Jurnal Pelita

Ririn dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana yerhadap satu keluarga di Paoman, serta kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

​Dalam pembacaan putusan, Hakim Ketua menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan komulatif kesatu primer dan dakwaan komulatif kedua telah terpenuhi.

​"Menyatakan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin binti Suwino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati," ujar Hakim Ketua saat membacakan amar putusan.

​Atas dasar pembuktian tersebut, majelis hakim langsung menjatuhkan sanksi hukum tertinggi berupa pidana mati. Namun, hakim memberikan ruang masa percobaan bagi terdakwa.

​"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun," lanjut Hakim.

​Peluang Perubahan Hukuman Seumur Hidup

​Lebih lanjut, majelis hakim menjelaskan bahwa vonis mati tersebut memiliki kemungkinan untuk dianulir atau diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

​Kendati demikian, pelonggaran hukuman ini memiliki syarat yang sangat ketat. Terdakwa wajib menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang positif selama masa pengamatan.

​"Menetapkan pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung, jika selama menjalani masa percobaan terdakwa menunjukkan sikap dan perubahan yang terpuji," tegas Hakim.

​Di akhir persidangan, majelis hakim menetapkan agar terdakwa Ririn Rifanto tetap berada di dalam tahanan guna menjalani proses hukum selanjutnya.

​"Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis pada masyarakat yang memicu rasa takut, kekhawatiran yang mendalam, dan terusik-nya ketenangan bermasyarakat," ujar Hakim Ketua saat membacakan pertimbangan hukumnya.

​Selain dampak psikologis, Majelis Hakim juga membeberkan lima poin utama yang memberatkan posisi terdakwa, antara lain:

​Degradasi Moral dan Korban Anak/Lansia: Perbuatan terdakwa dinilai menimbulkan degradasi moral karena tega menghilangkan nyawa satu keluarga sekaligus, termasuk di dalamnya anak-anak atau lansia. Tindakan ini dinilai melanggar nilai kemanusiaan yang sangat mendasar dan memicu kemarahan publik yang luas, baik di dunia nyata maupun di ruang persidangan.

​Tuntutan Keadilan yang Kuat: Mengingat kejamnya perbuatan tersebut, muncul tuntutan keadilan yang kuat dari masyarakat agar hukum ditegakkan seadil-adilnya melalui hukuman seberat-beratnya, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup.

​Meninggalkan Luka Mendalam: Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan keji yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

​Kategori Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime): Kasus pembunuhan berencana ini dikategorikan sebagai graviora delicta (kejahatan paling serius) dan super mala per se (perbuatan yang sangat tercela), terlebih karena dilakukan terhadap anak yang memicu viktimisasi yang sangat luas.

​Mencoba Melarikan Diri: Terdakwa diketahui sempat melakukan upaya melarikan diri untuk menghindar dari proses hukum.

​Hakim juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian yang sah antara keluarga korban dengan terdakwa. Sejauh ini, prosesnya baru mencapai tahap iktikad atau niat untuk melakukan perdamaian saja.

​Di sisi lain, hakim menegaskan bahwa persidangan ini sempat memicu kegaduhan yang memberikan preseden negatif bagi penegakan hukum. Hakim mengingatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menghukum masyarakat, tetapi juga sebagai payung pelindung sekaligus batas kewenangan bagi aparat penegak hukum baik polisi, jaksa penuntut umum, maupun advokat dalam menjalankan tugasnya.

​Sementara itu, dalam persidangan ini hanya ditemukan satu keadaan yang meringankan bagi terdakwa. "Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," kata Hakim memungkasi pembacaan pertimbangan tersebut.

​Meskipun terjadi penundaan, pihak penasihat hukum tetap menyatakan keyakinannya sejak awal persidangan, termasuk dalam nota pembelaan (pleidoi) dan duplik, bahwa Ririn tidak bersalah. Menurutnya, tidak ada unsur niat jahat (mens rea) yang dilakukan oleh kliennya dalam perkara ini.

​Soroti Kejanggalan Alat Bukti Jaksa

​Penasihat hukum juga membeberkan sejumlah fakta persidangan yang dinilai tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satunya terkait ketidaksesuaian waktu pada rekaman CCTV.

​"Ada ketidaksesuaian waktu. Pada tanggal 30 jam 05.10, disebutkan bahwa saksi Prio menyuruh Ririn mengambil cangkul di rumah pabrik. Namun di jam yang sama, Ririn justru terekam CCTV berada di Hotel Adis Syariah Jati Barang," jelas penasihat hukum.

​Selain masalah waktu, pihak pengacara juga mempertanyakan keabsahan bukti digital forensik dan temuan bercak darah di warung yang baru diungkap setelah 9 bulan kejadian. Padahal, warung tersebut sempat disewakan kepada orang lain dan telah dibersihkan secara menyeluruh. Pengacara juga menyayangkan ketidakhadiran ahli digital forensik dari pihak JPU dalam persidangan, serta tidak adanya berita acara sumpah terkait hal tersebut.

​Fakta Hasil Lab: 'Gotong Mayat' Ternyata Berisi Benda

​Kejanggalan lain yang disoroti oleh penasihat hukum adalah mengenai narasi "gotong mayat" yang sempat beredar. Berdasarkan dokumen hasil lab nomor 43/FA-F/2025 dari Puslabfor Mabes Polri, objek yang digotong tersebut secara forensik teridentifikasi sebagai benda besar, bukan jenazah manusia.

​Sementara itu, terkait keberadaan saksi kunci lainnya, Aman Yani, pihak pengacara menyebutkan bahwa yang bersangkutan masih belum diketahui keberadaannya karena sering berpindah-pindah tempat (mobile). Meski demikian, ia meyakini bahwa Aman Yani masih hidup dan keberadaannya sangat penting untuk dicari guna membuat perkara ini menjadi terang benderang.

​"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup," ujar Hakim Ketua saat membacakan amar putusan di ruang sidang. Jumat, 3/7/2026.

Majelis hakim juga menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

​Dalam putusan tersebut, Hakim turut menetapkan status sejumlah barang bukti. Barang bukti bernomor 1 sampai dengan 48, di antaranya berupa satu buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat sepanjang 56 cm serta satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV Toko Agen Brilink Desa Bulak, diputuskan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum.

​Barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali dalam perkara terpisah atas nama terdakwa Ririn Rivanto alias Irin bin Suwino.

​Selain itu, sebuah palu yang digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan juga dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk keperluan perkara yang sama.

​Adapun sejumlah bukti elektronik ikut dilampirkan dalam berkas perkara, meliputi:

​Cetakan Cellebrite dari handphone Poco A54S beserta kartu SIM Tri.

​Satu unit kartu memori Micro SD berkapasitas 2 GB atas nama Priyo Bagus Setiawan.

​Satu unit flashdisk Toshiba 8 GB warna hitam bertuliskan "CCTV Agen Brilink".

​Di akhir pembacaan putusan, Majelis Hakim memutuskan bahwa seluruh biaya perkara dalam persidangan ini dibebankan kepada negara.

​Tegaskan Kedudukan Saksi Sesuai KUHAP

​Dalam nota dupliknya, Jerry Nurcahya salah satu penasihat hukum terdakwa Ririn membenarkan uraian JPU mengenai definisi saksi berdasarkan Pasal 1 angka 47 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pihaknya sepakat bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, atau orang yang menguasai data terkait perkara.

​Selain itu, pihak pembela juga tidak menyangkal ketentuan Pasal 1 angka 48 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah. Penasihat hukum menegaskan bahwa sejak awal mereka tidak pernah menyebut keterangan saksi bukan sebagai alat bukti.

​"Siapa yang mengatakan bahwa keterangan saksi bukan alat bukti? Advokat terdakwa tidak pernah menuliskan itu pada nota pembelaan (pledoi)," ujar penasihat hukum terdakwa di ruang sidang.

​Kritik Replik Jaksa yang Dinilai Emosional dan Tendensius

​Lebih lanjut, tim penasihat hukum menyayangkan sikap JPU dalam menyusun replik. Mereka menilai tanggapan dari penuntut umum cenderung tendensius dan menyerang personal profesi advokat, yang diduga dipicu oleh terungkapnya sejumlah kejanggalan dalam persidangan.

​Pihak pembela mengingatkan JPU selaku aparat penegak hukum yang digaji oleh uang rakyat untuk tetap menjaga profesionalisme dan ketenangan selama bersidang.

​"Makanya membuat repliknya jangan sampai emosi gara-gara terbongkar kejanggalan-kejanggalannya di persidangan. Makanya bismillah dulu agar tidak gelisah dan emosi dalam melaksanakan tugas," tambah penasihat hukum.

​Di akhir persidangan, penasihat hukum menegaskan bahwa seluruh argumen yang mereka sampaikan di persidangan semata-mata dilakukan demi mengungkap kebenaran materiil serta membongkar kejanggalan alat bukti yang ada.

​Sidang akan kembali dilanjutkan pada agenda berikutnya untuk mendengarkan keputusan atau pertimbangan dari majelis hakim.

​Dalam persidangan tersebut, Jerry Nurcahya salah satu Penasihat Hukum Terdakwa Ririn Rifanto menyatakan secara tegas tetap pada isi Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan sebelumnya. Pihaknya menolak seluruh dalil hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Surat Tuntutan maupun Replik.

​Soroti Tafsir Alat Bukti Saksi

​Salah satu poin krusial yang digarisbawahi oleh Penasihat Hukum adalah terkait interpretasi keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Penasihat Hukum meluruskan kekeliruan asumsi JPU yang termuat dalam Replik.

​"Kami sepakat dengan pengertian Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 47 KUHAP serta definisi Keterangan Saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 48 KUHAP yang diuraikan oleh Penuntut Umum. Namun, kami perlu menegaskan bahwa Penasihat Hukum tidak pernah menyatakan dalam Pledoi bahwa keterangan saksi bukanlah alat bukti," ujar Jerry saat membacakan duplik.

​Ingatkan JPU untuk Tidak Tendensius

​Lebih lanjut, Penasihat Hukum menyayangkan sikap JPU dalam menyusun replik yang dinilai mulai menyerang personal profesi advokat. Pihaknya mengingatkan agar aparat penegak hukum tetap menjaga profesionalisme dalam koridor persidangan demi tegaknya keadilan, bukan sekadar memaksakan penghukuman.

​Jaga Profesionalisme:
Penuntut Umum diharapkan dapat bersikap objektif, tidak emosional, serta menghindari narasi yang cenderung tendensius menyerang pribadi Advokat.

​Fungsi Penegakan Hukum:
Mengingatkan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa tujuan persidangan adalah mengungkap kebenaran materiil secara jernih, bukan sekadar menargetkan agar seseorang dijatuhi hukuman (target pemidanaan).

​Sidang kemudian ditutup oleh Majelis Hakim dan akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya dengan agenda pembacaan Putusan.

Dalam dupliknya, Jerry secara tegas menolak seluruh dalil tuntutan dan replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta meminta Majelis Hakim membebaskan kliennya.

​Tim penasihat hukum Terdakwa menilai, dakwaan pembunuhan berencana yang dialamatkan kepada kliennya sangat rapuh dan kekurangan alat bukti yang sah.

​Pertanyakan Kesaksian 21 Saksi JPU

​Dalam persidangan, Jerry menyoroti 21 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU, termasuk saksi Nikko Hadimulya, S.H., dan yang lainnya. Menurutnya, dari puluhan saksi tersebut, tidak ada satu pun yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam aksi pembunuhan berencana tersebut.

​"Para saksi yang dihadirkan JPU hanya mengetahui perihal penemuan lima jenazah yang terkubur dalam satu liang lahat, jauh setelah peristiwa itu terjadi. Namun, tidak ada satu pun saksi yang tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan, motif atau adanya masalah antara Terdakwa dengan para korban pun tidak ada yang mengetahui," ujar Jerry saat membacakan duplik.

​Dalam hal ini, ia juga menyayangkan sikap JPU dalam replik sebelumnya yang dinilai emosional dan cenderung menyerang personal penasihat hukum. Mereka mengingatkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) seharusnya fokus mengungkap kebenaran materiil di persidangan, bukan sekadar menargetkan agar seseorang dihukum.

​Saling Silang Kesaksian Soal Palu Besi

​Fakta persidangan mengenai alat bukti palu besi juga menjadi perdebatan sengit. JPU sebelumnya mendalilkan adanya kesesuaian antara keterangan saksi Anton Sudanto dan saksi Priyo Bagus Setiawan terkait pemotongan gagang palu besi yang diduga digunakan untuk membunuh.

​Namun, kuasa hukum Terdakwa membedah fakta sebaliknya. Berdasarkan keterangan Anton Sudanto di persidangan, saksi Priyo Bagus Setiawan-lah yang datang sendiri menemui Anton dan meminta gagang palu tersebut dipotong. Ia menilai fakta ini justru menyudutkan posisi saksi Priyo.

​Lebih lanjut, saat Priyo memberikan keterangan sebagai saksi A De Charge (meringankan), ia sempat mengklaim bahwa palu tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk renovasi rumah dan ia diperintah oleh Terdakwa untuk memotong gagangnya.

​"Keterangan saksi Priyo ini berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya. Bahkan saat Majelis Hakim bertanya apakah ada orang lain yang melihat atau mengetahui momen Terdakwa meminjam palu atau menyuruh memotongnya, saksi Priyo dengan tegas menjawab tidak ada," tambah Jerry dalam catatan Dupliknya.

​Tuntut Asas In Dubio Pro Reo

​Menutup dupliknya, tim penasihat hukum Terdakwa mengingatkan Majelis Hakim mengenai ketentuan Pasal 237 ayat (6) KUHAP terkait saksi yang tidak disumpah, di mana keterangannya hanya bisa menjadi tambahan jika bersesuaian dengan saksi yang disumpah. Dalam kasus ini, satu-satunya kesesuaian hanyalah antara Priyo dan Anton mengenai pemotongan palu yang dilakukan sendiri oleh Priyo.

​Karena tidak ada satu pun saksi disumpah yang mengarah pada keterlibatan Terdakwa dalam pembunuhan lima korban, kuasa hukum meminta hakim menerapkan asas hukum In Dubio Pro Reo.

​"Jika terdapat keragu-raguan dalam persidangan karena minimnya alat bukti, maka Hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan atau membebaskan Terdakwa. Demi hukum dan keadilan, kami memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan," pungkas tim penasihat hukum.

​Sidang akan kembali dilanjutkan pada jumat tanggal 3 Juli 2026, dengan agenda pembacaan putusan atau vonis oleh Majelis Hakim.

Jerry Nurcahya salah satu Penasihat hukum terdakwa Ririn Rifanto membacakan isi materi Duplik tentang bukti rekaman CCTV dan Berita Acara Laboratorium Forensik yang secara signifikan mematahkan keterangan sejumlah saksi kunci.

​Dalam persidangan dengan agenda Replik telah diputar kembali file video CCTV berkode Recv02, 20250829184220@f0002013.avi. Perhatian tertuju pada frame huruf F dan G (frame 4118 dan 4665) dengan timestamp tertanggal 30 Agustus 2025 antara pukul 02:46:02 hingga 02:46:19 WIB.

​Rekaman tersebut memperlihatkan suasana di depan teras sebuah rumah dengan kondisi pencahayaan yang sangat redup. Tampak seseorang sedang menggotong sebuah objek berukuran cukup besar, lalu memasukkannya ke dalam mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan.

​Tegasan Ahli: "SUATU BENDA", Bukan Manusia

​Berbeda dengan tuduhan yang dilayangkan selama ini, hasil analisa resmi dari Pemeriksa Forensik Digital menyatakan dengan tegas bahwa objek yang dipindahkan oleh seseorang di dalam video tersebut adalah "suatu benda", dan bukan sesosok jenazah.

​Hasil ilmiah ini dinilai bersesuaian dengan konsistensi keterangan terdakwa sejak awal pemeriksaan. Terdakwa menyatakan bahwa objek berukuran besar yang ia naikkan ke mobil malam itu merupakan bahan pangan berupa beras dan telur.

​Terkait kecurigaan mengapa beras tersebut justru dimuat di kursi depan (kabin) dan bukan di area bak belakang, terdakwa memberikan argumen logis kepada penasihat hukumnya.

​"Kunci handle pintu bak mobil saat itu sedang rusak dan sangat keras, sehingga tidak bisa dibuka. Karena itulah barang-barang terpaksa dimasukkan ke kursi depan," ujar terdakwa kepada penasehat hukumnya yang dibacakan lewat catatan Duplik.

​Logika Hukum dan Kejanggalan Kesaksian

​Kuasa hukum terdakwa juga mengajak majelis hakim untuk melihat visual secara utuh menggunakan logika yang wajar. Pada jam pengambilan video tersebut, jalanan di sekitar lokasi masih terlihat ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang.

​Secara rasional, sangat tidak mungkin terdakwa bersama saksi Priyo Bagus Setiawan berani memindahkan sebuah jenazah di pinggir jalan raya dalam gestur yang santai di tengah situasi yang ramai.

​Keberadaan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Forensik ini dinilai menjadi titik balik yang krusial. Bukti ilmiah ini secara telak mematahkan kesaksian sepihak dari saksi Priyo Bagus Setiawan dan saksi Verbalisan (penyidik) Prasetyo yang sebelumnya bersikeras menyatakan bahwa objek tersebut adalah jenazah korban Budi Awaludin.

​"Pemeriksa Digital Forensik yang memiliki keahlian khusus dan sertifikasi resmi saja tidak berani menyimpulkan objek itu sebagai jenazah, melainkan secara tegas menyebutnya sebagai 'suatu benda'. Maka, kesaksian yang menyebut itu adalah jenazah jelas terbantahkan oleh sains," tegas kuasa hukum terdakwa menutup eksepsinya.

​Menanggapi hasil tersebut, Jerry Nurcahya salah satu kuasa hukum Ririn Rifanto menyatakan kekecewaannya dan menilai proses penyidikan tidak berjalan secara adil.

​"Artinya, jika hasilnya tidak ditemukan informasi yang terkait maksud pemeriksaan, berarti hasilnya tidak ada rekaman terkait tindak pidana pembunuhan. Ini tidak fair. Penyidik tidak ada itikad untuk mengungkap kebenaran," ujar Jerry saat membacakan Duplik dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri Indramayu. Rabu, 1/7/2025.

​Keberadaan Pria Misterius di Rekaman CCTV

​Menurut Jerry, dalam rekaman CCTV Toko Bangunan tersebut sebenarnya terlihat jelas seorang laki-laki yang memasuki pagar rumah korban, Budi Awaliuddin, pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 05.01 WIB. Rumah korban sendiri merupakan tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana pembunuhan yang memakan lima korban jiwa. Untk itu Jerry mempertanyakan mengapa hasil labfor bisa dinyatakan tidak terkait dengan perkara tersebut.

Memurutnya ​Majelis Hakim sebenarnya telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengidentifikasi wajah laki-laki misterius tersebut. Identifikasi ini dimaksudkan untuk membandingkan wajah pria di pagar rumah korban dengan wajah terdakwa serta saksi, Priyo Bagus Setyawan, yang juga terekam di CCTV sebuah bengkel. "Namun, pihak penuntut umum dinilai tidak memenuhi permintaan Majelis Hakim tersebut," Ujarnya.

​Dugaan Pemotongan Durasi Rekaman CCTV

​Dalam hal ini pihak Kuasa Hukum terdakwa menduga ada unsur kesengajaan dari penyidik dan penuntut umum untuk tidak mendalami secara utuh rekaman tersebut. Mereka menduga, jika identifikasi dilakukan dan hasilnya ternyata tidak identik dengan wajah terdakwa maupun saksi Priyo Bagus Setyawan, maka akan terungkap keberadaan pelaku lain dalam kasus pembunuhan berdarah ini.

​Lebih lanjut, pihak Kuasa hukum membeberkan adanya sejumlah durasi rekaman CCTV Toko Bangunan yang hilang atau tidak ditampilkan di persidangan, antara lain:

Tangga ​28 Agustus 2025 (Pukul 21.36 WIB) hingga 29 Agustus 2025 (Pukul 00.23 WIB): Rekaman dengan durasi kurang lebih 3 jam tidak ditampilkan.

Tangga ​29 Agustus 2025 (Pukul 00.53 WIB hingga 05.00 WIB): Rekaman dengan durasi sekitar 4 jam juga tidak ada. Rekaman baru muncul pada pukul 05.01 WIB saat pria misterius tersebut masuk ke pagar rumah korban.

Tanggak ​30 dan 31 Agustus 2025: Rekaman CCTV pada kedua tanggal tersebut sama sekali tidak ada.

Untuk itu ​Pihak kuasa hukum menegaskan, jika tujuannya adalah mencari kebenaran materiil, seluruh rekaman CCTV Toko Bangunan harus dibuka secara transparan di persidangan tanpa ada yang disembunyikan.

"Hal ini penting agar persidangan tidak hanya fokus untuk menghukum terdakwa dan saksi Priyo Bagus Setyawan saja, melainkan benar-benar mengungkap siapa saja orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut," Pungkasnya.

​Menurut Jerry, terdapat kejanggalan terkait sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian yang tidak ditayangkan secara utuh atau dilewati saat proses pembongkaran bukti digital forensik di persidangan sebelumnya.

​"Poin-poin yang disampaikan tadi merupakan kekuatan untuk menguatkan pembelaan dari terdakwa, terutama untuk Hadapi Ririn," ujar Jerry saat memberikan keterangan kepada media di area pengadilan. Rabu, 1/7/2026

​Adanya Sosok Lain di Sekitar TKP

​Lebih lanjut, Jerry menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik, terdapat rekaman situasi di toko bangunan, Di area tersebut, kamera pengawas sempat menangkap pergerakan sebuah sosok.

​untuk itu menegaskan bahwa sosok yang terekam tersebut bukanlah para terdakwa yang selama ini dituduhkan, seperti Ririn. Sosok tersebut diidentifikasi merupakan seseorang bernama Joko. Namun, rekaman yang menampilkan keberadaan Joko ini justru tidak dimunculkan dalam fakta persidangan yang dipaparkan sebelumnya.

​"Ada beberapa CCTV yang tidak ditayangkan waktu digital forensik kemarin itu. Karena ada sosok lain di depan rumah Korban, dan sosok itu bukan terdakwa Ririn, melainkan Joko. Tapi dalam digital forensik yang disampaikan kemarin, itu tidak ada," pungkasnya.

​Pihak kuasa hukum berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan kejanggalan bukti CCTV ini secara objektif demi keadilan bagi para terdakwa.