayu – Pelaksanaan Pameran Pembangunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-499 yang dipusatkan di GOR Singalodra, Kecamatan Sindang, menuai sorotan tajam dari publik. Di balik kemeriahan acara, muncul dugaan kuat indikasi pungutan liar (pungli) dan komersialisasi sewa lapak (stand) yang mencekik para pedagang dan pelaku UMKM.

Sorotan utama tertuju pada ketimpangan mencolok antara besaran retribusi resmi yang disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Indramayu dengan realisasi penarikan uang sewa yang dipatok kepada para peserta pameran di lapangan.

Berdasarkan dokumen resmi Surat Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparra) Kabupaten Indramayu Nomor 400.4.11.3/ 1288 /Bidor tertanggal 02 Oktober 2026, nilai retribusi resmi penggunaan prasarana olahraga GOR Singalodra selama 20 hari kegiatan (1–20 Oktober 2026) hanya ditetapkan sebesar Rp20.000.000,-. Anggaran tersebut disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui Bank BJB merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan gambaran yang bertolak belakang. Panitia pelaksana bersama pihak ketiga (vendor) diduga melakukan penarikan biaya sewa hingga jutaan rupiah per lapak.

Berdasarkan data operasional pameran, terdapat ratusan lapak yang berdiri di area GOR Singalodra dengan rincian:

- Area Bisnis: 15 stand
- UMKM Binaan: 15 stand
- Kedinasan: 16 stand
- Area Wahana Hiburan: ±120 stand (dikelola vendor)
- Lapak Sekitar Lapangan Basket: 20 stand

Dengan perkiraan tarif sewa yang melambung antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per stand, total akumulasi uang sewa yang berhasil dihimpun dari ratusan pedagang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Angka ini berbanding terbalik dengan retribusi yang masuk ke pendapatan daerah sebesar Rp20 juta, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai transparansi serta legalitas aliran dana sisa penarikan tersebut.

Saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan pada Senin (12/10/2026), Panitia Pelaksana Pameran, Dikdik, tidak menampik adanya variasi harga sewa lapak yang beredar di masyarakat. Ia berdalih alasan bahwa perbedaan harga tersebut dipicu oleh keterlibatan rantai pemasaran (marketing) serta pembagian area kerja sama dengan vendor dan pihak desa setempat.

"Panitia sekretariat tidak menjual langsung seluruh lapak. Untuk wahana hiburan dan area tertentu dikelola oleh vendor. Kami dari panitia memegang area pameran pembangunan untuk dinas, UMKM binaan, dan bisnis," kata Dikdik.

Mengenai meroketnya tarif sewa hingga Rp4 juta per lapak, Dikdik berdalih bahwa hal tersebut berkembang di tingkat vendor dan tim pemasaran lapangan.

"Kalau dari vendor harganya memang bervariasi. Ada juga keterlibatan tim pemasaran yang berkembang di lapangan. Namun, bagi kami di panitia pusat, fokus utamanya adalah menjaga kelancaran dan marwah pameran pembangunan ini," ujarnya.

Di tengah tingginya biaya sewa bagi pedagang umum, Dikdik juga mengungkapkan adanya kebijakan pembebasan biaya sewa (gratis) untuk beberapa pelaku UMKM tertentu. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah taktis agar pameran tidak tampak sepi saat pembukaan (opening ceremony).

"Ada juga stand yang kita gratiskan, khususnya untuk UMKM. Kebijakan ini saya ambil supaya tidak ada stand yang kosong saat pembukaan. Kita ingin suasana pameran ramai dan marwah pameran pembangunan Indramayu seperti dulu bisa kembali dirasakan masyarakat," tambah Dikdik.

Namun, kebijakan tebang pilih ini justru memicu rasa ketidakadilan di antara para pedagang yang dipatok harga mahal.

Meski demikian, desakan agar aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Indramayu turun tangan mengusut tuntas dugaan komersialisasi serta potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perhelatan Hari Jadi Indramayu ke-499 ini terus menguat di tengah masyarakat.


Pena  
 By.
Tim
Editor
By.
Tim
Foto/Video
By.
Tim

13.59.00 ,

Jurnalpelita - INDRAMAYU — Genap satu tahun memimpin Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu, capaian kinerja jajaran direksi di bawah kepemimpinan Direktur Utama Nurpan mulai menjadi sorotan publik.

​Sorotan tajam tertuju pada empat indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang tercantum dalam kontrak kinerja direksi masa bakti 2025–2027. Hingga kini, belum ada kejelasan data mengenai realisasi dari target-target tersebut.

​Dalam dokumen kontrak kinerja, Direktur Utama Perumdam TDA Nurpan dan Direktur Umum Sunaryo memegang empat target vital:

  • ​Tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW): Turun dari 34,76% menjadi 30%.
  • ​Pendapatan perusahaan: Mendorong kenaikan dari Rp223 miliar menjadi Rp376 miliar.
  • ​Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional): Ditekan dari 95% turun ke 87%.
  • ​Efektivitas penagihan rekening: Meningkat dari 86% menjadi 90%.

​Menagih Janji dan Transparansi

​Perwakilan LSM Gapura Indramayu, Rudi, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas dan kontrak kerja tidak boleh berhenti sebatas seremoni di atas kertas. Komitmen tersebut harus dibuktikan dengan data konkret yang transparan.

​“Kalau sejak awal sudah menyatakan sanggup, maka konsekuensinya harus siap dievaluasi ketika target tidak tercapai,” tegas Rudi.

​Rudi meragukan potensi lonjakan pendapatan yang ditargetkan manajemen jika masalah fundamental—seperti keterbatasan sumber air baku dan perbaikan infrastruktur—belum teratasi. Ia mewanti-wanti agar ambisi mengejar keuntungan dari sektor industri tidak sampai mengorbankan kualitas layanan masyarakat umum.

​“Jangan sampai mengejar keuntungan, tetapi pelayanan kepada masyarakat justru menurun. Persoalan air baku harus jadi perhatian utama,” lanjutnya.

​Desak KPM Lakukan Evaluasi Total

​Menanggapi ketidakpastian realisasi target tersebut, LSM Gapura mendesak Bupati Indramayu Lucky Hakim selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk turun tangan melakukan evaluasi total. Evaluasi diharapkan berbasis data riil di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.

​“Kalau memang tidak mampu mencapai target, harus berjiwa besar dan legowo untuk dievaluasi, termasuk mempertimbangkan mundur dari jabatan,” pungkas Rudi.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Perumdam TDA belum merilis data resmi terkait perkembangan realisasi empat target kinerja tahun pertama mereka.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

12.03.00 ,

Jurnalpelita - Indramayu — Dugaan buruknya tata kelola operasional dan kesejahteraan pekerja mengemuka di lingkungan kerja Hoffmen Parkindo yang beroperasi di lingkungan RSUD Indramayu selaku pengelola parkir. Sejumlah perwakilan pekerja dan pengelola menggelar diskusi terbuka di luar area gedung pada Selasa (11/8/2026) guna menyuarakan berbagai kendala krusial, mulai dari minimnya ketersediaan alat, jam kerja yang melebihi standar, hingga upah yang berada di bawah Standar Upah Minimum Regional (UMR).

​Dalam forum tersebut, Agus, perwakilan dari divisi IT/Pengadaan Barang dan Jasa, menguraikan kendala fasilitas yang menghambat operasional harian maupun malam. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa dari pihak terkait saat ini terhenti. Kondisi ini memperparah penanganan alat-alat operasional yang rusak di pangkalan.

​"Pengelolaan operasional harian dan malam butuh perhatian khusus, terutama pada perawatan peralatan agar barang-barang berukuran besar tidak cepat rusak," jelas Agus.

​Ia menambahkan, perusahaan belum sepenuhnya memenuhi fasilitas dan alat kerja yang dibutuhkan meskipun operasional telah berjalan. Bahkan, proses pengajuan barang inventaris kerap memakan waktu hingga berbulan-bulan, sementara cadangan alat hanya disediakan pada momentum tertentu, seperti saat musim ramai atau agenda konser.

​Tak hanya kendala inventaris, persoalan kompensasi dan jam kerja turut dikeluhkan secara mendalam. Perwakilan pekerja lainnya, Ade, membeberkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan disamakan dengan skema kerja mandiri tanpa perlindungan jaminan sosial.

​"Untuk pekerja biasa dibayar Rp1,5 juta tanpa BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk tiga orang leader, kisaran gaji Rp2,5 juta hingga Rp3 juta. Padahal durasi kerja mencapai 10 sampai 12 jam per hari," ungkap Ade.

​Ade juga menyoroti tidak tersedianya uang lembur meski penerapan skema pembagian kerja (shift) mencakup 8 jam siang dan 8 jam malam. Berbagai keluhan telah disampaikan para pekerja, baik melalui sambungan telepon maupun aduan langsung ke kantor, namun penyelesaiannya kerap terkendala akibat buruknya alur komunikasi internal.

​Manajemen Enggan Berikan Tanggapan

​Merespons jajaran keluhan dan temuan tersebut, upaya konfirmasi dilakukan kepada pihak pengelola Hoffmn Parkindo berinisial R di lokasi. Namun, yang bersangkutan menolak memberikan tanggapan maupun diwawancarai.

​"Nanti saja ya," ujar R singkat sambil berlalu meninggalkan lokasi.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterbukaan maupun keterangan resmi dari pihak manajemen Hotman Parkindo terkait langkah perbaikan fasilitas kerja, penyesuaian upah sesuai UMR, maupun pemenuhan hak-hak jaminan sosial bagi para pekerja mereka.

Pena  
 By.
Jidam P
Editor
By.
Jidam P
Foto/Video
By.
Jidam P

21.30.00 , , ,

Jurnalpelita - INDRAMAYU – Dinamika politik di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mendadak memanas. Persoalan pelayanan dan tata kelola Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM) dinilai sudah memasuki fase kronis.

​Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, mengambil langkah berani dengan mendorong penggunaan Hak Angket. Menurutnya, karut-marut di tubuh perusahaan daerah tersebut sudah tidak bisa lagi diselesaikan hanya di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

​Pernyataan bersuara lantang ini meluncur usai rapat paripurna pada Jumat, 17 Juli 2026 lalu. Langkah Anggi ini sekaligus menjadi arah baru di tengah ketegangan politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati ke Badan Kehormatan (BK) terkait kejelasan Pansus PDAM.

​"Banyak masalah di tubuh PDAM yang saya rasa kondisinya sudah sangat kronis. Ini layaknya bukan lagi di level pansus, tapi sudah harus Hak Angket! Karena dengan hak angket, kita bisa menggandeng aparat penegak hukum (APH) secara langsung dalam proses penyelidikannya," tegas Anggi dengan nada tinggi.


​Cukup 5 Anggota Dewan untuk "Bongkar" PDAM

​Politisi perempuan yang terpilih dua periode dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4—meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung—ini menjelaskan bahwa syarat formil pengajuan hak angket sebenarnya sangat mudah.

​"Untuk menggolkan hak angket ini, setidaknya cukup lima orang pengusul dari anggota DPRD dan minimal berasal lebih dari satu fraksi. Ini sangat sah secara regulasi," ungkapnya.

​Anggi juga memperingatkan bahwa daya dobrak hak angket jauh lebih mengerikan dibanding pansus biasa. Ruang lingkupnya tidak sekadar melahirkan rekomendasi di atas kertas, melainkan bisa bermuara pada sanksi hukum hingga pemecatan pejabat strategis jika ditemukan pelanggaran berat.

​"Hati-hati jika ada pengadaan yang di-mark up atau tidak sesuai spesifikasi! Kita bisa panggil paksa pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Karena statusnya sudah penyelidikan, semua dokumen penggunaan anggaran dan tata kelola PDAM Indramayu pasti akan kena sidak. Nasib Direktur Utama bisa di ujung tanduk kalau terbukti ada penyimpangan," cecar Anggi.


​Rakyat Mendukung: "Jangan Hanya Jadi Wacana Politik!"

​Gelombang dorongan dari parlemen ini langsung mendapat respons luar biasa dan dukungan penuh dari masyarakat Indramayu yang selama ini menjadi korban buruknya pelayanan air bersih.

​Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap kinerja PDAM selama ini.

​"Sudah lama kami resah. Air sering macet total, kualitasnya keruh dan tidak layak, tapi anehnya tarif tetap jalan terus bahkan naik. Kalau memang ada kebusukan dan penyimpangan di dalam, buka terang-terangan! Kami dukung hak angket ini," cetusnya.


​Warga lainnya juga mendesak agar DPRD tidak main-main dan menjadikan isu ini sebagai panggung komoditas politik semata.

"Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana atau gertakan sambal. Kalau ada korupsi atau mark up proyek pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung beban akibat tata kelola yang bobrok," kata warga dengan nada geram.

​Secara garis besar, publik menilai Hak Angket adalah senjata pamungkas untuk:

​Mengusut tuntas dugaan korupsi dan kongkalikong di internal PDAM.

​Mengevaluasi tarif air agar rasional dan sesuai dengan kualitas pelayanan lapangan.

​Membongkar transparansi penggunaan anggaran daerah.

​Melibatkan APH (Polisi/Kejaksaan) agar hasil penyelidikan punya taring hukum yang nyata.


​Kini, bola panas berada di tangan para wakil rakyat di Gedung DPRD Indramayu. Akankah lima anggota dewan yang bernyali segera berkumpul demi memuluskan Hak Angket ini, ataukah jeritan rakyat soal air bersih kembali menguap di tengah lobi-lobi politik? Publik menunggu pembuktiannya.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksi

17.10.00 ,

Jurnalpelita - Indramayu, - ‎Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan layanan air bersih selama masa Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Status siaga tersebut berlaku mulai 11 Juni hingga 30 September 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berdampak pada penurunan debit sejumlah sumber air.
‎
‎Menurut Jajaran Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu kepada awak media mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk Perumdam Tirta Darma Ayu, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kekeringan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
‎
‎"Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan tetap tersedia. Karena itu, kami meminta Perumdam Tirta Darma Ayu menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dini agar distribusi air tetap berjalan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait apabila diperlukan penyaluran bantuan air bersih ke wilayah terdampak," ujar Direksi .
‎
‎Sebagai tindak lanjut dari status siaga tersebut, Perumdam Tirta Darma Ayu telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan distribusi air bersih kepada pelanggan. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan tetap maksimal meskipun musim kemarau berpotensi mengurangi ketersediaan sumber air baku.
‎
Menurutnya, ada ‎empat strategi utama yang disiapkan yakni meliputi optimalisasi distribusi air melalui pemetaan wilayah rawan krisis dan rekayasa jaringan pipa, penyediaan layanan mobil tangki air bagi daerah yang mengalami gangguan distribusi, percepatan pemeliharaan infrastruktur untuk meminimalkan kebocoran jaringan, serta penguatan koordinasi lintas sektor bersama BPBD Kabupaten Indramayu dalam penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
‎
‎Seluruh Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu mengajak masyarakat untuk turut berperan menjaga ketersediaan air dengan menggunakan air secara hemat dan bijaksana.
‎
‎"Menghadapi musim kemarau dibutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengimbau masyarakat menggunakan air sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, dan segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditangani," katanya.
‎
‎Selain meningkatkan kesiapsiagaan internal, pihaknya mengimbau juga pelanggan untuk memprioritaskan penggunaan air bagi kebutuhan pokok, menyiapkan cadangan air di rumah, memeriksa instalasi pipa secara berkala guna mencegah kebocoran, serta segera melaporkan apabila terjadi kerusakan jaringan atau gangguan layanan.
‎
‎Ditegaskannya juga bahwa ia menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa siaga terjadi kendala pelayanan akibat kondisi cuaca ekstrem. "Dukungan masyarakat dalam menghemat penggunaan air dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga pemerataan pasokan selama musim kemarau." ucapnya.
‎
‎Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Perumdam Tirta Darma Ayu optimistis pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga sepanjang masa siaga darurat kekeringan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. ()


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

15.37.00 , ,



Jurnalpelita - Indramayu, 27 Mei 2026 – Idul Adha menjadi momentum untuk kembali memaknai arti keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, nilai-nilai kebersamaan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual keagamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar.

Sebagai bagian dari semangat tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Bersyukur dan Berkurban menyalurkan hewan kurban berupa sapi kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Tahun ini, sebanyak 18 Cabang PNM secara serentak melaksanakan pemotongan sapi sebagai hewan kurban untuk kemudian disalurkan kepada warga desa, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan sekitar operasional PNM.

Di wilayah PNM Cabang Indramayu, kegiatan pemotongan dan penyaluran hewan kurban dilaksanakan di kantor unit Mekaar Widasari dengan melibatkan insan PNM, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian PNM dalam menghadirkan manfaat yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai gotong royong yang selama ini tumbuh di lingkungan desa.

Kegiatan PNM Bersyukur dan Berkurban juga menjadi bagian dari semangat HUT PNM ke-27 dengan tema “Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan.” Melalui tema tersebut, kehadiran PNM tidak hanya terwujud melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui kepedulian yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Tati Haryati, warga di wilayah PNM Cabang Indramayu, menyampaikan apresiasinya atas penyaluran daging kurban yang diterima oleh masyarakat sekitar. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan pada momentum Idul Adha, tetapi juga menjadi bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh warga.

“Alhamdulillah kami sangat senang dan bersyukur mendapatkan daging kurban. Kami juga sangat berterima masih kepada PNM Cabang Indramayu atas kepeduliannya kepada masyarakat. ” ujarnya.

Melalui Bersyukur dan Berkurban, PNM ingin terus menghadirkan nilai kepedulian yang selaras dengan semangat pemberdayaan. PNM percaya bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya diukur dari layanan pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga dari kehadiran yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

PNM berkomitmen untuk terus menjalankan peran pembiayaan dan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada nilai sosial dan kemanusiaan. Melalui kegiatan ini, PNM berharap semangat Idul Adha dapat menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil dalam berbagi dapat membawa arti besar bagi kehidupan masyarakat.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksi



Jurnalpelita - Pekan Nasional Mengajar hadir sebagai salah satu jawaban nyata untuk memastikan siswa SMK memiliki bekal mental dan wawasan yang kuat dalam menghadapi dinamika dunia kerja maupun dunia usaha di masa depan.

Dalam hal ini, Siswa siswi SMK memiliki posisi yang unik dalam dunia pendidikan. Mereka dipersiapkan untuk lebih cepat mengenal dunia kerja, beradaptasi dengan industri, hingga memiliki keterampilan yang aplikatif. Namun di lapangan, tantangan yang mereka hadapi juga tidak sedikit.

Banyak siswa SMK harus berhadapan dengan cepatnya perubahan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, hingga tuntutan untuk memiliki kemampuan di luar keterampilan teknis. Dunia kerja hari ini tidak hanya mencari lulusan yang bisa bekerja, tetapi juga yang mampu berkomunikasi, beradaptasi, berpikir kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi.

Di sisi lain, tidak semua siswa siswi memiliki kesempatan untuk mengenal dunia profesional secara langsung. Bagi sebagian siswa, terutama di daerah, akses terhadap wawasan industri, motivasi karier, maupun pengalaman praktis masih cukup terbatas. Akibatnya, ada jarak antara apa yang dipelajari di sekolah dengan gambaran nyata dunia kerja.

Karena itu, kolaborasi antara dunia pendidikan dan perusahaan menjadi semakin penting. Kehadiran program PNM Mengajar menjadi salah satu bentuk intervensi yang relevan untuk membantu menjembatani kebutuhan tersebut.

Untuk itu, Melalui Pekan Nasional Mengajar bertajuk “Berkelana: Belajar Kewirausahaan, Literasi Kesehatan & Dampak Keberlanjutan”, PNM menghadirkan perwakilan terbaiknya untuk berbagi pengalaman, wawasan, dan perspektif kepada para siswa yang juga sebagai rangkaian kegiatan HUT PNM ke-27. 

Sebanyak 2.700 siswa/i SMK di seluruh Indonesia telah mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang lebih dekat tentang bagaimana dunia entrepreneurship berkembang saat ini. Mulai dari pentingnya pola pikir kewirausahaan di era digital, literasi kesehatan mental, hingga kesadaran terhadap isu keberlanjutan. 

Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Indramayu, Dian Noviana , S. Si menyampaikan apresiasi terhadap concern PNM dalam memperhatikan masa depan anak-anak didiknya.

“Kami sangat mengapresiasi program PNM mengajar ini, karena ini merupakan suatu peluang untuk siswa kami menambah wawasan dan sebisa mungkin dimanfaatkan ilmunya," Katanya. Kamis, 21/5/2026.

 Ia menegaskan bahwa materi yang diberikan sangat menarik tentang Kewirausahaan dan Kesehatan Mental. Dalam kesempatan ini ia berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dan dapat memberikan dampak positif di dunia pendidikan.

Menurutnya juga, PNM adalah perusahaan yang berbeda dengan perusahaan lain, karena PNM memberikan pendampingan bukan hanya mengenai pekerjaan tetapi juga mengenai Wirausaha.

Pada akhirnya, tantangan siswa SMK hari ini bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk terus berkembang di tengah perubahan zaman. Dan di situlah kolaborasi antara sekolah dan dunia usaha memiliki peran yang semakin strategis.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksi

13.58.00 ,


Jurnalpelita - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 1.061 Gerai KDKMP di seluruh Indonesia, yang digelar di Nganjuk Jawa Timur secara virtual. Sabtu, 16/5/2026.

Dalam sambutannya Presiden Prabowo Menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Launching 1.061 Titik KDKMP sebagai bentuk nyata sinergitas pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.

Prabowo Menekankan pentingnya program KDKMP sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah.

Dalam hal ini Presiden Prabowo juga Mengingatkan kepada seluruh pihak agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan, profesional, tepat sasaran, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Untuk itu ia Mengajak kepada seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan elemen terkait untuk menjaga kondusifitas wilayah demi mendukung keberhasilan program nasional.

Dalam hal ini, Presiden Prabowo Menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah-daerah.

Ia berharap program KDKMP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Secara resmi melaunching 1.061 Titik KDKMP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara dalam kesempatan yang sama, ‎Bupati Indramayu menyampaikan rasa syukur atas peresmian serentak gerai sembako yang dilakukan secara nasional oleh Presiden secara daring. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meresmikan sebanyak 1.061 gerai di berbagai daerah, termasuk di Indramayu.
‎
‎“Alhamdulillah, hari ini diresmikan secara online. Tadi Pak Presiden meresmikan di Nganjuk. Ada 1.061 gerai. Ini luar biasa. Kami merasa bahagia di Indramayu,” ujar Bupati.
‎
‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan gerai tersebut, khususnya jajaran TNI. Menurutnya, peran Dandim sangat besar dalam memastikan pembangunan berjalan cepat sesuai target.
‎
‎Bupati menilai berbagai tantangan di lapangan harus diselesaikan dengan cepat demi mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.
‎
‎Sementara itu, Dandim Indramayu menjelaskan bahwa hingga saat ini telah terbangun 201 gerai di wilayah Indramayu. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 210 gerai pada akhir Juli mendatang.
‎
‎“Yang sudah selesai 100 persen pembangunan hari ini sejumlah 71 gerai operasi. Hari ini dilaksanakan peresmian operasional dan saat ini sedang proses pendistribusian perlengkapan dari Agrinas. Setelah itu baru kita operasionalkan,” jelas Dandim.
‎
‎Gerai-gerai tersebut nantinya akan menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat, termasuk sembako bersubsidi. Selain itu, gerai juga akan menjadi tempat penyaluran hasil perekonomian masyarakat sesuai potensi wilayah masing-masing, seperti hasil pertanian dan peternakan.
‎
‎Menanggapi pertanyaan terkait masih adanya ratusan desa yang belum memiliki gerai, Dandim menyebut kendala utama terletak pada ketersediaan lahan.

‎“Prototipe awal sesuai standar membutuhkan lahan 1.000 meter persegi. Ini menjadi kendala di semua wilayah,” katanya.
‎
‎Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tahap berikutnya terkait kemungkinan penyesuaian bentuk maupun ukuran gerai bagi wilayah yang memiliki keterbatasan lahan.

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, SE. Dandim 0616/Indramayu, Letkol Arm Tulus Widodo, S.E, M. Han, Wakil Ketua II DPRD Indramayu, H. Amroni, S.IP.  Kapolsek Sindang, AKP Karnala, SH. Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Ali Usman, S.H. Manager PT PLN (Persero) UP3 Indramayu, Suharno. Kepala OPD Kab. Indramayu Para PJU Kodim 0616/Indramayu dan Para Kepala serta Pendamping Koperasi.

Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksi

10.34.00 , ,
Jurnalpelita - Melalui Kodim 0616 Indramayu PT. Agrinas telah mendistribusikan kendaraan truk untuk Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Indramayu. dalam kesempatan ini, kodim 0616/Indramayu telah menyerahkan sejumlah 23 unit kendaraan yang digelar di Makodim 0616/Indramayu. Jumat, 10/4/2026.

Dalam kesempatan ini, Dandim 0616/Indramayu Letkol ARM Tulus Widodo menyampaikan bahwa langkah selanjutnya akan dilanjutkan serah terima atau pendistribusian kelengkapan kendaraan.

"Selanjutnya kami akan mendistribusikan rak serta kelengkapan lainnya yang harus ada di koperasi yang sudah terbangun," Katanya.

Dandim menambahkan pada proses tersebut pihaknya melaksanakan secara simbolis serah terima dari PT Agrinas kepada Kepala Kadiskopdagin dan dilanjutkan dari Kadis kepada para pengurus maupun ketua KDKMP di wilayah Indramayu, khususnya yang sudah terbangun selesai secara 100 persen pembangunan.

Sementara dalam kesempatan yang sama, PLT Kadiskopdagin Indramayu H. Mardono menyampaikan, bahwa setelah serah terima dilakukan maka sudah masuk ranahnya ke koperasi. "Koperasi nanti kami teknis manajemennya ada di Dinas Koperasi," Tutunya.

Ia menambahkan bahwa sesuai dengan harapan pemimpin, yaitu Presiden Prabowo akan terealisasi, tinggal bagaimana sistem yang akan diterapkan. 

"Kami akan menerapkannya sesuai peraturan yang ada."Pungkasnya.

Berikut adalah daftar nama desa penerima kendaraan truk KDMP

1. Tegalmulya - Krangkeng
2. ⁠Longok - Sliyeg
3. ⁠Kalimati - Jatibarang
4. ⁠Lombang - Juntinyuat
5. ⁠Kenanga - Sindang
6. ⁠Sindang - Sindang
7. ⁠Karanganyar - Pasekan
8. ⁠Pilangsari - Jatibarang
9. ⁠Bondan - Sukagumiwang
10. ⁠Sukamulya - Tukdana
11. ⁠Wanasari - Bangodua
12. ⁠Loyang - Terisi
13. ⁠Manggungan - Terisi
14. ⁠Wirakanan - Kandanghaur
15. ⁠Purwajaya - Krangkeng
16. ⁠Tanjakan - Krangkeng
17. ⁠Srengseng - Krangkeng
18. ⁠Karangsong - Indramayu
19. ⁠Rambatan Kulon - Lohbener
20. ⁠Kiajaran Wetan - Lohbener
21. ⁠Juntikebon - Juntinyuat
22. ⁠Sukaslamet - Kroya
23. ⁠Luwunggesik - Krangkeng


Pena  
 By.
Adam P
Editor
By.
Adam P
Foto/Video
By.
Adam P

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget