Jurnal Pelita

​Permasalahan ini bermula ketika Kuwu Wamin (Kepala Desa) Rancasari yang baru dilantik pada 12 Februari 2026 berdasarkan SK Bupati Indramayu tertanggal 15 Januari 2026, memegang kewenangan penuh atas pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Saat melakukan inventarisasi aset desa seperti tanah bengkok dan titisara, Kuwu Wamin justru dituduh melakukan penyerobotan oleh perangkat desa lama yang sudah berhenti. Kuwu Wamin bahkan sempat dilaporkan ke pihak inspektorat, namun hasil pemeriksaan membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti karena aset masih dikuasai oleh perangkat lama.

​Menghadapi situasi tersebut, Kuwu Wamin yang didampingi oleh kuasa hukum Toni RM bergerak cepat. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Titisara di mana pengelolaannya wajib melalui sistem lelang terbuka dan hasilnya dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pemerintah desa lantas menggelar lelang terbuka pada Agustus 2026.

​Kendati lelang telah sukses digelar, pemenang lelang ternyata tidak dapat menggarap lahan tersebut di lapangan karena tanah bengkok masih dikuasai oleh pamong atau kepala desa yang lama.

​"Padahal kita sudah melakukan lelang itu sejak 14 Agustus. Tapi di lapangan, tanah bengkok masih dikuasai oleh pamong lama. Padahal kita sebagai pemerintah desa sudah melelangkan aset desa untuk disewa, namun di lapangan masih dikuasai, bahkan jelang musim rendeng ini kita khawatir pemenang lelang dirugikan," ujar Kuwu Rancasari saat berkonsultasi di Kantor Hukum Toni RM & Partners.

​Lebih lanjut, pengacara Toni RM mengungkapkan fakta mengejutkan hasil audit dan investigasi mendalam terhadap dokumen APBDes dari tahun 2018 hingga 2025. Berdasarkan temuan hukum, tercatat adanya dugaan pelanggaran beruntun dalam pengelolaan aset desa:

​Tahun 2018–2020: Tidak dilaksanakan lelang dan uang hasil sewa tidak dimasukkan ke rekening kas desa (potensi kerugian sekitar Rp370 juta per tahun atau total mencapai lebih dari Rp1 miliar).

​Tahun 2021–2022: Terdapat audit inspektorat dari PADes tahun 2021, sehingga ada masuk kas desa sebesar Rp748 juta untuk 2 tahun.

​Tahun 2023: Tidak ada lelang, dan realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masuk hanya Rp45 juta dari target Rp374 juta (terdapat kekurangan sekitar Rp329 juta).

​Tahun 2024: Dilakukan lelang dan berhasil dimasukkan ke rekening kas desa.

​Tahun 2025: Tidak ada lelang, dan hanya masuk kas desa sebesar Rp45 juta dari target yang seharusnya, sehingga menyisakan kekurangan sekitar Rp329 juta.

"​Secara akumulatif, total dugaan penyimpangan dan kerugian dari tidak dilaksanakannya lelang serta tidak disetorkannya uang sewa tanah bengkok ke kas desa oleh perangkat lama dari tahun 2018 hingga 2025 ditaksir mencapai angka Rp1,6 miliar hingga Rp1,7 miliar," Ujar Toni.

Menurut Toni, ​Sebelum menempuh jalur hukum formal, pihaknya telah melayangkan somasi kepada perangkat desa lama agar ada solusi pengembalian. Namun, somasi tersebut diabaikan tanpa ada respons yang kooperatif.

​"Sebelumnya kami sudah melayangkan somasi kepada perangkat desa lama terkait penggarapan ini, barangkali ada solusi, ternyata diabaikan dan tidak ada respons. Maka, minggu ini kami laporkan ke Unit Tipikor Polres Indramayu," tegas pengacara Toni RM di kantornya, Senin (5/10/2026).

​Toni RM menegaskan, jika nantinya dalam audit oleh pihak kepolisian dan inspektorat terbukti adanya aliran dana yang tidak disetor, maka pihak perangkat desa lama harus mengembalikan uang negara sebesar Rp1,6 miliar lebih tersebut dalam jangka waktu 60 hari.

​"Kalau tidak mampu atau tidak bisa mengembalikan, ya mau tidak mau diproses secara pidana. Laporkan orang yang telah melaporkan, kunjungi orang yang mengunjungi, baiki orang yang berbuat baik pada kita, hormati orang yang menghormati kita, hargai orang yang menghargai kita," pungkas Toni RM dengan tegas.

Komandan Kodim (Dandim) 0616/Indramayu Letkol ARM Tulus Widodo menyamoaikan, hak itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan upaya mendongkrak produk lokal, panitia menggelar bazar UMKM serta menyediakan fasilitas makan gratis bagi masyarakat sekitar.

"Berbagai kuliner khas wilayah Indramayu disediakan dan digratiskan agar warga dapat bebas memilih makanan yang disukai tanpa harus membayar.," Jelasnya.

Menurut Dandim Pemilihan UMKM lokal sebagai pusat kuliner gratis ini bertujuan untuk memberikan keberkahan bagi para pedagang sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Diharapkan melalui momentum HUT ke-81 ini, TNI ke depannya bisa semakin profesional serta semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," Pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengungkapkan bahwa prosesi jamasan ini melibatkan sejumlah pusaka bersejarah yang dulunya menjadi pegangan para leluhur saat berjuang di Indramayu.

"Ada beberapa pusaka yang dijamas, yang tentunya merupakan pegangan beliau pada saat dulu berjuang di Indramayu, serta beberapa pusaka lainnya seperti keris dan lain sebagainya," ujar Caridin.

Dalam kesempatan tersebut, Caridin juga menyampaikan pesan mendalam kepada generasi muda dan seluruh masyarakat Indramayu. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap hormat serta menghargai jasa para leluhur yang telah berkorban membangun fondasi Kabupaten Indramayu.

"Kita harus menghormati dan menghargai leluhur kita, karena beliaulah yang menjadikan Indramayu seperti ini," tegasnya.

Melalui momentum hari jadi ini pula, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu memperbaiki berbagai kekurangan, demi mewujudkan Kabupaten Indramayu yang jauh lebih baik dan maju di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Suparto Agustinus selaku pamong budaya cagar Budaya dan Museum perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Indramayu saat memberikan keterangan terkait proses pemindahan dan pengamanan pusaka daerah.

Menurut Tinus, sejak awal pusaka Trah Lodra dipinjamkan kepada pemerintah daerah oleh pihak pemegang amanat. Dalam hal ini, penanggung jawab dan pihak-pihak terkait termasuk Dinas Kebudayaan memiliki komitmen bersama untuk memastikan pusaka tersebut tetap berada di lingkungan budaya yang semestinya.

Apresiasi Renovasi Gedung Pancaniti

Tinus menyampaikan apresiasi kepada bagian perlengkapan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah merenovasi Gedung Pancaniti. Gedung yang sebelumnya tergolong sempit tersebut kini telah diperluas.

Kendati demikian, renovasi gedung tersebut belum rampung sepenuhnya. Sejumlah bagian interior belum selesai dikerjakan, termasuk pemasangan teralis jendela di lantai atas. Selain itu, tata letak interior dinilai masih memerlukan penyesuaian agar lebih representatif dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung maupun wisatawan yang datang.

Titipkan Pusaka di Rumah Pemelihara Demi Keamanan

Karena proses renovasi dan interior gedung belum sepenuhnya rampung, Tinus menyebut pihak dinas memutuskan untuk menitipkan sementara Pusaka TradhTrah Lodra kepada juru pelihara, Bapak H. Dasuki, yang berada di Desa Pekandangan. Langkah ini diambil guna menjamin keamanan pusaka selama Gedung Pancaniti belum dinilai layak untuk ditempati.

Dari aspek pengamanan, Tinus mengakui bahwa penyimpanan di rumah pribadi memiliki standar keamanan yang masih cukup lemah dibandingkan fasilitas resmi. Oleh karena itu, pihak dinas telah berkoordinasi dengan bagian perlengkapan untuk melengkapi sejumlah fasilitas pengamanan tambahan, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) baik di area luar maupun dalam gedung.

Menariknya, pihak Trah Lodra juga mengusulkan agar akses CCTV tersebut nantinya dapat diakses langsung oleh pihak Trah Lodra, sehingga mereka dapat ikut memantau kondisi pusaka secara berkala.

Komitmen Pengembalian Sesuai Perjanjian

Pemerintah memastikan bahwa pusaka tersebut wajib dikembalikan ke Gedung Pancaniti sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal yang dibuat pada era kepemimpinan Bupati H. Irianto Syafiudeen atau akrab dipanggil kang Yance (sekitar tahun 2001–2002).

Pihak dinas secara rutin terus mendorong percepatan penyelesaian renovasi agar pusaka kebanggaan masyarakat Indramayu tersebut dapat segera kembali ke tempat yang layak, aman, dan dapat dinikmati kembali oleh masyarakat luas.