Berita Tentang "Hukum"
CLOSE ADS
CLOSE ADS

20.02.00 ,

Jurnalpelita - Indramayu – Kasto, perwakilan Tim Pengamanan Terpadu (Pandu) HGU yang juga merupakan warga Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, secara tegas membantah tudingan tindak pengeroyokan dan penganiayaan yang diarahkan kepadanya. Ia menyebut laporan tersebut sebagai fitnah dan rekayasa belaka.

Pernyataan tersebut disampaikan Kasto menyusul hasil sidang putusan yang menyatakan dirinya bersama rekan-rekan dibebaskan. Menurut Kasto, akar permasalahan bermula dari ketidakpuasan pihak-pihak tertentu yang berambisi merebut kembali lahan HGU, sementara ia dan rekan-rekannya bertugas resmi sebagai Tim Pandu yang menjaga keamanan di lokasi tersebut.

"Dia itu ingin merebut lahan HGU, cuman kita kan Tim Pandu dibekali kekuasaan bahwa saya punya surat tugas. Karena dia merasa terhalang," ujar Kasto saat memberikan keterangan.

Kasto membeberkan, insiden yang berujung pada laporan hukum ini terjadi pada tanggal 16 Februari 2025 di Blok Beringin, Desa Sanca Mulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Ia dituduh bersama dua orang rekannya melakukan pengeroyokan oleh massa dalam jumlah besar yang mencapai sekitar 120 orang, padahal saat itu pihak Tim Pandu hanya berjumlah 10 orang.

"Bahkan membawa massa itu lebih dari 100 orang, kurang lebih 120 orang, sedangkan kami cuman 10 orang. Bahasanya saya itu ngeroyok pihaknya dia. Padahal saya itu ketemu saja tidak, nggak melihat korban ada di mana," tegas Kasto.

Ia menduga laporan ke pihak kepolisian tersebut dilayangkan lantaran pihak pelapor merasa kecewa dan terhalang oleh keberadaan Tim Pandu yang bertugas menjaga kondusivitas lahan HGU berdasarkan surat tugas resmi dari PT Rajawali.

Akibat kasus ini, Kasto mengaku sempat harus menjalani proses hukum dan dituntut oleh pihak jaksa—dengan tuntutan 1 tahun untuk sebagian rekan dan 10 bulan bagi dirinya—serta merasa dizalimi selama berbulan-bulan tanpa pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Menanggapi putusan bebas tersebut, Kasto menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia berencana melayangkan tuntutan balik serta melaporkan para saksi yang dinilai telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

"Saya tuntut balik, Pak. Saya satu tahun dizolimi tanpa sebab dan masalah, saya tidak melakukan dan tidak melihat adanya keributan, apalagi pemukulan. Saya laporkan balik saksi-saksi palsu itu," pungkasnya.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

22.47.00 ,

Jurnalpelita - Indramayu — Sidang pembacaan tuntutan kasus pengeroyokan terhadap seorang petani di perbatasan Desa Sukamulya dan Desa Mulyasari, Kabupaten Indramayu, berujung kekecewaan mendalam dari pihak korban. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut para terdakwa—yang notabene merupakan residivis kasus kekerasan—dengan hukuman yang dinilai terlalu ringan.

Dalam sidang yang digelar pada Senin (09/11/2026), JPU menuntut dua terdakwa utama, yakni Kasto dan Joni, masing-masing dengan pidana satu tahun penjara. Sementara itu, terdakwa lainnya yang bernama Kartama alias Temol dituntut selama 10 bulan penjara.

Edi Suwanto, selaku korban sekaligus petani yang mengalami langsung peristiwa tersebut, mengungkapkan rasa kecewanya usai persidangan. Ia menilai tuntutan JPU tersebut tidak sebanding dengan perbuatan brutal yang ia alami, terlebih rekam jejak para terdakwa yang sudah berulang kali berurusan dengan hukum.

"Yang dua orang ini, Kasto dan Joni, sudah dua kali lebih masuk penjara. Perbuatannya juga berkaitan dengan kekerasan. Tetapi sekarang menjadi terdakwa dalam perkara ini dan masing-masing hanya dituntut satu tahun," ungkap Edi dengan nada kecewa.

Menurut Edi, JPU meringankan tuntutan dengan pertimbangan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Kendati demikian, ia mempertanyakan keadilan bagi dirinya, mengingat para terdakwa tidak pernah menjalani penahanan selama proses hukum berlangsung. Hal ini membuat Edi dan keluarganya diliputi rasa cemas, terlebih ia mengaku sempat menerima ancaman pasca-pengeroyokan.

Peristiwa pengeroyokan ini bermula ketika Edi hendak mempersiapkan lahan pertanian miliknya yang terletak di kawasan perbatasan Desa Sukamulya dan Mulyasari. Ia menugaskan seorang pekerja untuk menebar benih guna menyambut musim tanam.

Namun, aktivitas tersebut dihentikan oleh dua orang tak dikenal yang meminta pekerjanya memanggil Edi untuk menemui seseorang bernama Warsim. Berniat menyelesaikan masalah secara baik-baik, Edi mendatangi lokasi bersama rekannya, Ahirin.

Setibanya di lokasi, situasi justru memanas setelah sekelompok orang yang disebut sebagai "Tim Pandu" berdatangan dan memicu keributan. Edi mengaku awalnya hanya berniat melerai saat melihat rekannya, Ahirin, didorong-dorong oleh massa. Alih-alih mereda, niat baik tersebut justru membuat Edi menjadi sasaran amuk massa.

"Saya bermaksud menghalang-halangi supaya tidak terjadi pemukulan atau penganiayaan. Tetapi justru saya yang diserang balik. Saya dipukul dari berbagai arah, bahkan salah satu orang yang saya kenal, yaitu Kasto, memukul saya dari depan," kenang Edi.

Akibat pengeroyokan tersebut, Edi mengalami luka-luka dan langsung melakukan visum sebelum akhirnya melaporkan kasus ini secara resmi ke pihak kepolisian.

Menanggapi tuntutan JPU yang dinilai ringan, Edi dan kuasa hukumnya berharap majelis hakim dapat bersikap objektif dan melihat seluruh fakta persidangan secara utuh—termasuk riwayat kriminal para terdakwa.

"Kami sangat kecewa. Ini menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Harapan kami, hukum benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak membuat orang takut untuk mencari keadilan," pungkasnya.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

11.29.00 ,

Jurnalpelita -Indramayu – H. Dudung Badrun, S.H., M.H., suami dari almarhumah Hj. Kokom Komariyah, menyampaikan pernyataan resmi sekaligus klarifikasi mendalam terkait proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana yang merenggut nyawa istrinya di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.

Pernyataan ini disampaikan di kediaman mertua, mengingat rumah keluarga korban hingga kini masih berstatus sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan belum dapat dikunjungi. Kamis, 5/11/2026.

Dalam keterangannya, H. Dudung mengecam keras keterangan tersangka mengenai motif dendam yang sempat dimuat dalam rilis resmi (press release) Polres Indramayu. Menurutnya, informasi tersebut tidak etis dan sangat menyesatkan.

“Selama saya bergaul dengan istri saya, almarhumah selalu terbuka. Karena saya lebih tua, segala keluh kesah selalu disampaikan kepada saya. Tidak ada konflik dengan tersangka berinisial F. Pernyataan dendam itu adalah opini sepihak yang menyesatkan,” tegas H. Dudung.


Ia juga membantah tudingan bahwa almarhumah kerap menghina atau merendahkan tersangka. H. Dudung menilai klaim tersebut sebagai fitnah keji lantaran korban bahkan tidak memiliki riwayat komunikasi dengan tersangka.

Dalam hal ini, H. Dudung menyoroti berbagai kejanggalan dalam insiden maut tersebut. Peristiwa yang diperkirakan berlangsung selama empat jam (pukul 09.00–13.00 WIB) dinilai tidak masuk akal jika hanya murni bermotif perampokan atau eksekusi singkat.

Ia juga mempertanyakan keberadaan lima titik darah di lokasi berbeda (seperti di depan TV hingga kamar tidur) serta ditemukannya batu di TKP. Yang paling mengiris hati, H. Dudung mengungkapkan adanya indikasi mutilasi berdasarkan kondisi jenazah saat ditemukan.

“Saat mengangkat sisa-sisa jenazah yang terbakar, bobotnya tidak lebih dari 10 kilogram dan kepala tidak ditemukan. Kalau tubuh utuh dibakar, biasanya mengerut. Tapi kalau sudah terpotong-potong, ada indikasi mutilasi. Ini harus diotopsi dan dibuka secara transparan,” ungkapnya.


Untuk itu, ia juga menolak klaim bahwa tersangka berinisial W tidak terlibat. Ia menduga keterangan yang menyebut W sekadar meminta pekerjaan kepada F merupakan bentuk rekayasa. Terlebih, lokasi tempat tinggal W cukup jauh dan sepeda motornya baru diangkut dari sekitar TKP.

Ia mendesak agar rekam jejak digital pada ponsel tersangka F dan W dibuka seluas-luasnya, termasuk penelusuran terhadap pihak-pihak dari wilayah Terisi. H. Dudung menduga kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan kriminal yang lebih besar, mulai dari sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor), peredaran narkoba, judi online, hingga praktik pesugihan di wilayah Krangkeng.

Keluarga korban secara tegas telah melaporkan kasus ini sebagai pembunuhan berencana dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Oleh karena itu, H. Dudung menolak segala bentuk upaya damai atau permintaan maaf dari pelaku.

“Ini pembunuhan berencana yang sangat sadis. Tidak ada maaf-maafan. Nyawa bayar nyawa. Kalau karena kehilafan, mungkin bisa restorative justice, tapi ini bukan,” ujarnya penuh ketegasan.


Melalui kuasa hukum dan keluarganya, H. Dudung memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta para pemangku kebijakan terkait untuk turun tangan mengawal kasus ini agar berjalan secara objektif, transparan, dan profesional.

Selain itu, keluarga juga meminta penyidik untuk menelusuri hilangnya aset berharga milik korban, termasuk saldo rekening dan ratusan gram emas yang sempat dimiliki almarhumah sebelum kejadian.

H. Dudung berharap para pelaku dijerat dengan hukuman seberat-beratnya—termasuk ancaman hukuman mati—demi memberikan efek jera dan keadilan yang utuh bagi almarhumah Hj. Kokom Komariyah.


Pena  
 By.
Jidam
Editor
By.
Jidam
Foto/Video
By.
Jidam

23.06.00 , ,

Jurnalpelita - Indramayu — Bupati Indramayu Lucky Hakim memberikan tanggapan resmi terkait proses hukum yang menjerat Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang saat ini telah ditahan. Hal itu disampaikan di sela sela kegiatan oenyerahan ratusan becak listrik, di kediaman ketua DPC Partai Gerindra Indramayu H. Kasan Basari. Sabtu, 24/10/2026.

Dalam kesempatan itu Lucky menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa hukum yang terjadi pada masa lampau tersebut.

"Tentu saya turut prihatin dan... ini kan terjadi permasalahan yang terjadi di waktu-waktu lampau," ujar Lucky Hakim.

Lucky menjelaskan bahwa saat ini posisi Syaefudin berstatus sebagai tersangka. Ia mengingatkan bahwa status tersebut berarti yang bersangkutan masih dalam proses penyangkaan dan nantinya akan melalui tahapan dakwaan serta peradilan untuk menguji kebenarannya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lucky meyakini bahwa Syaefudin memiliki hak untuk membela diri sekaligus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Saya yakin seorang Pak Haji Syaefudin akan mempertanggungjawabkan apapun yang beliau lakukan. Beliau tentu punya hak untuk menjawab dan membela diri, namun saya yakin sebagai ksatria apapun hasilnya beliau akan bertanggung jawab," tegas Lucky.


Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Terkait kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu pasca penahanan tersebut, Lucky Hakim memastikan bahwa kegiatan pemerintahan tetap berjalan baik dan normal sesuai standar operasional.

Untuk mengisi kekosongan dan menjaga efektivitas pelayanan, pihak Pemkab Indramayu melakukan penyesuaian berupa pengalihan tugas-tugas yang sebelumnya dipegang oleh Syaefudin. Sejumlah tugas pengawasan, pendampingan masyarakat, hingga penarikan anggaran dari kementerian dan lembaga pusat kini dialihkan kepada dinas-dinas terkait.

"Tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan normal. Tentu saja ada beberapa pengalihan-pengalihan pekerjaan yang biasa di-handle oleh beliau," ungkap Lucky.

Ia menambahkan, kedinasan terkait di lingkungan Pemkab Indramayu akan bekerja lebih optimal guna menggantikan peran-peran wakil bupati agar pelayanan kepada masyarakat Indramayu tidak terganggu.


Pena  
 By.
Jidam P
Editor
By.
Jidam P
Foto/Video
By.
Jidam P


Jurnalpelita - INDRAMAYU —Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Indramayu Opik Hidayat memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang menyebutkan pihak pemerintah daerah dan Satpol PP "di-prank" akibat ditemukannya barang bukti minuman beralkohol (mihol/miras) palsu dalam kegiatan pemusnahan barang bukti baru-baru ini. Jumat, 16/10/2026.

Isu yang beredar menuding bahwa pemalsuan atau penukaran barang bukti tersebut dilakukan oleh pihak internal Satpol PP. Menanggapi hal tersebut, Kasatpol PP Indramayu secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan kronologi penindakan di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa sejak Bupati Indramayu memberikan instruksi tegas untuk meminimalisasi serta menekan peredaran miras di wilayah Kabupaten Indramayu, pihaknya langsung bergerak dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Langkah awal diawali dengan mengundang dan memberikan sosialisasi kepada sedikitnya 172 pedagang serta agen besar miras di wilayah setempat.

"Kami berikan pemahaman bahwa kegiatan yang mereka lakukan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Indramayu. Mereka paham konsekuensi hukumnya, namun karena alasan kebutuhan bisnis, sebagian tetap memaksakan diri," ujar Kasatpol PP di hadapan awak media.

Setelah tahapan Surat Peringatan Pertama (SP1) hingga Ketiga (SP3) dilalui, tim Satpol PP mulai melakukan penindakan intensif. Namun, menjelang operasi penindakan, pihak Satpol PP menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat oknum agen yang sengaja menyiapkan barang bukti palsu untuk diserahkan apabila petugas datang melakukan razia.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatpol PP sempat memberikan arahan khusus saat apel siaga kepada personel yang bertugas agar mewaspadai modus pengelabuan oleh para pelaku usaha miras.

"Saat barang bukti hasil penindakan dari wilayah Cangkringan dibawa ke kantor pada sore hari, kecurigaan saya mulai muncul. Ada dus yang diberi tanda silang. Setelah saya buka, segelnya masih sangat utuh dan rapi. Namun saat dicicipi, isinya jelas bukan miras asli," ungkapnya.

Guna menjaga transparansi dan melaporkan kendala di lapangan, Kasatpol PP sempat mengabadikan temuan tersebut dalam bentuk rekaman video tertanggal 9 September lalu, yang kemudian dilaporkan langsung kepada pimpinan daerah.

Terkait proses pemusnahan, ia menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang disita dari lapangan—baik asli maupun palsu—tetap harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bagi kami, terlepas barang itu palsu atau asli, selama itu adalah barang bukti yang disita petugas dari lapangan, tetap wajib dimusnahkan. Tidak ada alasan untuk memisahkan atau membiarkannya. Jadi tuduhan bahwa kami mengganti atau memanipulasi barang bukti itu tidak benar," tegasnya.

Sementara itu, barang bukti yang ditemukan tersebut diketahui berasal dari salah satu agen berinisial S. Terhadap pelanggaran Perda tersebut, proses hukum telah berjalan melalui sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di pengadilan dengan sanksi berupa denda serta putusan pemusnahan barang bukti.

Pihak Satpol PP Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan Perda demi menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Indramayu.


Pena  
 By.
Jidam P
Editor
By.
Jidam P
Foto/Video
By.
Jidam P

19.58.00 , ,

Jurnalpelita - ​Indramayu — Pemerintah Desa Rancasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, yang dipimpin Wamin melalui kuasa hukumnya, Toni R.M., S.H., M.H., dan partner, resmi mengambil langkah hukum tegas terhadap perangkat desa lama. Langkah ini diambil menyusul temuan adanya dugaan pelanggaran pengelolaan aset desa berupa tanah bengkok dan titisara yang merugikan keuangan desa hingga miliaran rupiah.

​Permasalahan ini bermula ketika Kuwu Wamin (Kepala Desa) Rancasari yang baru dilantik pada 12 Februari 2026 berdasarkan SK Bupati Indramayu tertanggal 15 Januari 2026, memegang kewenangan penuh atas pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Saat melakukan inventarisasi aset desa seperti tanah bengkok dan titisara, Kuwu Wamin justru dituduh melakukan penyerobotan oleh perangkat desa lama yang sudah berhenti. Kuwu Wamin bahkan sempat dilaporkan ke pihak inspektorat, namun hasil pemeriksaan membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti karena aset masih dikuasai oleh perangkat lama.

​Menghadapi situasi tersebut, Kuwu Wamin yang didampingi oleh kuasa hukum Toni RM bergerak cepat. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Titisara di mana pengelolaannya wajib melalui sistem lelang terbuka dan hasilnya dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pemerintah desa lantas menggelar lelang terbuka pada Agustus 2026.

​Kendati lelang telah sukses digelar, pemenang lelang ternyata tidak dapat menggarap lahan tersebut di lapangan karena tanah bengkok masih dikuasai oleh pamong atau kepala desa yang lama.

​"Padahal kita sudah melakukan lelang itu sejak 14 Agustus. Tapi di lapangan, tanah bengkok masih dikuasai oleh pamong lama. Padahal kita sebagai pemerintah desa sudah melelangkan aset desa untuk disewa, namun di lapangan masih dikuasai, bahkan jelang musim rendeng ini kita khawatir pemenang lelang dirugikan," ujar Kuwu Rancasari saat berkonsultasi di Kantor Hukum Toni RM & Partners.

​Lebih lanjut, pengacara Toni RM mengungkapkan fakta mengejutkan hasil audit dan investigasi mendalam terhadap dokumen APBDes dari tahun 2018 hingga 2025. Berdasarkan temuan hukum, tercatat adanya dugaan pelanggaran beruntun dalam pengelolaan aset desa:

​Tahun 2018–2020: Tidak dilaksanakan lelang dan uang hasil sewa tidak dimasukkan ke rekening kas desa (potensi kerugian sekitar Rp370 juta per tahun atau total mencapai lebih dari Rp1 miliar).


​Tahun 2021–2022: Terdapat audit inspektorat dari PADes tahun 2021, sehingga ada masuk kas desa sebesar Rp748 juta untuk 2 tahun.


​Tahun 2023: Tidak ada lelang, dan realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masuk hanya Rp45 juta dari target Rp374 juta (terdapat kekurangan sekitar Rp329 juta).


​Tahun 2024: Dilakukan lelang dan berhasil dimasukkan ke rekening kas desa.


​Tahun 2025: Tidak ada lelang, dan hanya masuk kas desa sebesar Rp45 juta dari target yang seharusnya, sehingga menyisakan kekurangan sekitar Rp329 juta.


"​Secara akumulatif, total dugaan penyimpangan dan kerugian dari tidak dilaksanakannya lelang serta tidak disetorkannya uang sewa tanah bengkok ke kas desa oleh perangkat lama dari tahun 2018 hingga 2025 ditaksir mencapai angka Rp1,6 miliar hingga Rp1,7 miliar," Ujar Toni.

Menurut Toni, ​Sebelum menempuh jalur hukum formal, pihaknya telah melayangkan somasi kepada perangkat desa lama agar ada solusi pengembalian. Namun, somasi tersebut diabaikan tanpa ada respons yang kooperatif.

​"Sebelumnya kami sudah melayangkan somasi kepada perangkat desa lama terkait penggarapan ini, barangkali ada solusi, ternyata diabaikan dan tidak ada respons. Maka, minggu ini kami laporkan ke Unit Tipikor Polres Indramayu," tegas pengacara Toni RM di kantornya, Senin (5/10/2026).

​Toni RM menegaskan, jika nantinya dalam audit oleh pihak kepolisian dan inspektorat terbukti adanya aliran dana yang tidak disetor, maka pihak perangkat desa lama harus mengembalikan uang negara sebesar Rp1,6 miliar lebih tersebut dalam jangka waktu 60 hari.

​"Kalau tidak mampu atau tidak bisa mengembalikan, ya mau tidak mau diproses secara pidana. Laporkan orang yang telah melaporkan, kunjungi orang yang mengunjungi, baiki orang yang berbuat baik pada kita, hormati orang yang menghormati kita, hargai orang yang menghargai kita," pungkas Toni RM dengan tegas.


Pena  
 By.
Jidam P
Editor
By.
Jidam P
Foto/Video
By.
Jidam P

21.51.00 ,

Jurnalpelita - INDRAMAYU –  Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu Polda Jabar tengah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan beras bantuan pangan di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

Kepala Kepolisian Resor Indramayu AKBP Prianggo P. M. melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bachar mengatakan, penanganan perkara bermula dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Polisi – Siap  Mas Indramayu di nomor 081999700110.

Laporan tersebut diterima Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 01.28 WIB. Dalam aduan itu, warga menginformasikan adanya dugaan beras bantuan pangan yang disimpan di wilayah Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polsek Haurgeulis mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan.

Saat berada di lokasi, petugas menemukan satu unit mobil Suzuki berwarna biru yang di dalamnya terdapat sebanyak 100 karung beras bantuan pangan. Masing-masing karung memiliki berat 10 kilogram atau total sekitar satu ton beras.

“Kendaraan tersebut ditemukan berada di sebuah garasi di Desa Sukajati,” terang AKP Muchammad Arwin Bachar didampingi Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno, Senin sore (28/9/2026)
 
Petugas kemudian mengamankan kendaraan beserta beras tersebut ke Mapolsek Haurgeulis dan berkoordinasi dengan Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Indramayu untuk melakukan pendalaman.

Dalam proses penyelidikan awal, penyidik meminta keterangan dari empat orang yang berkaitan dengan proses penyaluran bantuan pangan di Desa Sukajati.

Dari hasil pendalaman sementara, beras yang ditemukan tersebut diduga merupakan bagian dari alokasi bantuan pangan periode Juli hingga September 2026.

Polisi juga mendalami dugaan ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima sejumlah penerima bantuan pangan pengganti.

Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik, penerima pengganti semestinya memperoleh tiga karung beras untuk periode tersebut. Namun, terdapat penerima yang diduga hanya memperoleh satu atau dua karung.

“Hasil pendalaman sementara terdapat 52 penerima bantuan pangan pengganti yang menerima beras dalam jumlah tidak sesuai, yakni satu hingga dua karung, padahal seharusnya menerima tiga karung,” jelas AKP Muchammad Arwin Bachar.

AKP Muchammad Arwin Bachar menjelaskan setiap karung berisi 10 kilogram beras.

Polisi juga memperoleh keterangan bahwa sisa beras tersebut rencananya akan dibagikan kembali kepada warga Desa Sukajati yang tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan pangan.

“Rencana pembagian tersebut kini menjadi salah satu materi yang didalami penyidik, terutama berkaitan dengan mekanisme dan ketentuan penyaluran bantuan pangan yang berlaku,” imbuhnya.

Dalam proses penyelidikan, polisi telah meminta keterangan terhadap empat orang yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan di tingkat desa.

Mereka terdiri atas unsur perangkat desa, staf pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kepala desa.

Hingga saat ini, Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan rangkaian peristiwa, mekanisme penyaluran bantuan, serta ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam perkara tersebut.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan satu unit mobil Suzuki berwarna biru serta 100 karung beras dengan berat masing-masing 10 kilogram.

Barang-barang tersebut diamankan untuk kepentingan proses penyelidikan lebih lanjut.
Satreskrim Polres Indramayu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembagian bantuan sosial di Desa Sukajati.

Selain itu, penyidik berencana berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat Kabupaten Indramayu serta Perum Bulog Cabang Indramayu untuk mencocokkan data, mekanisme distribusi, dan ketentuan penyaluran bantuan pangan.

Dalam proses penyelidikan, polisi mendalami kemungkinan penerapan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, penerapan pasal maupun penentuan ada tidaknya tindak pidana masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses penyelidikan yang dilakukan penyidik.

AKP Muchammad Arwin Bachar juga mengingatkan seluruh panitia penyaluran bantuan pangan di tingkat desa maupun kecamatan agar menjalankan proses distribusi sesuai dengan data penerima serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Polres Indramayu menegaskan akan terus mendalami aduan tersebut secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan. Pungkasnya.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

16.41.00 , ,

Jurnalpelita - INDRAMAYU — Kasus dugaan penganiayaan dan sengketa lahan pertanian menimpa seorang warga Desa Purwajaya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu yang bernama Saro. Didampingi Toni RM selaku kuasa hukum dan suaminya, Tamir, serta mantan Lurah Kapringan, kasus ini kini resmi dilaporkan ke Polres Indramayu pada 11 September.

Dalam keterangannya, Toni RM mengungkapkan ​Permasalahan bermula dari urusan utang piutang. Tamir dan Saro diketahui memiliki pinjaman uang sebesar Rp127 juta kepada seorang pria bernama (Alm.) Karsidi dengan jaminan sertifikat/surat tanah sawah milik mereka.

Namun, saat pihak korban hendak melunasi pinjaman dan menebus jaminan tersebut, diketahui surat tanah telah berganti nama menjadi milik Karsidi tanpa adanya transaksi jual-beli yang sah maupun tanda tangan asli pemilik.

"​Atas indikasi pemalsuan dokumen tersebut, Pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membatalkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Karsidi. Meski demikian, upaya korban untuk mengembalikan uang pinjaman senilai Rp127 juta secara kekeluargaan ditolak oleh pihak penguasai lahan saat ini," Paparnya.

Lebih lanjut, Toni mengungkapkan bahwa ​Puncak perselisihan terjadi pada 9 September saat korban mendatangi lokasi sawah miliknya untuk menanam padi. Di lokasi kejadian, Saro mendapatkan intimidasi, diteriaki "maling", hingga mengalami penganiayaan fisik.

"Terduga pelaku bernama Rasita, yang merupakan orang dekat atau anak buah dari pihak almarhum Karsidi, diduga melintir tangan korban hingga mengalami cedera," Jelasnya.

​Tak hanya menganiaya korban di lokasi, kelompok terduga pelaku yang berjumlah belasan orang tersebut dilaporkan sempat mendatangi dan mengeruduk kediaman korban hingga membuat keluarga korban merasa terancam dan harus bersembunyi.

​Dalam hal ini Toni menegaskan bahwa tindakan kekerasan fisik terhadap perempuan ini tidak dapat ditoleransi. Pihaknya mendesak Kapolres Indramayu untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

​"Kami minta agar proses hukum segera berjalan, mulai dari pemeriksaan korban, saksi-saksi, hingga penetapan tersangka agar ada efek jera," ujar Toni RM.

Saat ini, kasus tersebut tengah berada dalam penanganan pihak kepolisian resort Indramayu.


Pena  
 By.
Jidam P
Editor
By.
Jidam P
Foto/Video
By.
Jidam P

18.46.00 ,

Jurnalpelita - SURABAYA — Penanganan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang melibatkan pimpinan perusahaan senilai Rp5,3 miliar memasuki babak baru. Toni RM selaku Kuasa Hukum Pelapor resmi mendatangi Bagian Pengawasan Penyidikan (Bag Wassidik) Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Rabu (9/9/2026) untuk menyerahkan bukti baru (novum) sekaligus meminta kasus tersebut dibuka kembali.

Menurutnya Langkah hukum ini ditempuh setelah penyelidikan sebelumnya dihentikan oleh pihak penyelidik. "Penghentian tersebut dinilai prematur dan janggal lantaran penyelidik lama dianggap telan mentah-mentah laporan keuangan yang disodorkan pihak Terlapor tanpa validasi bukti transaksi," Ujar Toni dikutip dari postingan di akun resminya.

Dalam pemeriksaan oleh Bag Wassidik Polda Jatim, Toni menyerahkan salinan bukti kwitansi senilai Rp5,1 miliar serta memperlihatkan dokumen aslinya kepada pemeriksa. Bukti ini menjadi landasan utama untuk mendesak digelarnya Gelar Perkara Khusus guna menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

"Sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 angka 3 huruf c, penghentian penyelidikan dapat dibuka kembali jika ditemukan fakta atau bukti baru (novum) melalui mekanisme gelar perkara," tegas Toni.

Sebagaimana diketahui bahwa Kasus ini berawal dari dugaan pemindahan dana perusahaan ke rekening pribadi pimpinan perusahaan dengan total mencapai Rp5,3 miliar.

Dalam hal ini, Toni menyayangkan sikap penyelidik terdahulu yang dinilai tidak kompeten dalam menangani perkara kejahatan keuangan (financial crime). Menurutnya, bukti-bukti transaksi atau kwitansi pembelanjaan yang diajukan Terlapor seharusnya diuji melalui mekanisme audit investigatif atau akuntan forensik, bukan sekadar dipercayai secara sepihak.

"Auditor Investigasi atau Akuntan Forensik-lah yang memiliki kompetensi untuk mendeteksi, mengungkap, dan membuktikan adanya kecurangan (fraud) maupun penggelapan. Penyelidik kepolisian tidak memiliki kapasitas teknis untuk itu, namun menyimpulkan sendiri bahwa bukti Terlapor sudah valid hingga akhirnya menutup perkara," Paparnya.

Selain itu Toni juga menyoroti kerumitan yang harus ditanggung masyarakat pencari keadilan akibat keputusan oknum penyelidik yang dinilai kurang profesional atau terindikasi tidak netral.

Saat ini, Toni masih menunggu surat undangan resmi pelaksanaan Gelar Perkara Khusus dari Polda Jawa Timur guna memastikan proses hukum atas dugaan penggelapan jabatan ini berjalan secara transparan, profesional, dan berintegritas.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksi

19.12.00 , ,

Jurnalpelita - INDRAMAYU — Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas peredaran minuman keras (miras) di wilayah Kabupaten Indramayu. Langkah ini diambil guna menjaga ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

​Lucky mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya praktik penjualan miras yang menggunakan berbagai modus atau gimmick, bahkan hingga mengaitkannya dengan hafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang tidak dapat ditoleransi.

​"Di Indramayu ini tidak boleh ada beredar minuman beralkohol atau minuman keras. Saya merasa prihatin dengan adanya penjualan miras menggunakan gimmick menghafal ayat suci Al-Qur'an, bagi saya itu penghinaan luar biasa," ujar Lucky Hakim.


​Sebagai bentuk tindakan nyata, Lucky menginstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Indramayu untuk memperketat pengawasan dan menggelar razia secara masif di seluruh wilayah.

​Ia menegaskan agar tidak ada lagi peredaran pelbagai merek miras, baik produk lokal maupun luar, yang dijual secara bebas di tengah masyarakat.

​"Saya meminta kepada Kasatpol PP, tidak boleh ada setetes pun peredaran miras di Indramayu, sesuai dengan Perda kita. Jika masih ada yang nekat beredar, tolong segera dirazia," tegasnya.

​Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap sinergi antara aparat penegak Perda dan masyarakat dapat menciptakan suasana daerah yang aman, kondusif, serta bebas dari dampak negatif minuman keras.

Simak Videonya di bawah ini :


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

18.35.00 ,

Jurnalpelita - INDRAMAYU — Kasus tragis pembunuhan berencana yang menewaskan lima orang anggota keluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, kini memasuki babak baru. Ahli waris korban resmi melayangkan surat pengaduan kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Indramayu untuk mendesak pengusutan dugaan keterlibatan pelaku lain yang belum tersentuh hukum. Senin, 3/8/2026.

​Pengaduan tersebut diajukan langsung oleh Efendi yang menerima kuasa dari H. Muhaemin Bin H. Toyib (67), warga Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Sachroni. Langkah hukum ini diambil menyusul adanya fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu.

​Latar Belakang Tragedi

​Tragedi pembunuhan berencana tersebut terjadi pada 29 Agustus 2025. Tiga hari kemudian, pada 1 September 2025, warga digegerkan dengan penemuan 5 jenazah di rumah korban, yakni:

​H. Syahroni
​Budi Awaludin
​Euis Juwita
​Ratu Khairunnisa
​Bella

​Kepolisian sebelumnya telah menangkap dua orang tersangka pada 8 September 2025, yaitu Ririn Rifanto dan Priyo Bagus Setiawan. Dalam proses peradilan, majelis hakim memvonis Ririn Rifanto dengan hukuman mati, sedangkan Priyo Bagus Setiawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

​Muncul Nama-Nama Baru dan Bukti Petunjuk

Dalam usai melayamgkan aduan Efendi mengungkapkan, ​Meski dua eksekutor telah divonis, ia menilai penanganan perkara belum selesai sepenuhnya. Menurutnya Berdasarkan keterangan terpidana Priyo Bagus Setiawan saat agenda perlawanan di persidangan, terungkap adanya keterlibatan nama-nama lain, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko.

"Guna memperkuat pengaduan tersebut, Efendi menyerahkan sejumlah bukti petunjuk ke Polres Indramayu, di antaranya:

​Rekaman CCTV Toko Bangunan: Memperlihatkan seorang pria asing (bukan Ririn maupun Priyo) masuk melalui pintu gerbang/pagar rumah korban pada 29 Agustus 2025 pukul 05.01 WIB.

​Rekaman Kesaksian Ibu Tetty Setiawati: Menyebutkan bahwa sebelum peristiwa terjadi, ada tamu bernama Yoga bersama empat rekannya berkunjung ke rumah korban.

​Rekaman Kesaksian Apriana dan Nurwita: Menyatakan melihat satu unit mobil Avanza warna hitam terparkir di depan rumah korban pada 28 Agustus 2025 sekitar pukul 22.00–23.00 WIB.

​Melalui surat tertanggal 3 Agustus 2026 ini, Efendi mengatakan H. Muhaemin yang merupakan adik kanding almarhum H. Syahroni berharap pihak Kepolisian Polres Indramayu dapat segera menindaklanjuti dan memproses dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 KUHP dan/atau Pasal 458 KUHP secara tuntas demi terciptanya keadilan.


Pena  
 By.
Jidam P
Editor
By.
Jidam P
Foto/Video
By.
Jidam P

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget