Berita Tentang "Jakarta"
CLOSE ADS
CLOSE ADS
Twitter Facebook

16.40.00

Jurnalpelita - JAKARTA – Dewan Pers akan menggelar pertemuan dengan seluruh konstituennya untuk membahas penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Langkah tersebut diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen sepanjang tahun 2026. Surat-surat tersebut berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang pada intinya mempertanyakan serta menyampaikan pandangan mengenai mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional ke depan.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan persoalan penyelenggaraan HPN perlu dibicarakan secara terbuka, proporsional, dan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh unsur pers nasional.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

Dalam surat yang diterima Dewan Pers, terdapat konstituen yang menawarkan diri untuk menjadi penyelenggara HPN tahun 2027. Sementara konstituen lainnya mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tahunan komunitas pers tersebut, dengan pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen Dewan Pers.

Usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Hari Pers Nasional merupakan peringatan yang memiliki dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Namun, dalam ketentuan itu tidak secara khusus disebutkan mengenai lembaga atau organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara HPN.

Menurut Komaruddin, perbedaan pandangan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman bersama di antara seluruh elemen pers.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Sebagaimana diketahui, HPN menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk menindaklanjuti berbagai surat dan aspirasi yang masuk dengan menggelar pertemuan bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

Selain membahas mekanisme penyelenggaraan HPN, rapat pleno Dewan Pers juga memutuskan untuk merencanakan usulan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Rencana perubahan tersebut dinilai penting karena Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih mendasarkan pertimbangannya pada regulasi pers yang sudah tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Sementara saat ini, penyelenggaraan kehidupan pers nasional telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers sendiri merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Anggota Dewan Pers juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan mengedepankan dialog dalam mencari format terbaik bagi penyelenggaraan HPN di masa mendatang.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegas Komaruddin Hidayat.

Melalui pertemuan dengan seluruh konstituen tersebut, Dewan Pers berharap dapat diperoleh kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan penyelenggaraan Hari Pers Nasional, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukum yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, peringatan Hari Pers Nasional ke depan diharapkan semakin mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen pers Indonesia. (*)


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

12.21.00

Jurnalpelita -JAKARTA — Serikat Media Siber  Indonesia (SMSI) organisasi yang menaungi pemilik atau CEO Media di Indonesia, dan merupakan konstituen Dewan Pers tetap berkomitmen tinggi sebagai benteng demokrasi. Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi manifestasi nyata organisasi ini tetap eksis. Bahkan di tengah eskalasi politik yang cenderung mendaki terkait beberapa persoalan kebangsaan menjadi sorotan publik, SMSI menghadirkan terobosan penting. 

‘’Kegiatan ini, yakni pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa ibaratnya perjuangan trisula, atau tiga agenda penting sekaligus. Pertama sebagai konsituen Dewan Pers, SMSI hadir sebagai ambasador, duta bangsa untuk menunjukkan pada dunia, Indonesia tetap kondusif. Kedua Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan afirmasi atas keberpihak SMSI terhadap masalah pedesaan. Dan, ketiga adalah manifestasi nyata menjaga NKRI dengan desa sebagai entitas yang sangat penting.’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua SMSI Pusat.
Sebagai Ketua organisasi media siber terbesar di dunia, Firdaus lebih spesifik mengatakan, pengukuhan yang diselenggarakan di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus menjadi sebuah testomoni khusus. Testemoni dimaksud SMSI ingin mengingatkan dan menyampaikan pesan bahwa idealisme pers harus tetap dijaga.

‘’Tempat ini, Hall Dewan Pers akan menjadi saksi, sekaligus monumen atas komimten SMSI menegukan spirit kebangsaan. Lima provisini yang Pokja Newsroomnya kita kukuhkan bukan program kaleng-kaleng. Karena mereka, lima provinsi ini telah memberikan unjuk bukti dengan program yang sudah dicanangkan SMSI,’’tegasnya. 

Terkait dengan Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni. 

Terkait dengan agenda pengukuhan, Wakil Direktur Pemberdayaan Daerah SMSI Pusat, Drs Jayanto Arus Adi, MM mengungkapkan, setelah lima provinsi yang dikukuhkan di Hall Dewan Pers, dalam waktu tidak terlalu lama daerah-daerah lain akan serentak menyusul. Jayanto Arus Adi, yang juga Ahli Pers Dewan Pers mengakui, keputusan untuk melakukan pengukuhan di tengah spekulasi informasi ‘’Rusuh Agustus Jilid II’’ menjadi sebuah pesan penting. ‘’Kami dan seluruh keluarga besar SMSI percaya rencana aksi unjuk rasa nasional memberikan amunisi moral kegiatan ini. Justru bagi kami momentum sekarang ini sangat penting sebagai pembelajaran berbangsa dan bernegara secara lebih utuh,’’tambahnya.

Masih berelasi dengan dua kegiatan yang momentumnya beririsan, yakni dilakukan pada 27 Agustus ini, Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH, CREL mengatakan, SMSI lahir sebagai organisasi profesional, yakni yang berkhikmat di bidang media sadar uintuk memberikan kontribusi riil, yakni menjaga demokrasi. 
Menurutnya SMSI berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis. (****)


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

03.32.00

Jurnalpelita - JAKARTA — Di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mematangkan langkah konsolidasinya. Organisasi perusahaan media siber terbesar didunia ini menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni. 

Pemilihan tanggal pengukuhan ini memantik sorotan tajam karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan. Gelombang massa, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus. Aksi unjuk rasa nasional tersebut membawa tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan isu tata kelola dana daerah. Di linimasa media sosial, situasi makin riuh oleh munculnya narasi liar spekulasi "Rusuh Agustus Jilid II", meskipun Polda Metro Jaya telah mengimbau publik untuk tetap tenang dan menyaring informasi hoaks.

Spekulasi pun merebak, mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari berbagai daerah oleh SMSI ke ibu kota pada hari yang sama merupakan bagian dari bentuk mobilisasi massa.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras anggapan adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurut Makali, kesamaan tanggal tersebut murni merupakan kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.

Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukan merupakan organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber. Ia menyatakan bahwa organisasi berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

16.20.00

Jurnalpelita - JAKARTA - Perkembangan teknologi digital menuntut dunia jurnalistik beradaptasi lebih cepat. Jurnalis tidak lagi cukup hanya menguasai satu keterampilan, tetapi dituntut mampu mengolah informasi dalam berbagai format, melakukan verifikasi secara ketat, hingga memahami perilaku audiens di ruang digital.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Diskusi Panel Pengembangan Kompetensi Jurnalistik LPP RRI yang digelar pada 21 Agustus 2026.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan ekosistem media siber nasional untuk menghadapi tantangan disinformasi sekaligus menjaga ruang publik yang sehat.

Menurut Firdaus, konvergensi antara media penyiaran publik dan media siber menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga kedaulatan informasi di Indonesia.

Jurnalis Dituntut Kuasai Banyak Keterampilan

Era digital membuat pekerjaan jurnalistik semakin kompleks. Jurnalis RRI maupun wartawan media siber dituntut tidak hanya mampu menulis berita, tetapi juga menguasai produksi audio, video, fotografi, pengolahan data, serta teknologi peliputan bergerak.

Firdaus menyebut terdapat sejumlah kompetensi penting yang harus diperkuat.

Pertama, etika jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sertifikasi kompetensi dinilai penting untuk memastikan wartawan memiliki kemampuan profesional, menjaga independensi, integritas, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Kedua, Mobile Journalism (MoJo). Wartawan perlu menguasai teknologi peliputan menggunakan perangkat bergerak, mulai dari pengambilan foto, perekaman audio berkualitas hingga produksi video berita menggunakan smartphone.

Ketiga, fact-checking atau kemampuan verifikasi. Jurnalis dituntut mampu memeriksa data, menggunakan perangkat investigasi digital dan memastikan informasi yang disebarkan kepada publik terbebas dari hoaks maupun manipulasi.

Keempat, digital analytics dan GEO. Kemampuan membaca perilaku audiens serta mengoptimalkan distribusi berita di ekosistem digital menjadi bagian penting dari kompetensi jurnalistik modern.

Namun, Firdaus mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik.

"Kolaborasi RRI dan SMSI menjadi kunci penjaga kebenaran atau truth enforcer nasional," kata Firdaus.

 
RRI dan SMSI Dinilai Memiliki Peran Strategis

RRI memiliki posisi sebagai lembaga penyiaran publik berbasis audio dan multiplatform dengan jangkauan hingga berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah perbatasan.

Sementara SMSI merupakan konstituen Dewan Pers yang menaungi ribuan perusahaan media siber terbesar yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Keduanya dinilai memiliki kekuatan yang saling melengkapi. RRI memiliki jaringan penyiaran publik, sedangkan SMSI memiliki jaringan media siber yang kuat di tingkat daerah.

Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pemberitaan dari daerah.

Dorong UKW dan Kolaborasi Newsroom

Dalam pemaparannya, Firdaus menyampaikan sejumlah bentuk kolaborasi strategis yang dapat dikembangkan RRI bersama SMSI.

Di antaranya pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan bagi wartawan media anggota SMSI, mencetak penguji UKW melalui Training of Trainer (ToT), serta menyusun dan memperbarui materi UKW sesuai perkembangan kebutuhan jurnalistik.

Selain itu, kolaborasi juga diarahkan pada penguatan newsroom RRI dan SMSI.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi wartawan, tetapi juga memperkuat distribusi informasi pembangunan dan mengangkat potensi serta aspirasi masyarakat daerah ke panggung penyiaran publik nasional.

 
Media Siber dan Penyiaran Publik Harus Bersinergi

Firdaus menilai tantangan media ke depan bukan sekadar persaingan mendapatkan perhatian audiens, tetapi bagaimana memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, terverifikasi dan berkualitas di tengah derasnya arus informasi media sosial.

Karena itu, kolaborasi antara media penyiaran publik dan media siber dianggap penting untuk membangun ekosistem informasi nasional yang sehat.

"Pers yang kuat lahir dari jurnalis yang kompeten dan perusahaan media yang sehat. Kolaborasi LPP RRI dan SMSI adalah kunci utama menjaga kedaulatan informasi serta mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Firdaus.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas jurnalis sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

18.20.00
Jurnalpelita - Jakarta, 19 Agustus 2026 — Pemerintah terus memperkuat langkah tanggap darurat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Letkol Teddy Indra Wijaya mendukung dalam pengiriman bantuan logistik kembali dilakukan pada Rabu (19/8/2026), memasuki hari kelima pascabencana.

Sebanyak lima pesawat diberangkatkan sejak pukul 04.00 WIB dengan membawa total 65 ton logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan tambahan pengiriman tersebut, sejak hari pertama hingga hari kelima penanganan, pemerintah telah mengangkut sedikitnya 253 ton bantuan logistik ke wilayah NTT.
Bantuan yang dikirim mencakup makanan dan minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Pengiriman dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi akses menuju wilayah terdampak.

Dalam rangka memastikan penanganan berlangsung cepat dan terkoordinasi, Letnan Kolonel (Letkol) dan menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia Teddy Indra Wijaya turut berperan dalam mendukung koordinasi dan percepatan respons di lapangan. Kehadiran unsur personel yang bekerja secara terukur dan responsif menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.

Teddy Indra Wijaya menjelaskan dua posko bantuan utama ditempatkan di Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, distribusi diarahkan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara dari Maumere, bantuan disalurkan untuk masyarakat terdampak di Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Distribusi bantuan menggunakan berbagai moda transportasi sesuai kondisi wilayah. Jalur udara didukung helikopter dan pesawat kecil untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Jalur laut diperkuat dengan tiga KRI dan satu kapal rumah sakit, sedangkan jalur darat telah dapat digunakan sejak hari kedua untuk mempercepat mobilisasi bantuan.

“Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan melalui koordinasi lintas unsur dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, dan
 
kesinambungan distribusi. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di lapangan guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara bertahap,” ucap Teddy Indra Wijaya.
Peran personel seperti Letkol Teddy Indra Wijaya mencerminkan pentingnya kepemimpinan lapangan yang sigap, koordinatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat. Respons cepat tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, relawan, masyarakat, dan berbagai unsur kemanusiaan.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat, tenaga kesehatan, relawan, masyarakat, serta seluruh pihak yang terus bekerja bersama dalam penanganan bencana di NTT.
“Dengan sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah berkomitmen memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat, distribusi bantuan semakin efektif, dan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan hingga proses pemulihan berlangsung.” tutup Teddy Indra Wijaya.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

10.36.00 ,

Jurnalpelita - JAKARTA-PT Dewanta Global Nusantara (DGN) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membahas Nota Kesepahaman terkait bantuan pengamanan dan pendampingan program ketahanan pangan. Pembahasan berlangsung di Kantor Baharkam Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia usaha dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan aman, tertib, efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komisaris PT Dewanta Global Nusantara (DGN), H Mulyadi, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pembahasan Nota Kesepahaman bersama Polri. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan program strategis yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Sinergi dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kami berharap pembahasan Nota Kesepahaman ini dapat menjadi landasan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar H. Mulyadi.

PT Dewanta Global Nusantara (DGN) Bersama Baharkam Mabes Polri

Sementara itu, Kombes Pol. Arsdo Ever P. Simatupang, S.I.K., S.H., selaku Kabagkerma Robinopsnal Baharkam Polri (Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pembinaan Operasional Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia), mengatakan bahwa sinergi antara Polri dan PT Dewanta Global Nusantara merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan.

Menurutnya, Polri pada prinsipnya siap memberikan dukungan melalui aspek pengamanan dan pendampingan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan yang berlaku.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya melalui pengamanan dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kewenangan masing-masing pihak,” ujar Kombes Pol. Arsdo.

Lebih lanjut, pembahasan Nota Kesepahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara PT Dewanta Global Nusantara dan Polri, terutama dalam memastikan program yang dijalankan dapat terlaksana secara aman dan terarah.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

11.38.00 ,

Jurnalpelita - ​JAKARTA — Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Krisnapala Universitas Krisnadwipayana sukses menyelenggarakan kejuaraan panjat tebing bergengsi bertajuk Krisnapala Climbing Festival 2026. Acara yang berlangsung selama dua hari pada 25–26 Juli 2026 di Wall Climbing UKM Krisnapala ini didukung oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Pengurus Provinsi DKI Jakarta dan FPTI Jakarta Timur.

​Kompetisi ini memperbutkan total hadiah uang pembinaan sebesar Rp 6 juta dan diikuti oleh para atlet panjat tebing tingkat Pelajar SMA/SMK serta Mahasiswa/i dari berbagai daerah.

​Salah satu kategori yang menyedot perhatian adalah Final Lead Perorangan SMA/SMK Putri. Babak final ini diikuti oleh 10 pemanjat terbaik yang memperebutkan gelar juara dalam laga yang berlangsung sengit pada Minggu (26/7/2026) pagi.

​Berdasarkan hasil resmi (Official Result) yang disahkan oleh Judge FPTI pada pukul 10:42 WIB, Zascha Nuraini dari SMA Negeri 6 Kota Bogor (Nomor Dada 075) berhasil meraih Juara 1 setelah mencatatkan skor tertinggi, yaitu 38. Zascha tampil konsisten sejak awal dan sukses mempertahankan posisi puncaknya.

​Posisi Juara 2 berhasil diraih oleh Alifah Syani Nur Rihana (Nomor Dada 084) wakil dari SMKN 2 Indramayu dengan raihan skor 34+. Sementara itu, Jihan Talita Zahira (Nomor Dada 098) dari SMAN 3 Cibinong mengamankan tempat ketiga (Juara 3) dengan nilai skor 25.

​Berikut adalah daftar lengkap peringkat 10 besar Babak Final Lead SMA/SMK Putri:

​Zascha Nuraini (SMA Negeri 6 Kota Bogor) – Skor: 38 (Juara 1)

​Alifah Syani Nur Rihana (SMKN 2 Indramayu) – Skor: 34+ (Juara 2)

​Jihan Talita Zahira (SMAN 3 Cibinong) – Skor: 25 (Juara 3)

​Erlina (SMAS Nurul Hikmah Jonggol) – Skor: 18

​Bilqis Talenta Kusuma Wardani (SMAN 63 Jakarta) – Skor: 18

​Amalia Sekti Prameswari (SMA Negeri 3 Cibinong) – Skor: 18

​Zahra Riyanti (SMKN 1 Indramayu) – Skor: 17

​Shakila Rahmadita Putri (SMKN 40) – Skor: 17

​Anggun C. Sasmi (SMA Islam Assyafi'iyah 02 Bekasi) – Skor: 11+

​Ayzah Aura Utamy (SMKS Jakarta Pusat 1) – Skor: 11+


​Para pemenang berhak mendapatkan piala/piagam juara, sertifikat peserta, serta uang pembinaan dari pihak penyelenggara. Suksesnya gelaran Krisnapala Climbing Festival 2026 ini diharapkan menjadi pendorong semangat generasi muda dan wadah lahirnya bibit-bibit atlet panjat tebing berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.


Pena  
 By.
Adam P
Editor
By.
Adam P
Foto/Video
By.
Adam P
Twitter Facebook

12.14.00

Jurnalpelita - JAKARTA – Rencana kemandirian fiskal daerah melalui instrumen pembiayaan alternatif kembali menjadi sorotan. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) mengungkap fakta ironis mengenai ekosistem pembiayaan daerah di Indonesia: meskipun regulasi penerbitan obligasi daerah telah disahkan sejak dua dekade lalu, hingga hari ini belum ada satu pun Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil menerbitkan instrumen tersebut.

Berdasarkan studi lanskap tersebut, mandeknya obligasi daerah bukan disebabkan oleh minimnya minat investor, melainkan adanya jurang kapasitas teknis di tingkat daerah. Pemerintah Daerah dinilai masih menghadapi keterbatasan fundamental dalam melakukan kurasi, strukturisasi, hingga penyusunan proyek yang berstandar internasional dan layak investasi (bankable).
Kondisi ini menjadi semakin mendesak di tengah krisis fiskal daerah yang dipicu oleh pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara tajam sebesar 24%—setara dengan Rp226 Triliun—pada tahun 2026 ini.

Di tengah polemik kehadiran PFII di masyarakat, dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, memandang bahwa PFII hadir adalah sebuah keniscayaan yang harus dimaksimalkan perannya bagi sektor riil pembangunan di daerah yang saat ini membutuhkan sumber dana investasi. Dalam pertemuan pengurus SMSI Pusat Jumat 24 Juli 2026 di Jl. Veteran II No. 7C Jakarta Pusat, 


, Dr. Agus Syabarrudin menyampaikan pandangannya dengan lugas tentang fiskal daerah dan potensi membangun  kolaborasi PFII dan Pemda bersama Bank Pembangunan Daerah, .
> "Kita tidak bisa membiarkan daerah terus-menerus terbelenggu ketergantungan fiskal, sementara potensi likuiditas global begitu melimpah," tegas Dr. Agus di tengah keheningan ruang rapat DPP SMSI.

Menyikapi kebuntuan historis dan tekanan defisit APBD tersebut, Dr. Agus Syabarrudin memaparkan strategi terobosan yang bertumpu pada kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa Pemda tidak bisa berjalan sendirian dalam mengakses kolam likuiditas global. Diperlukan intervensi strategis dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didorong untuk berevolusi menjadi Regional Investment Bank.
Katalis PFII dan Sinergi Tripartit Kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dipandang sebagai katalis yang tepat waktu. Melalui PFII, daerah memiliki saluran permodalan non-pemerintah secara langsung ke institusi finansial global dan Family Office yang meminati instrumen investasi hijau. 

Proyek-proyek daerah, seperti infrastruktur dan pengolahan tata air, perlu diselaraskan dengan standar tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) agar penyerapan modal asing dapat berjalan optimal.

Sinergi kemitraan tripartit antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Fundbridge Globalink Investa (FGI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) diharapkan dapat menjembatani kesenjangan teknis yang disorot oleh UNDP. Dalam forum rapat tersebut, peran SMSI ditegaskan sebagai pilar edukasi dan literasi publik untuk mengawal transparansi proses ini.

BPD sendiri akan diarahkan untuk memegang peranan kunci, mulai dari:
1) Uji Kelayakan (Feasibility Study): Memastikan proyek daerah memenuhi kriteria ekosistem global.2) Penataan Struktur Instrumen: Menyusun penerbitan sesuai regulasi dan standar ESG. 3) Financial Advisor & Lead Underwriter: 
Mengawal penuh kelayakan emisi obligasi hingga diserap pasar.

Langkah integratif ini diyakini tidak hanya akan mengakhiri masa tunggu dua dekade penerbitan obligasi daerah, tetapi juga menyelamatkan agenda pembangunan infrastruktur publik yang terancam mandek akibat berkurangnya pasokan dana transfer dari pusat.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

11.49.00

Jurnalpelita - JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Mengusung tema "Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera", pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mengawal berbagai program strategis pemerintah yang berpihak kepada masyarakat desa.

Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional yang dibentuk untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama seluruh jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Acara juga dihadiri sejumlah Pejabat Negara, seperti Wakil Jaksa Agung RI, Menteri, Wakil Menteri, sejumlah Komisaris dan Direksi BUMN,
serta pejabat dan tamu undangan peting lainnya.  Terlihat juga sejumlah kepala daerah yang hadir, baik Gubernur, Bupati maupun walikota.  Seperti, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Maluku, Sherly Laos yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.

Rangkaian acara yang dimulai pukul 18.30 WIB diawali dengan penampilan tari tradisional, kemudian dilanjutkan pembacaan berita acara, Surat Keputusan, serta susunan pengurus DPP, DPD, dan DPC Srikandi Jaga Desa oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.
Selanjutnya, Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani naik ke panggung utama untuk memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia.


*Hashim: Perempuan Harus Menjadi Penggerak Kemajuan Desa*

Dalam sambutan tunggalnya, Hashim memberikan apresiasi kepada seluruh perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa atas komitmen dan dedikasi mereka dalam mendukung pembangunan desa.
Menurutnya, pelantikan tersebut berlangsung pada momentum yang sangat tepat karena bertepatan dengan mulai dijalankannya berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut sejumlah program strategis pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama agar tujuan mulianya benar-benar tercapai.

"Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menumbuhkan kesehatan anak-anak di desa-desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal," ujar Hashim.

Hashim menegaskan bahwa keberhasilan setiap program pemerintah sangat bergantung pada pengawasan seluruh elemen masyarakat.
"Program yang tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa," katanya.

ABPEDNAS dan SMSI Teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukung Program Jaga Desa.

Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan 
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dilaksanakan di atas panggung utama dan disaksikan seluruh peserta serta tamu undangan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU mewakili ABPEDNAS bersama Ketua Umum SMSI Firdaus mewakili SMSI. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat publikasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembangunan desa yang dijalankan pemerintah.

Salah satu poin penting dalam kerja sama itu adalah komitmen SMSI yang beranggotakan sekitar 3.181 perusahaan media siber di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Selain itu, SMSI bersama ABPEDNAS akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di  Indonesia.  

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa sekaligus penandatanganan kerja sama ABPEDNAS dan SMSI menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran perempuan dan media siber sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Sebelum ditutup, acara diisi juga dengan penyerahan penghargaan, hiburan dan foto bersama.  

Acara besutan Cahaya profesional muda berlangsung megah dan meriah (*)


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet
Twitter Facebook

09.15.00 ,

Jurnalpelita - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi transformasi kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian Warga Binaan. 

Apresiasi tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu (20/6), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto.

Dalam kunjungan tersebut, Titiek meninjau sejumlah program unggulan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja Konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat. 

“Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” harapnya.

Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pemasyarakatan berisiko tinggi telah bertransformasi menjadi kawasan produktif yang mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan dan produk bermanfaat bagi masyarakat. 

“Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini, sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk bermanfaat untuk kita semuanya,” puji Titiek.

Sementara itu, Menimipas menyampaikan berbagai masukan dan arahan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program yang telah berjalan. Ia menjelaskan jajaran Pemasyarakatan terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di seluruh Lapas dan Rutan sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Tadi kami juga mohon beberapa evaluasi dan arahan, serta akan kami tindak lanjuti, termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh Lapas dan Rutan memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” terang Agus.

Saat ini, Nusakambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif dan melibatkan ratusan Warga Binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Transformasi tersebut menjadi wujud komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan Warga Binaan agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksi
Twitter Facebook

09.42.00

Jurnalpelita - Gejolak geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi membawa dampak luas terhadap stabilitas global dan kedaulatan nasional Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi, keamanan energi hingga stabilitas sosial di dalam negeri.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Tantangan Kedaulatan Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik Global” yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Ketua Umum DPN IARMI Prof. Bahrullah Akbar mengatakan konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak bisa dilihat hanya sebagai konflik regional, karena dampaknya merambat ke berbagai sektor global.

“Gejolak Timur Tengah berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk ketahanan energi dan ekonomi Indonesia. Karena itu, penguatan ketahanan nasional menjadi penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kedaulatannya di tengah dinamika geopolitik global,” kata Bahrullah. 

Menurutnya, organisasi alumni Resimen Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran geopolitik masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh narasi global yang berpotensi memicu polarisasi di dalam negeri.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Dr. Heri Herdiawanto menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah saat ini tidak lagi sekadar perang konvensional, melainkan telah berkembang menjadi perang hibrida yang menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi digital.

Menurutnya, eskalasi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat kini juga melibatkan perang narasi global serta serangan terhadap infrastruktur digital strategis.

“Krisis Timur Tengah menunjukkan bahwa kedaulatan negara saat ini tidak hanya diuji secara militer, tetapi juga dalam dimensi diplomasi dan keamanan digital,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Dr. Aryo Wibowo menyoroti potensi dampak konflik terhadap stabilitas energi global.

Ia menjelaskan kawasan Timur Tengah merupakan jalur utama distribusi energi dunia, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG global.

“Sebagian besar minyak dari Iran, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab melewati jalur ini menuju pasar Asia. Jika konflik meningkat, pasokan energi dunia bisa terganggu,” kata Aryo.

Ia juga mengingatkan Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena produksi minyak nasional jauh di bawah kebutuhan konsumsi domestik sehingga ketergantungan impor energi masih tinggi.

Pakar geopolitik sekaligus mantan Gubernur Lemhannas Prof. Ermaya Suradinata menilai situasi geopolitik global menuntut Indonesia memperkuat geostrategi nasional untuk menghadapi berbagai ancaman eksternal.

“Indonesia berada di posisi strategis yang sering menjadi arena perebutan pengaruh negara-negara besar. Karena itu, bangsa ini harus memiliki ketahanan nasional yang kuat,” katanya.

Sementara itu, pakar geografi politik Dr. Rasminto menegaskan kesiapsiagaan pertahanan negara merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan rakyat.
Ia merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

“Kesiapsiagaan militer bukan sikap agresif, tetapi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di tengah dinamika geopolitik dunia,” ujar Rasminto.

Menurutnya, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, dampak tidak langsung seperti gangguan ekonomi global, krisis energi, hingga potensi polarisasi sosial tetap perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan nasional.

Dialog nasional tersebut juga menekankan pentingnya peran generasi muda dan alumni Resimen Mahasiswa dalam memperkuat kesadaran kebangsaan serta menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksi

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget