Jurnal Pelita

Jurnalpelita - JAKARTA – Rencana kemandirian fiskal daerah melalui instrumen pembiayaan alternatif kembali menjadi sorotan. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) mengungkap fakta ironis mengenai ekosistem pembiayaan daerah di Indonesia: meskipun regulasi penerbitan obligasi daerah telah disahkan sejak dua dekade lalu, hingga hari ini belum ada satu pun Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil menerbitkan instrumen tersebut.

Berdasarkan studi lanskap tersebut, mandeknya obligasi daerah bukan disebabkan oleh minimnya minat investor, melainkan adanya jurang kapasitas teknis di tingkat daerah. Pemerintah Daerah dinilai masih menghadapi keterbatasan fundamental dalam melakukan kurasi, strukturisasi, hingga penyusunan proyek yang berstandar internasional dan layak investasi (bankable).

Kondisi ini menjadi semakin mendesak di tengah krisis fiskal daerah yang dipicu oleh pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara tajam sebesar 24%—setara dengan Rp226 Triliun—pada tahun 2026 ini.

Di tengah polemik kehadiran PFII di masyarakat, dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, memandang bahwa PFII hadir adalah sebuah keniscayaan yang harus dimaksimalkan perannya bagi sektor riil pembangunan di daerah yang saat ini membutuhkan sumber dana investasi. Dalam pertemuan pengurus SMSI Pusat Jumat 24 Juli 2026 di Jl. Veteran II No. 7C Jakarta Pusat, 

, Dr. Agus Syabarrudin menyampaikan pandangannya dengan lugas tentang fiskal daerah dan potensi membangun  kolaborasi PFII dan Pemda bersama Bank Pembangunan Daerah, .

> "Kita tidak bisa membiarkan daerah terus-menerus terbelenggu ketergantungan fiskal, sementara potensi likuiditas global begitu melimpah," tegas Dr. Agus di tengah keheningan ruang rapat DPP SMSI.

Menyikapi kebuntuan historis dan tekanan defisit APBD tersebut, Dr. Agus Syabarrudin memaparkan strategi terobosan yang bertumpu pada kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa Pemda tidak bisa berjalan sendirian dalam mengakses kolam likuiditas global. Diperlukan intervensi strategis dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didorong untuk berevolusi menjadi Regional Investment Bank.

Katalis PFII dan Sinergi Tripartit Kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dipandang sebagai katalis yang tepat waktu. Melalui PFII, daerah memiliki saluran permodalan non-pemerintah secara langsung ke institusi finansial global dan Family Office yang meminati instrumen investasi hijau. 

Proyek-proyek daerah, seperti infrastruktur dan pengolahan tata air, perlu diselaraskan dengan standar tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) agar penyerapan modal asing dapat berjalan optimal.

Sinergi kemitraan tripartit antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Fundbridge Globalink Investa (FGI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) diharapkan dapat menjembatani kesenjangan teknis yang disorot oleh UNDP. Dalam forum rapat tersebut, peran SMSI ditegaskan sebagai pilar edukasi dan literasi publik untuk mengawal transparansi proses ini.

BPD sendiri akan diarahkan untuk memegang peranan kunci, mulai dari:

1) Uji Kelayakan (Feasibility Study): Memastikan proyek daerah memenuhi kriteria ekosistem global.2) Penataan Struktur Instrumen: Menyusun penerbitan sesuai regulasi dan standar ESG. 3) Financial Advisor & Lead Underwriter: 

Mengawal penuh kelayakan emisi obligasi hingga diserap pasar.

Langkah integratif ini diyakini tidak hanya akan mengakhiri masa tunggu dua dekade penerbitan obligasi daerah, tetapi juga menyelamatkan agenda pembangunan infrastruktur publik yang terancam mandek akibat berkurangnya pasokan dana transfer dari pusat.

Jurnalpelita - JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Mengusung tema "Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera", pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mengawal berbagai program strategis pemerintah yang berpihak kepada masyarakat desa.

Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional yang dibentuk untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama seluruh jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Acara juga dihadiri sejumlah Pejabat Negara, seperti Wakil Jaksa Agung RI, Menteri, Wakil Menteri, sejumlah Komisaris dan Direksi BUMN,

serta pejabat dan tamu undangan peting lainnya.  Terlihat juga sejumlah kepala daerah yang hadir, baik Gubernur, Bupati maupun walikota.  Seperti, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Maluku, Sherly Laos yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.

Rangkaian acara yang dimulai pukul 18.30 WIB diawali dengan penampilan tari tradisional, kemudian dilanjutkan pembacaan berita acara, Surat Keputusan, serta susunan pengurus DPP, DPD, dan DPC Srikandi Jaga Desa oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.

Selanjutnya, Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani naik ke panggung utama untuk memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia.

*Hashim: Perempuan Harus Menjadi Penggerak Kemajuan Desa*

Dalam sambutan tunggalnya, Hashim memberikan apresiasi kepada seluruh perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa atas komitmen dan dedikasi mereka dalam mendukung pembangunan desa.

Menurutnya, pelantikan tersebut berlangsung pada momentum yang sangat tepat karena bertepatan dengan mulai dijalankannya berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut sejumlah program strategis pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama agar tujuan mulianya benar-benar tercapai.

"Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menumbuhkan kesehatan anak-anak di desa-desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal," ujar Hashim.

Hashim menegaskan bahwa keberhasilan setiap program pemerintah sangat bergantung pada pengawasan seluruh elemen masyarakat.

"Program yang tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa," katanya.

ABPEDNAS dan SMSI Teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukung Program Jaga Desa.

Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dilaksanakan di atas panggung utama dan disaksikan seluruh peserta serta tamu undangan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU mewakili ABPEDNAS bersama Ketua Umum SMSI Firdaus mewakili SMSI. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat publikasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembangunan desa yang dijalankan pemerintah.

Salah satu poin penting dalam kerja sama itu adalah komitmen SMSI yang beranggotakan sekitar 3.181 perusahaan media siber di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Selain itu, SMSI bersama ABPEDNAS akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di  Indonesia.  

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa sekaligus penandatanganan kerja sama ABPEDNAS dan SMSI menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran perempuan dan media siber sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Sebelum ditutup, acara diisi juga dengan penyerahan penghargaan, hiburan dan foto bersama.  

Acara besutan Cahaya profesional muda berlangsung megah dan meriah (*)

Jurnalpelita - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi transformasi kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian Warga Binaan. 

Apresiasi tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu (20/6), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto.

Dalam kunjungan tersebut, Titiek meninjau sejumlah program unggulan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja Konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat. 

“Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” harapnya.

Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pemasyarakatan berisiko tinggi telah bertransformasi menjadi kawasan produktif yang mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan dan produk bermanfaat bagi masyarakat. 

“Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini, sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk bermanfaat untuk kita semuanya,” puji Titiek.

Sementara itu, Menimipas menyampaikan berbagai masukan dan arahan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program yang telah berjalan. Ia menjelaskan jajaran Pemasyarakatan terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di seluruh Lapas dan Rutan sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Tadi kami juga mohon beberapa evaluasi dan arahan, serta akan kami tindak lanjuti, termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh Lapas dan Rutan memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” terang Agus.

Saat ini, Nusakambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif dan melibatkan ratusan Warga Binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Transformasi tersebut menjadi wujud komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan Warga Binaan agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Jurnalpelita - Gejolak geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi membawa dampak luas terhadap stabilitas global dan kedaulatan nasional Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi, keamanan energi hingga stabilitas sosial di dalam negeri.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Tantangan Kedaulatan Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik Global” yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Ketua Umum DPN IARMI Prof. Bahrullah Akbar mengatakan konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak bisa dilihat hanya sebagai konflik regional, karena dampaknya merambat ke berbagai sektor global.

“Gejolak Timur Tengah berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk ketahanan energi dan ekonomi Indonesia. Karena itu, penguatan ketahanan nasional menjadi penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kedaulatannya di tengah dinamika geopolitik global,” kata Bahrullah. 

Menurutnya, organisasi alumni Resimen Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran geopolitik masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh narasi global yang berpotensi memicu polarisasi di dalam negeri.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Dr. Heri Herdiawanto menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah saat ini tidak lagi sekadar perang konvensional, melainkan telah berkembang menjadi perang hibrida yang menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi digital.

Menurutnya, eskalasi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat kini juga melibatkan perang narasi global serta serangan terhadap infrastruktur digital strategis.

“Krisis Timur Tengah menunjukkan bahwa kedaulatan negara saat ini tidak hanya diuji secara militer, tetapi juga dalam dimensi diplomasi dan keamanan digital,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Dr. Aryo Wibowo menyoroti potensi dampak konflik terhadap stabilitas energi global.

Ia menjelaskan kawasan Timur Tengah merupakan jalur utama distribusi energi dunia, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG global.

“Sebagian besar minyak dari Iran, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab melewati jalur ini menuju pasar Asia. Jika konflik meningkat, pasokan energi dunia bisa terganggu,” kata Aryo.

Ia juga mengingatkan Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena produksi minyak nasional jauh di bawah kebutuhan konsumsi domestik sehingga ketergantungan impor energi masih tinggi.

Pakar geopolitik sekaligus mantan Gubernur Lemhannas Prof. Ermaya Suradinata menilai situasi geopolitik global menuntut Indonesia memperkuat geostrategi nasional untuk menghadapi berbagai ancaman eksternal.

“Indonesia berada di posisi strategis yang sering menjadi arena perebutan pengaruh negara-negara besar. Karena itu, bangsa ini harus memiliki ketahanan nasional yang kuat,” katanya.

Sementara itu, pakar geografi politik Dr. Rasminto menegaskan kesiapsiagaan pertahanan negara merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan rakyat.

Ia merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

“Kesiapsiagaan militer bukan sikap agresif, tetapi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di tengah dinamika geopolitik dunia,” ujar Rasminto.

Menurutnya, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, dampak tidak langsung seperti gangguan ekonomi global, krisis energi, hingga potensi polarisasi sosial tetap perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan nasional.

Dialog nasional tersebut juga menekankan pentingnya peran generasi muda dan alumni Resimen Mahasiswa dalam memperkuat kesadaran kebangsaan serta menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik global.