Jurnal Pelita

​Proyek berbiaya Rp2,9 miliar dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2026 ini digarap oleh CV Lintang Kahuripan sebagai kontraktor pelaksana, di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu.

​Perbaikan jalan yang telah lama dinantikan warga ini ditargetkan mampu mendongkrak konektivitas antarwilayah serta memperlancar arus mobilitas barang dan jasa.

​Perwakilan CV Lintang Kahuripan menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengejar ketepatan waktu penyelesaian, tetapi juga menaruh perhatian ekstra pada mutu material dan teknis pengerjaan di lapangan.

​"Kami berkomitmen penuh menjaga kualitas dan standar mutu pengecoran. Harapannya, hasil pembangunan ini memiliki daya tahan yang panjang sehingga masyarakat bisa menikmati jalan yang mantap, aman, dan nyaman saat berkendara," ujar perwakilan pelaksana proyek di lokasi kegiatan.

​Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkab Indramayu dalam merealisasikan visi Indramayu Reang, yang menempatkan kesiapan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama pelayanan publik.

​Dengan selesainya pengecoran jalan Sindang-Pecuk kelak, efisiensi waktu tempuh warga diharapkan meningkat pesat, sekaligus memicu pertumbuhan kegiatan ekonomi lokal di sekitar wilayah tersebut.

​Sorotan keras datang dari legislator DPRD Kabupaten Indramayu, Anggi Noviah, usai Rapat Paripurna. Dalam keterangannya kepada awak media, Anggi mengungkapkan bahwa kebobrokan PDAM saat ini sudah menjadi agenda dan perhatian serius lintas fraksi di DPRD, termasuk PDI Perjuangan dan Golkar.

​"Hampir tiga fraksi menyatakan bahwa air PDAM keruh dan tarifnya mahal. Kinerja Direktur PDAM hari ini sudah menjadi sorotan khusus. Harusnya sadar diri untuk membenahi, bukan malah membuat pelayanan makin buruk," tegas Anggi.

Menurutnya bahwa ​Kondisi di lapangan menunjukkan dampak sosial yang kian parah. Dalam hal ini Anggi membeberkan aduan masyarakat yang dinilainya sangat menyayat hati, di mana seorang tukang ojek sampai nekat menggadai sepeda motornya hanya agar mampu membayar tunggakan air PDAM yang melonjak tinggi.

"​Tak hanya soal keluhan air keruh, ditemukan pula dugaan ketidaksesuaian antara angka meteran fisik dengan tagihan elektronik konsumen. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kelebihan pembayaran yang merugikan ratusan ribu pelanggan," Cetusnya.

​Terkait langkah konkrit perbaikan, Anggi juga telah mengusulkan pembentukan Pansus atau penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki secara menyeluruh tata kelola BUMD tersebut mulai dari manajemen produksi, penetapan tarif, hingga transparansi anggaran pengadaan bahan kimia.

​Namun, langkah pembentukan Pansus tersebut terganjal oleh sikap pimpinan DPRD yang dinilai enggan merespons surat usulan fraksi.

​"Saya tidak mengerti kenapa Ketua DPRD ini lagi dalam kondisi 'cacat', buta dan tuli. Banyak masukan anggota, bahkan dari Fraksi Golkar sendiri sudah kirim surat minta Pansus, tapi kenapa tidak pernah dibacakan di Paripurna? Ada kemesraan apa yang terjalin antara Ketua DPRD dengan Direktur PDAM?" cecar Anggi.

​Melalui penggunaan Hak Angket selama 60 hari kerja, Anggi berharap dapat melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta memeriksa seluruh dokumen keuangan dan kemitraan pihak ketiga di PDAM.

"​Saya mendesak agar Pimpinan Dewan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini dan tidak lagi "tutup mata" terhadap jeritan warga Indramayu," Pungkasnya.

​Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, mengambil langkah berani dengan mendorong penggunaan Hak Angket. Menurutnya, karut-marut di tubuh perusahaan daerah tersebut sudah tidak bisa lagi diselesaikan hanya di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

​Pernyataan bersuara lantang ini meluncur usai rapat paripurna pada Jumat, 17 Juli 2026 lalu. Langkah Anggi ini sekaligus menjadi arah baru di tengah ketegangan politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati ke Badan Kehormatan (BK) terkait kejelasan Pansus PDAM.

​"Banyak masalah di tubuh PDAM yang saya rasa kondisinya sudah sangat kronis. Ini layaknya bukan lagi di level pansus, tapi sudah harus Hak Angket! Karena dengan hak angket, kita bisa menggandeng aparat penegak hukum (APH) secara langsung dalam proses penyelidikannya," tegas Anggi dengan nada tinggi.

​Cukup 5 Anggota Dewan untuk "Bongkar" PDAM

​Politisi perempuan yang terpilih dua periode dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4—meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung—ini menjelaskan bahwa syarat formil pengajuan hak angket sebenarnya sangat mudah.

​"Untuk menggolkan hak angket ini, setidaknya cukup lima orang pengusul dari anggota DPRD dan minimal berasal lebih dari satu fraksi. Ini sangat sah secara regulasi," ungkapnya.

​Anggi juga memperingatkan bahwa daya dobrak hak angket jauh lebih mengerikan dibanding pansus biasa. Ruang lingkupnya tidak sekadar melahirkan rekomendasi di atas kertas, melainkan bisa bermuara pada sanksi hukum hingga pemecatan pejabat strategis jika ditemukan pelanggaran berat.

​"Hati-hati jika ada pengadaan yang di-mark up atau tidak sesuai spesifikasi! Kita bisa panggil paksa pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Karena statusnya sudah penyelidikan, semua dokumen penggunaan anggaran dan tata kelola PDAM Indramayu pasti akan kena sidak. Nasib Direktur Utama bisa di ujung tanduk kalau terbukti ada penyimpangan," cecar Anggi.

​Rakyat Mendukung: "Jangan Hanya Jadi Wacana Politik!"

​Gelombang dorongan dari parlemen ini langsung mendapat respons luar biasa dan dukungan penuh dari masyarakat Indramayu yang selama ini menjadi korban buruknya pelayanan air bersih.

​Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap kinerja PDAM selama ini.

​"Sudah lama kami resah. Air sering macet total, kualitasnya keruh dan tidak layak, tapi anehnya tarif tetap jalan terus bahkan naik. Kalau memang ada kebusukan dan penyimpangan di dalam, buka terang-terangan! Kami dukung hak angket ini," cetusnya.

​Warga lainnya juga mendesak agar DPRD tidak main-main dan menjadikan isu ini sebagai panggung komoditas politik semata.

"Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana atau gertakan sambal. Kalau ada korupsi atau mark up proyek pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung beban akibat tata kelola yang bobrok," kata warga dengan nada geram.

​Secara garis besar, publik menilai Hak Angket adalah senjata pamungkas untuk:

​Mengusut tuntas dugaan korupsi dan kongkalikong di internal PDAM.

​Mengevaluasi tarif air agar rasional dan sesuai dengan kualitas pelayanan lapangan.

​Membongkar transparansi penggunaan anggaran daerah.

​Melibatkan APH (Polisi/Kejaksaan) agar hasil penyelidikan punya taring hukum yang nyata.

​Kini, bola panas berada di tangan para wakil rakyat di Gedung DPRD Indramayu. Akankah lima anggota dewan yang bernyali segera berkumpul demi memuluskan Hak Angket ini, ataukah jeritan rakyat soal air bersih kembali menguap di tengah lobi-lobi politik? Publik menunggu pembuktiannya.

Saat ditemui di ruang kerjanya, ​Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu Endang Effendi, mengungkapkan bahwa almarhum diketahui baru bekerja selama kurang lebih dua bulan di wilayah tersebut sebelum dilaporkan meninggal dunia. Hingga saat ini, pihak keluarga belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit yang diderita almarhum.

​Menanggapi tuntutan keluarga terkait pemenuhan hak-hak korban, Komisi 1 DPRD Indramayu menegaskan akan mengawal proses ini agar mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Namun, mengingat lokasi perusahaan berada di luar daerah, DPRD meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Indramayu untuk proaktif memimpin komunikasi.

​"Kalau kami langsung ke sana ke perusahaan yang berada di luar daerah, tentu terbentur kewenangan. Maka, jalan satu-satunya adalah mendorong Disnaker Indramayu untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan Disnaker yang ada di Kolaka," jelasnya kepada wartawan seusai audiensi.

Dalam hal ini, ​Pihak DPRD juga mengapresiasi iktikad baik dari perusahaan tempat almarhum bekerja. Berdasarkan berkas yang ada, pihak perusahaan dinilai bertanggung jawab karena telah mengeluarkan biaya pemulangan jenazah hingga mencapai Rp31 juta, yang mencakup biaya pesawat, rumah sakit, hingga pendamping jenazah ke Indramayu.

​Kendati biaya pemulangan telah ditanggung oleh pihak perusahaan, Effendi memahami kekhawatiran pihak keluarga mengenai keberlangsungan hidup anak-anak korban yang masih kecil. Untuk itu, Effendi mengaku telah menyampaikan langsung kepada Kepala Disnaker agar berkoordinasi dengan Bupati Indramayu demi mengupayakan bantuan tambahan.

​"Saya sudah sampaikan kepada Ibu Kadis, tolong bicarakan hal ini dengan Bupati atau pihak terkait. Kita harapkan ada sumbangsih atau kepedulian nyata dari pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban keluarga korban," pungkasnya.

Usia melakukan audiensi dengan perwakilan korban dan Anggota Kimisi I DPRD Indramayu Endang Ismiyati Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Indramayu pada Jumat, 17/7/2026 ​menyampaikan Bahwa Pihak keluarga almarhum saat ini tengah menuntut sejumlah hak yang seharusnya diterima, termasuk santunan biaya kematian hingga beasiswa pendidikan untuk anak almarhum.

Ia menyebut ​Perwakilan Disnaker Indramayu menyatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan langkah-langkah terbaik agar hak-hak tersebut dapat segera direalisasikan. Namun Mengingat lokasi perusahaan tempat almarhum bekerja berada di luar wilayah hukum Indramayu, Disnaker mengambil langkah taktis dengan menjalin komunikasi lintas daerah.

​"Karena perusahaannya berada di luar wilayah Indramayu, langkah yang bisa kami lakukan saat ini adalah berkoordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka. Kami akan optimalkan hal ini," ujarnya saat memberikan keterangan kepada wartawan.

​Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa almarhum sebenarnya berangkat bekerja tidak melalui jalur resmi Disnaker Indramayu, melainkan melalui jalur mandiri atau online. Kendati demikian, Disnaker memastikan tidak akan lepas tangan karena almarhum tetap merupakan warga asli Indramayu yang wajib dilindungi hak-haknya.

"​Selain berkomunikasi dengan Disnaker Kolaka, Disnaker Indramayu juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan guna mempercepat proses klaim yang menjadi hak ahli waris," Ujarnya.

​Di akhir penyampaiannya, Endang mengimbau kepada pihak keluarga yang ditinggalkan agar tetap sabar dan tenang dalam mengikuti seluruh proses administrasi yang sedang berjalan.

​"Kami meminta pihak keluarga untuk bersabar mengikuti prosesnya. Nanti kami dari Disnaker akan terus mendampingi dan membantu sampai mendapatkan hasil yang diharapkan," pungkasnya.