Jurnal Pelita

​Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, mengambil langkah berani dengan mendorong penggunaan Hak Angket. Menurutnya, karut-marut di tubuh perusahaan daerah tersebut sudah tidak bisa lagi diselesaikan hanya di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

​Pernyataan bersuara lantang ini meluncur usai rapat paripurna pada Jumat, 17 Juli 2026 lalu. Langkah Anggi ini sekaligus menjadi arah baru di tengah ketegangan politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati ke Badan Kehormatan (BK) terkait kejelasan Pansus PDAM.

​"Banyak masalah di tubuh PDAM yang saya rasa kondisinya sudah sangat kronis. Ini layaknya bukan lagi di level pansus, tapi sudah harus Hak Angket! Karena dengan hak angket, kita bisa menggandeng aparat penegak hukum (APH) secara langsung dalam proses penyelidikannya," tegas Anggi dengan nada tinggi.

​Cukup 5 Anggota Dewan untuk "Bongkar" PDAM

​Politisi perempuan yang terpilih dua periode dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4—meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung—ini menjelaskan bahwa syarat formil pengajuan hak angket sebenarnya sangat mudah.

​"Untuk menggolkan hak angket ini, setidaknya cukup lima orang pengusul dari anggota DPRD dan minimal berasal lebih dari satu fraksi. Ini sangat sah secara regulasi," ungkapnya.

​Anggi juga memperingatkan bahwa daya dobrak hak angket jauh lebih mengerikan dibanding pansus biasa. Ruang lingkupnya tidak sekadar melahirkan rekomendasi di atas kertas, melainkan bisa bermuara pada sanksi hukum hingga pemecatan pejabat strategis jika ditemukan pelanggaran berat.

​"Hati-hati jika ada pengadaan yang di-mark up atau tidak sesuai spesifikasi! Kita bisa panggil paksa pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Karena statusnya sudah penyelidikan, semua dokumen penggunaan anggaran dan tata kelola PDAM Indramayu pasti akan kena sidak. Nasib Direktur Utama bisa di ujung tanduk kalau terbukti ada penyimpangan," cecar Anggi.

​Rakyat Mendukung: "Jangan Hanya Jadi Wacana Politik!"

​Gelombang dorongan dari parlemen ini langsung mendapat respons luar biasa dan dukungan penuh dari masyarakat Indramayu yang selama ini menjadi korban buruknya pelayanan air bersih.

​Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap kinerja PDAM selama ini.

​"Sudah lama kami resah. Air sering macet total, kualitasnya keruh dan tidak layak, tapi anehnya tarif tetap jalan terus bahkan naik. Kalau memang ada kebusukan dan penyimpangan di dalam, buka terang-terangan! Kami dukung hak angket ini," cetusnya.

​Warga lainnya juga mendesak agar DPRD tidak main-main dan menjadikan isu ini sebagai panggung komoditas politik semata.

"Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana atau gertakan sambal. Kalau ada korupsi atau mark up proyek pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung beban akibat tata kelola yang bobrok," kata warga dengan nada geram.

​Secara garis besar, publik menilai Hak Angket adalah senjata pamungkas untuk:

​Mengusut tuntas dugaan korupsi dan kongkalikong di internal PDAM.

​Mengevaluasi tarif air agar rasional dan sesuai dengan kualitas pelayanan lapangan.

​Membongkar transparansi penggunaan anggaran daerah.

​Melibatkan APH (Polisi/Kejaksaan) agar hasil penyelidikan punya taring hukum yang nyata.

​Kini, bola panas berada di tangan para wakil rakyat di Gedung DPRD Indramayu. Akankah lima anggota dewan yang bernyali segera berkumpul demi memuluskan Hak Angket ini, ataukah jeritan rakyat soal air bersih kembali menguap di tengah lobi-lobi politik? Publik menunggu pembuktiannya.

‎Muscab PKB Indramayu dihadiri jajaran pengurus pusat dan wilayah, di antaranya Pengurus DPP PKB H. Ahmad Fauzi, Sekretaris DPW PKB Jawa Barat H. Acep Jamaludin, Anggota DPR RI Fraksi PKB H. Dedi Wahidi, serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB HM. Sidkon Djampi dan Asyrof Abdik. Hadir pula pengurus DPC PKB Indramayu, badan otonom (banom), serta ketua dan pengurus DPAC se-Kabupaten Indramayu.

‎Ketua DPC PKB Indramayu, Amroni, dalam sambutannya menegaskan bahwa kekuatan partai tidak bertumpu pada figur semata, melainkan pada soliditas seluruh elemen organisasi. Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dari seluruh tingkatan kepengurusan hingga kader di akar rumput.

‎“Kerja-kerja politik bukan hanya milik segelintir orang. Semua kader memiliki peran yang sama dalam membesarkan partai, mulai dari ranting, DPAC, DPC, hingga para kader loyalis,” ujar Amroni di hadapan peserta Muscab.

‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran partai, mulai dari Dewan Syuro, pengurus DPC, anggota legislatif, hingga kader di tingkat bawah yang dinilai konsisten menjalankan peran pengabdian kepada masyarakat. Konsistensi tersebut, lanjutnya, turut berkontribusi terhadap peningkatan suara PKB pada Pemilu 2024.

‎“Alhamdulillah, capaian suara PKB di Indramayu pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen partai,” katanya.

‎Amroni secara khusus menyoroti peran strategis pengurus di tingkat DPAC dan ranting sebagai ujung tombak partai. Menurutnya, keberadaan mereka menjadi faktor kunci dalam menjaga kedekatan partai dengan masyarakat.

‎“Tanpa pengurus DPAC dan ranting, partai akan kehilangan basis kekuatan di tengah masyarakat. Mereka adalah garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

‎Selain struktur formal, ia juga memberikan penghargaan kepada kader loyalis dan simpatisan yang meski tidak tercatat dalam kepengurusan, tetap aktif berkontribusi dalam perjuangan partai.

‎Dalam forum tersebut, Amroni memaparkan sejumlah target politik PKB Indramayu pada pemilu mendatang. Salah satu target yang dicanangkan adalah meraih 15 kursi di DPRD Kabupaten Indramayu.

‎“Target 15 kursi DPRD bukan sekadar angka, tetapi bagian dari strategi untuk menjadikan PKB sebagai kekuatan politik utama di Indramayu,” tegasnya.

‎Tak hanya di tingkat kabupaten, PKB juga menargetkan peningkatan perolehan kursi di tingkat provinsi dan nasional, termasuk dua kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII. Ia menilai target tersebut realistis jika didukung perencanaan yang matang serta sinergi lintas tingkatan partai.

‎“Kolaborasi antara anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, serta seluruh struktur partai menjadi kunci untuk mencapai target tersebut,” ujarnya.

‎Ia juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, PKB Indramayu menunjukkan perkembangan signifikan, salah satunya dengan memiliki kantor permanen yang representatif sebagai pusat aktivitas partai sekaligus pelayanan masyarakat.

‎“Kantor ini bukan hanya simbol, tetapi juga menjadi ruang pengabdian dan konsolidasi untuk memperkuat peran partai di tengah masyarakat,” kata Amroni.

‎Menutup sambutannya, Amroni menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan selama masa kepemimpinannya. Ia mengajak seluruh kader untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan soliditas demi meraih kemenangan pada pemilu mendatang.

‎“Dengan kerja sama, kolaborasi, dan doa seluruh kader, kami optimistis PKB Indramayu mampu meraih hasil maksimal dan menjadi pemenang di masa depan,” pungkasnya.

Sebagimana yang disampaikan oleh Bhisma Panji Dhewantara ketua DPTD PKS Indramayu menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama merupakan upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar kader dan simpatisan.

"Alhamdulillah bisa hadir, termasuk juga Bupati dengan mitra-mitra kerja dari PKS," Katanya.*

Terkait kehadiran Bupati ke acara tersebut, ia menyebut bahwa PKS sendiri merupakan salah satu partai pengusung pada saat pilkada lalu. "Komunikasi dengan Bupati dan PKS lancar. Jadi, alhamdulillah beliau tidak lupa dengan, apa, kacang sama kulit-kulitnya," Tuturnya.

Dalam hal ini ia menegaskan sebagai partai pengusung harus sering mengingatkan bilamana ada kebijakan-kebijakan Bupati yang kemudian bisa berpengaruh terhadap Indramayu baik buruknya Untuk tetap membina dengan baik terhadap pasangan Lucky dan Syaefudin.

DPTD PKS Indramayu Buka Posko Mudik 2026

Selain itu DPTD PKS Indramayu juga akan membuka posko mudik lebaran 2026 di daerah Widasari dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh pemudik yang berangkat dari barat ke timur.

"Kita akan buka posko 24 jam selama seminggu di hari-hari padat mudik," Tuturnya.

Dalam hal ini ia berpesan kepada pemudik harus berhati-hati, terutama pengendara motor, sebab menurutnya meski perbaikan jalan sudah dilakukan, namun keselamatan harus diutamakan, sedangkan Bupati sendiri menyampaikan bahwa anggaran dari pusat untuk perbaikan jalan di Pantura hanya sedikit.

"Jadi kendaraan terutama motor harus hati-hati melewati jalur Pantura karena beberapa titik mungkin masih terkendala," Pungkasnya 

Kali ini, Kegiatan yang digelar selama dua hari, Yakni Selasa-Rabu, 3-4 Februari 2026, dilaksanakan di Swiss-Bellin Hotel, Kabupaten Indramayu. Rabu, 4/2/2026.

Dalam kesempatan itu, Plt. Sekertaris DPW PPP Jawa Barat, H. Cecep Supriyanto yang akrab disapa Gus Yanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan jalannya Muswil.

“Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik dari awal hingga akhir tanpa kendala apa pun,” kata Gus Yanto.

Dalam hal ini, Gus Yanto berharap dalam formatur yang telah ditetapkan pada Muswil X mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan, khususnya dalam menyusun kepengurusan DPW PPP Jawa Barat ke depan.

“Kita berharap formatur yang telah dipilih melalui forum musyawarah ini bisa amanah, jernih, dan bijak dari hati nurani yang paling dalam dalam memotret kader-kader terbaik Jawa Barat, baik untuk posisi ketua, sekretaris, bendahara, maupun pengurus lainnya,” tuturnya.

Menurutnya, hasil kerja formatur yang arif dan objektif akan menjadi kunci dalam membesarkan PPP di Jawa Barat. Untuk itu Ia menekankan bahwa pentingnya kebijaksanaan dan keadilan dalam mengakomodasi seluruh potensi kader.

“Jika formatur memotret secara bijak dan arif, insyaallah PPP Jawa Barat akan semakin besar dan kuat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Yanto juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PPP H. Muhammad Mardiono dan K.H. UU Ruzhanul Ulum yang telah mengemban amanah sebagai Plt. Ketua DPW PPP Jawa Barat. Ia berharap kepemimpinan tersebut dapat terus berlanjut secara definitif.

“Semoga kita doakan bersama, Pak UU bisa terpilih kembali menjadi pimpinan definitif. Namun apa pun hasilnya, baik itu formatur maupun pengurus, kita semua tunduk dan patuh kepada pimpinan tertinggi partai,” tegasnya.

Nampak hadir pada Muswil X PPP Jawa Barat sejumlah tokoh penting partai, di antaranya Ketua Umum DPP PPP H. Muhammad Mardiono, K.H. UU Ruzhanul Ulum selaku Pelaksana Tugas (Plt.) DPW PPP Jawa Barat, Plt. Sekertaris DPW PPP Jawa Barat H. Cecep Supriyanto, Anggota DPRD Jawabarat Fraksi Partai NasDem Hj. Sri Wahyuni Herman, Anggota DPRD Provinsi Jawabarat Fraksi Partai Golkar Hilal Hilmawan.