Berita Tentang "Pilkada"
Twitter Facebook

Juli 07, 2022 , , ,

Indramayu Today  - Indramayu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Kamis (7/7/2022).

Kegiatan Sosialisasi PKPU ini dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu Jajang Sudrajat mewakili Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar, didampingi Ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni dan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq.

Dalam kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Kepala Perangkat Daerah (PD), para camat, kuwu dan lurah se-Kabupaten secara virtual melalui zoom metting.

Dalam sambutannya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu Jajang Sudrajat mengatakan, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam menyalurkan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sehingga lanjut Jajang, sesuai agenda Pemilu Tahun 2024 akan dilangsungkan pesta demokrasi pada Hari Rabu 14 Februari 2024, pada hari tersebut bertepatan dengan hari kasih sayang, maka bisa dimaknai pula sebagai hari kasih suara.

Jajang menambahkan, agenda Pemilu Tahun 2024 jika melihat hari dan bulan tentu nampak masih lama, tetapi seyogyanya rentang waktu hari ini sampai dengan hari pelaksanaan akan terasa singkat dan cepat, mengingat akan banyak tahapan demi tahapan yang dilakukan.

Dengan demikian ungkap Jajang, untuk menghindari potensi masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin oleh para camat dan Kuwu maupun Lurah di Indramayu. Hal ini tentunya agar tidak terjadi kerancuan atau masalahnya melebar luas.

“Kita semua tidak menginginkan pemilu diwarnai dengan keributan dan cacat hukum yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta mengganggu ketertiban masyarakat,” harapannya.

Diharapkan juga, persiapan maupun pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar, demokrasi dan partisipasi masyarakat meningkat.

Selain itu, bagi unsur yang terlibat khususnya masyarakat dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik serta berkoordinasi dan bekerjasama secara harmonis dan tetap berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

“Saya berpesan kepada camat dan Kuwu dan Lurah agar menjaga kondusifitas wilayahnya serta mampu memberikan pemahaman jika nanti ada terdapat pertanyaan-pertanyaan yang timbul menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024,” harapannya.

Lanjut Jajang, Camat dan Kuwu atau Lurah di Indramayu dapat membuat inovasi-inovasi yang bagus dalam rangka mengajak masyarakat untuk memberikan suaranya pada pemilu sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Hal senada diungkapkan Kepala KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni, bahwa bersama stakeholder terkait seperti Partai Politik, masyarakat, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Daerah dan organisasi masyarakat tentu berupaya meningkatkan angka partisipasi Kabupaten Indramayu pada Pemilu Tahun 2024.

Menurutnya, sejak Pemilu Tahun 2019 dan 2020 KPU Kabupaten Indramayu sudah mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Setidaknya meningkat 7% dari partisipasi masyarakat dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya.

Tentu diharapkan Ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni, untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 itu jauh lebih meningkat dibanding Pemilu sebelumnya.

“77 % minimal target nasional dan mudah-mudahan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Indramayu bisa diangka 80% partisipasi masyarakat,” harapannya.

Toni menambahkan, sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2019 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan fasilitasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mudah-mudahan Tahun 2024 penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ini bisa tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tentu dalam kondisi kondusif, aman dan angka partisipasi meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan KPU Provinsi Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan, sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi PKPU No 3 Tahun 2022.

“Indramayu menjadi yang pertama dan pionir di Jawa Barat karena sosialisasi PKPU No 3 Tahun 2022 ini dihadiri unsur dinas, camat dan Kuwu,” katanya.

Abdul Haq menerangkan, awal tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai bulan Juni 2022 yaitu penyusunan PKPU, akhir Juli 2022 verifikasi parpol, kemudian di Oktober 2022 pemuktahiran data pemilih, penetapan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi.

Dijelaskan Abdul Haq, dalam PKPU Nomor 3 tahun 2022 ini yaitu terdapat pemangkasan masa kampanye peserta Pemilu yang awalnya diusulkan 120 hari kemudian dikurangi menjadi 90 hari dan ditetapkan menjadi 75 hari.

Pena
By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto / Video
By.
Internet
Twitter Facebook

Februari 06, 2019
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus sangat selektif dalam memilih pasangannya. Oleh karena itu sampai saat ini, Wali Kota Bandung itu belum menunjuk pendampingnya untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
Anton Charliyan

Padahal dua pasang lawannya, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sudah siap untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah. "Kalau Kang Emil (Ridwan Kamil) salah memilih wakilnya maka akibatnya bisa fatal. Namun sebaliknya kalau Kang Emil mendapatkan pendamping yang sedikit kuat saja, peluang untuk menang sangat besar," ungkap Asep, saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (6/1).

Sementara nama terakhir yang dihubungkan dengan Ridwan Kamil adalah mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charlyan. Nama Anton muncul setelah Ridwan Kamil mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Sebelumnya nama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum pun sempatkan dikabarkan bakal menjadi kandidat pasangan Ridwan Kamil.

"Dibanding Anton, Kang Emil akan lebih tangguh jika berduet dengan Pak Uu atau juga dengan Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, atau pun Puti Soekarnoputri meski agak sulit karena nama Puti belum dikenal di Jawa Barat," jelas Asep Warlan.
[ads-post]
Asep berpendapat, jika Ridwan Kamil dipaksakan berpasangan dengan Anton maka bakal menjadi pekerjaan berat bagi partai pengusung dan Ridwan Kamil itu sendiri. Mengingat lawan yang ada seperti Deddy Mirzwar dan Dedi Mulyadi cukup mendapat tempat di masyarakat Jawa Barat. Kemudian pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Maaf ini, pak Anton di Jawa Barat itu agak kurang bagus citra beliau. Itu dipicu penyerangan kepada FPI beberapa waktu lalu itu. Nah itu masih terngiang-ngiang di masyarakat Jawa Barat," tutur Asep.

Di samping itu, Anton juga dinilai kurang akrab dengan Umat Islam di Jawa Barat. Sehingga hal ini yang mengakibatkan PPP mengancam akan menarik dukungannya jika Ridwan Kamil memilih Anton sebagai pendampingnya.

Kata Asep, PPP diancam oleh umatnya, kalau tetap memilih Anton sebagai wakilnya kami akan berpindah dukungannya kepada pasangannya yang berpihak kepada Umat Islam, baik itu kepada Sudrajat-Syaikhu atau 2DM.
Twitter Facebook

Februari 06, 2019 , ,
Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid AB, dalam Apel Gelar Pasukan dalam pengamanan Pilkada 2018 di Kota Cirebon.
CIREBON – Pilkada 2018 semakin dekat, meskipun musim kampanye belum mulai, namun beberapa pendukung sudah mulai mengkampanyekan jagoannya masing-masing. Salah satu alat kampanye yang digunakan adalah dunia media sosial, tak jarang berbagai atribut, poster maupun meme yang bertebaran diberbagai media sosial.

Untuk mencegah terjadinya unsur SARA yang dilakukan oleh para pndukung salah satu cagub dan cawagub, Polres Cirebon menyiapkan setidaknya 50 pasukan cyber yang akan memantau dunia media sosial.

“Pada pengamanan Pilkada 2017, kita telah berkaca. Di mana provinsi Jakarta  bertebaran informasi SARA antara muslim dan non muslim. Isu sara digunakan sebagai media politik merubah opini masyarakat. Kami menghimbau partai politik untuk tidak melakukan hal itu di media sosial,” terang Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid AB, Minggu (5/1/2018).

Kapolres cirebon menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk 50 anggota sebagai team pengawas di depan layar komputer.
[ads-post]
Dia menambahkan, penggunaan SARA saat Pilkada menjadi rawan perpecahan di kalangan masyarakat. Apalagi, kata Kapolres, penggunaannya lewat media sosial.

“Isu SARA tersebut Sangat rentan muncul di media-media sosial, sehingga masyarakat atau orang tersebut mudah dipengaruhi. Maka hal tersebut perlu adanya antisipasi atau himbauan kepada masyarakat agar Pilkada serentak 2018 menjadi aman, damai dan hangat,” terangnya.

Seperti diketahui, penggunaan politik SARA sangat menghawatirkan akhir-akhir ini, karena 2017 lalu saat Pilkada Jakarta pemanfaatan SARA sempat menghawatirkan kerukukan dan keutuhan warga masyarakat. (Red)
Twitter Facebook

Februari 06, 2019
Pasangan Asyik (Sudrajat-Ahmad Syaikhu) menjadi salah satu kontestan calon gubernur dan wakil gubernur dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018 setelah mendaftarkan diri ke KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (10/1/2018).
Strategi Pilgub Jabar, Sudrajat : Jabar dan DKI beda.
"Baru saja saya Sudrajat sebagai calon gubernur dan Ahmad Syaikhu calon wakil gubernur dari koalisi PKS, Gerindra dan PAN mendaftar ke KPU Jawa Barat,” kata Sudrajat, dalam konferensi pers seusai pendaftaran, Rabu siang.
Sudrajat mengklaim semua persyaratan yang diminta KPU Jawa Barat untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah lengkap.

“Semua persyaratan alhamdulillah semua telah memenuhi,” ujarnya.

Sudrajat menambahkan, dia bersama Ahmad Syaikhu siap untuk menjalani tahapan-tahapan Pilkada Jawa Barat selanjutnya.

“Saya beserta calon wakil gubernur besok akan melanjutkan tes kesehatan, mudah-mudahan semua berjalan lancar,” imbuhnya.
[ads-post]
Ditanya soal strategi pemenangan, Sudrajat mengatakan para partai pengusung dan partai pendukung tidak akan menggunakan strategi yang sama ketika memenangkan pasangan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta.

“DKI dan Jabar jelas berbeda kondisi konturnya, beda kondisi politiknya, semua berbeda. Tentu (strategi pemenangan) tidak akan sama. Dan, Pilkada Jawa Barat 2018 tentu akan jadi pesta demokrasi dan demokrasi tourism sehingga semua menjadi asyik,” pungkasnya.
 (Red)
Twitter Facebook

Februari 06, 2019
Pertemuan antara Ketua Umum PPP Romahurzmuziy, Sekjen PPP Arsul Sani dan pasangan bakal calon Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Pangaribuan Sitorus yang diusung PDIP dalam Pilkada Sumatera selama lebih dari lima jam belum membuahkan kesepakatan koalisi.
Bakal Cagub dan Cawagub Sumut, Djarot Saiful Hidayat & Sihar Sitorus
"Jadi tadi sudah silaturahim kemudian dan diskusi panjang tentang bagaimana strategi pemenangan di Sumut. Sedangkan proses administratif kami serahkan di DPP partai," ujar Djarot di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin malam, 8 Januari 2018.
Mengenai kabar PPP mengajukan syarat dukungan bila Djarot bersedia menggeser, Sihar Sitorus dan menggantikannya dengan kader PPP di Sumatera Utara, ia tak mau bicara banyak.
"No comment. Kok begini sih kalian, harus sopan dong," katanya sambil terus melangkah terburu-buru menuju DPP PDIP yang jaraknya tak jauh.
Mengenai waktu keputusan PDIP apakah akan menerima syarat dari PPP atau menolaknya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini belum bisa memastikan.
"Nanti tergantung dari hasil pembicaraan kapan akan diumumkan dan kapan nanti akan dilaksanakan," ujarnya.
Sebelumnya pada Senin petang, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus tiba di DPP PPP dengan wajah semringah. Ia bahkan sempat bercanda dan bersemangat akan mendapat rekomendasi dari PPP. "Kita ini tetangga yang baik, kalau perlu kita bikin pintu," ucap Djarot.
Namun setelah pertemuan alot lima jam lebih, Djarot ke luar dengan wajah agak lesu dan terburu-buru.
Twitter Facebook

Februari 06, 2019
Ketua Umum Gerindra menghadiri deklarasi pasangan calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah
MEDAN - Yel-yel Prabowo Subianto Presiden menggema ketika Ketua Umum Gerindra itu menghadiri deklarasi pasangan calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (ERAMAS) periode 2017-2023 di Lapangan Merdeka, Medan, Minggu (7/1/2017).

Dalam teriakannya, massa yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat menilai Prabowo memiliki ketegasan yang cocok untuk memimpin Indonesia.

"Presiden masih lama, tahun depan," sahut Prabowo menggunakan pengeras suara.

Kemudian ia mengajak massa fokus untuk memenangkan ERAMAS pada Pilgub Sumut 2018.

"Saya minta menangkan dulu ERAMAS. Nanti kita bicara presiden, gampang itu," lanjutnya.

Di hadapan massa, Prabowo mengatakan keputusan Edy Rahmayadi ikut bursa pencalonan Gubernur Sumut sebuah kehormatan besar.
[ads-post]
Edy dinilainya putra daerah yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional, sehingga memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi Gubernur Sumut.

"Beliau mau pulang kampung untuk membenahi Sumut merupakan kehormatan bagi kita. Harus kita dukung sampai manapun," sambung Prabowo.

Deklarasi ini juga dihadiri sejumlah tokoh partai pendukung, di antaranya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekjen PAN Edi Suparno.(Red)

Twitter Facebook

Februari 06, 2019 ,
Ridwan Kamil datangi Kantor DPP PDIP. ©2018 Merdeka.com
Pada tanggal 3 Januari, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendadak sambangi kantor DPP PDIP, Jakarta. Di situ, pria yang akrab disapa Emil disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bappilu PDIP, Bambang DH serta Andreas Hugo Parerra.

Emil sebagai tamu datang dengan sejumlah timsesnya. Di situ, Emil membawa roti Kartikasari sebagai oleh-oleh khas Bandung. Sambil menyantap hidangan, sejumlah perbincangan terjadi, salah satunya peluang PDIP mendukung Emil.

"Namanya silaturahmi belum menjurus terlalu jauh, ini kali pertama kan. Jadi lebih mencairkan suasana ngobrol yang ringan-ringan, pertanyaan-pertanyaan yang terlalu berat tadi belum waktunya dan belum dibahas," kata Emil di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Pertemuan ini tentu mengejutkan, sebab PDIP sejak awal pencalonan Emil di Pilgub Jabar sudah memandang sinis. Apalagi, NasDem sudah lebih dulu mendukung Emil. Arsitek asal Bandung itu juga tak mendaftar dalam penjaringan calon gubernur Jawa Barat yang dibuka oleh PDIP.

5 Januari, atau selang dua hari pasca lobi Kartikasari digelar, PDIP putuskan sejalan dengan Emil dan bergabung dengan koalisi PPP, PKB, NasDem dan Hanura. Tak tanggung-tanggung, putusan itu diambil usai rapat bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dalam rapat sudah kita sampaikan, dilaporkan ke Bu Ketum, kemudian PDIP tentu welcome, dengan mitra koalisi, malam ini komunikasi sedang dibangun dengan beberapa partai seperti PKB, PPP dan NasDem, prinsipnya kita sejalan dalam koalisi ini," kata Andreas, Jumat (5/1).

"Ya artinya kita sepakat sejalan dengan koalisi Ridwan Kamil sebagai kerja sama memenangkan Pilgub di Jabar," tambah Andreas yang hadir dalam rapat bersama Megawati di Teuku Umar itu.
[ads-post]
Rupanya keputusan tersebut belum final. PDIP harus melobi sejumlah partai koalisi pendukung Ridwan Kamil. PDIP sebagai pemilik suara terbanyak di antara PPP, PKB, NasDem dan Hanura, tentu saja mengajukan calon wakil untuk Emil.

Sayang, lobi yang langsung dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) gagal. Koalisi Emil sepakat posisi calon wakil gubernur tak bisa diganggu gugat alias final.

6 Januari, Hasto bertemu dengan Cak Imin dan Romi. Momen kehadiran di acara pernikahan putra Seskab Pramono Anung, ketiganya membicarakan kemungkinan koalisi dengan PDIP mengajukan nama wakil buat Emil.

"Di situ meja bundar bersama mas Romi, ada Cak Imin kemudian ada aspirasi dari beliau-beliau bagaimana di Jawa Barat, PPP mengusung Pak Uu Ruzhanul Ulum untuk diusung untuk mendampingi Ridwal Kamil," kata Hasto usai pengumuman calon pasangan 6 provinsi di DPP PDIP Lenteng Agung, Minggu (7/1).

"Di situlah kita bermusyawarah. Maka kemudian ada proses yang berlangsung sebelumnya cukup panjang antara RK dengan pak UU, maka disepakati bersama antara PPP bahwa pak UU diusung sebagai calon wagub dari RK," jelasnya.

Setelah lobi gagal dilakukan, PDIP akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri di Pilgub Jabar. Dengan modal 20 kursi DPRD Jabar, PDIP memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri tanpa harus koalisi dengan partai lain.

Malam harinya, PDIP kembali menggelar rapat. Di situ hadir Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tb Hasanuddin.

7 Januari, PDIP akhirnya deklarasi mendukung pasangan TB Hasanuddin dengan Anton Charliyan sebagai cagub dan cawagub Jawa Barat. Deklarasi dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

"Mengingat PDIP setelah hal tersebut dibahas kemudian kami memutuskan bapak TB Hasanuddin dan bapak Anton Charliyan," kata Hasto.

Sumber : Merdeka.

Twitter Facebook

Februari 06, 2019
Bakal calon gubernur Jawa Barat 2018, Mayjen (Purn) Sudrajat, meyakini punya modal kuat untuk memenangi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Sudrajat, yang diusung Partai Gerindra dan dipasangkan dengan kader PKS, Ahmad Syaikhu, mendapatkan dukungan tambahan dari PAN, PPP kepemimpinan Djan Faridz serta PBB.
Mayjen (Purn TNI) Sudrajat, Cagub Jabar
"Kami punya saham besar di Jawa Barat. Berapa saham kami di Jawa Barat? Ini 85 persen masyarakat muslim, itu lah saham yang terbesar," ujar Sudrajat dalam deklarasi pasangan Pilgub Jawa Barat di Monumen Perjuangan (Monju) Kota Bandung Jawa Barat, Rabu 10 Januari 2018.

Dalam deklarasi tersebut, Lulusan Akabri 1971 itu mengutarakan soal ancaman primordial dan SARA, Sudrajat mengimbau masyarakat dapat melawan serangan tersebut.

"Saya bukan primordial. Kalau saya bicara Islam, jangan dituduh berbicara SARA. Kalau saya bicara Islam, agamis, saya berbicara hak dan kewajiban." kata mantan Duta Besar RI untuk China itu.

Dia menambahkan, saat ini  kadang-kadang orang mengatakan 'Kalau berbicara agama, berbicara orang Sunda, Anda promordial SARA'. "Jangan mau terima tuduhan itu," Imbuhnya.
[ads-post]
Tidak hanya itu, Sudrajat mengingatkan kepada kader dan komunitas-komunitas yang hadir, bahwa pentingnya menjadi pribadi yang merdeka. "Apa hak kita sebagai orang merdeka? Artinya punya kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, jangan sama orang lain," ujarnya.

Karena itu, mayoritas umat Muslim di Jawa Barat dinilai memiliki pengaruh besar untuk menentukan masa depan pembangunan.

"Saham yang kami miliki 85 persen, maka yang menentukan Jawa Barat ke depan itu yang punya saham paling besar. Dan platform PKS, PAN, Gerindra, PPP, dan PBB adalah pemegang saham 85 persen. Untuk itu, kalau mau menentukan masa depan Jawa Barat, maka pilihlah yang akan melanjutkan kepemimpinan yang sudah dirintis Aher (Ahmad Heryawan)," katanya. (Red)
Twitter Facebook

Februari 06, 2019
Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Hamka Haq menyebut pernyataan Alumni 212 untuk tidak mendukung koalisi parpol propenista agama sama dengan SARA. Pernyataan tersebut juga dilarang oleh KPU.
Ketua DPP PDIP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Hamka Haq 
"Itu kan sudah SARA namanya, itu kan sudah dilarang oleh KPU. Kita adukan saja nanti kalau memang sudah (melakukan) kita laporkan sebagai suatu pelanggaran etika pemilu kan, kita bawa ke Bawaslu," ujar Hamka seperti dikutip dari laman detikcom, Jumat (12/1/2018).

Hamka, yang juga Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), menilai anjuran untuk tak mendukung parpol propenista agama tak mungkin dilakukan di Pilkada Serentak 2018. Hamka mencontohkan Gerindra dan PKS yang berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jatim.

"Bagaimana Anda tidak bisa memilih itu, jadi tidak bisa lagi begitu, karena sudah campur baur. Coba misalnya di Jawa Tengah, di mana PKB dengan PPP, Gerindra misalnya, ya kita kan sama-sama PPP," kata Hamka.
[ads-post]
"Coba lihat juga di Jawa Barat, ini kan Gerindra, PKS, PAN bukan koalisi abadi, di mana-mana mereka juga berpecah belah. Jadi tidak mungkin itu terjadi, mungkin ada 1 sampai 2 daerah terjadi, tapi tidak mungkin juga seluruhnya. Tapi secara hakikat imbauan seperti itu pelanggaran. Karena kan dilarang SARA dan sebagainya kan," imbuhnya.

Hamka mengatakan PDIP tidak terlalu menanggapi pernyataan Alumni 212 tersebut. Menurutnya, gerakan Alumni 212 tidak begitu berpengaruh terhadap Pilkada Serentak 2018.

"Itu Alumni (212) kan tidak banyak itu, kalau (menurut) saya sih itu Alumni (212) tidak cukup 1 juta itu. PDIP tidak menanggapi serius yang begitu-begituan. Ada orang yang mengatakan berapa juta, kalau hitungan kami hanya kurang-lebih satu juta saja itu orang. Nggak begitu berpengaruh," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya tidak akan mendukung koalisi parpol propenista agama di Pilkada 2018. "Tapi konsekuensi sebaliknya, ketika di suatu wilayah koalisi ini (PKS, Gerindra, PAN) menjadi pecah, bercampur dengan partai-partai penista agama, ya koalisinya kita nggak akan dukung. Kita objektif saja," imbuh Slamet.
Twitter Facebook

Februari 06, 2019
Jakarta - Empat pasangan cagub-cawagub Pilgub Jabar 2018 hari ini melakukan tes kesehatan. Setelah itu, mereka dengan kompak selfie bareng dengan gaya masing-masing.
Cagub dan cawagub pilkada jabar 2018

Foto itu diunggah oleh Deddy Mizwar di akun Twitter-nya (@Deddy_Mizwar_).

Terlihat Sudrajat yang memegang ponsel untuk selfie. Kemudian di sebelahnya Dedi Mulyadi yang tampak begitu ceria.

Di sebelah kiri Dedi ada TB Hasanudin dan di belakangnya berdiri Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu.
Di ujung kanan ada Anton Charliyan. Mereka memakai baju pasien setelah melakukan tes kesehatan. Namun sosok Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum tak terlihat dalam foto.

"Alhamdulillah, selesai juga serangkaian tes kesehatan dan psikologi dari pagi hingga sore hari. Mohon doanya mudah-mudahan kami sehat selalu dan dapat ditetapkan sebagai paslon cagub-cawagub pada Pilkada Jabar ini.
[ads-post]
 #DeddyMizwar," cuit @Deddy_Mizwar_, Kamis (11/1/2018).
Selfie pasangan cagub-cawagub Pilgub Jabar 2018 ini mengingatkan memori pada Pilgub DKI Jakarta pada 2017.

Saat itu, tiga pasangan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno kompak melakukan selfie bareng. Momennya pun sama, yakni seusai tes kesehatan. (Red)
Twitter Facebook

Februari 05, 2019
Kandidat Calon Gubernur Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin (TB Hasanuddin), mengklarifikasi foto shalat dirinya yang dima’mumi kandidat Calon Wakil Gubernur, Anton Charliyan.
Soal Posisi Shalat Anton Charliyan, Begini Klarifikasi TB Hasanuddin

TB Hasanuddin mengklarifikasi tentang polemik terkait foto shalat yang viral itu, di halaman Facebook pribadinya sekitar dua jam lalu. Apa masalahnya? Foto itu menjadi bahan kritik banyak orang di media sosial karena posisi shalat Anton Charliyan yang keliru atau di sebelah belakang kiri imam shalat.

"Ada orang yang menanyakan tentang posisi shalat saya yang salah di rumah Orangtua saya,Mang Ihin (Pak Solihin GP). Insya Allah saya memahami Rukun, Wajib dan sunah sholat," tulis purnawirawan bintang dua TNI AD itu.

Mantan ajudan Presiden Habibie itu menjelaskan bahwa situasi saat itu memaksa ia melakukan shalat di tempat yang terbatas.

"Namun situasi saat itu adalah saya sedang Salat Maghrib di tempat yang terbatas, di sebelah saya ada sofa .Tiba-tiba Pak Anton datang dan ikut bergabung, tak ada tempat lain kecuali di sebelah kiri saya. Tanpa kami sadari staf Pak Anton mengambil foto...dan tiba-tiba menjadi viral," tambah eks Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu.
[ads-post]
Beberapa pengikut Facebook Tubagus Hasanuddin pun membalas klarifikasi itu dengan tanggapan positif.

Pemilik akun Faceboook Abas Somantri, misalnya, menulis "Ga masalah apa lagi tempat nya terbatas. Yang Salah itu kalau tidak Shalat. He.he Lanjut Pa Tb."

Atau pemilik akun Acep. Ia memuji pasangan dari PDI Perjuangan itu dengan menulis "Sesibuk apapun tidak meninggalkan kewajibannya...inilah pemimpin yang kami cari #HASANAHFORJABAR." (Red)
Twitter Facebook

Februari 05, 2019 ,
JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil, diusung oleh partai-partai pendukung pemerintah yakni NasDem, PPP dan PKB.
Ridwan Kamil
Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memamerkan Surat Keputusan model B1- KWK dari Partai NasDem, yang ia terima hari ini, Minggu (7/1/2017). 

Oleh karena itu, bukan hal yang baru lagi, jika ia mendukung kebijakan partai pengusung, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya kira koalisi ini sepakat semuanya, akan mendukung pak Jokowi sampai 2019, dan itu bukan hal yang baru lagi," ujarnya kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

Sementara itu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Johnny G Plate, menyebut partainya sama sekali tidak meminta Emil untuk menandatangani perjanjian tertentu soal kepentingan partai. Namun, memang ada sejumlah hal yang dibicarakan dengan Wali Kota Bandung itu, termasuk soal sikap Emil pada Pilpres 2019.
[ads-post]
Partai NasDem sendiri sudah mendeklarasikan untuk mendukung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Jika ternyata Emil dan pendampingnya, Ruzhanul Ulum alias Uu bisa memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018, sangat logis jika Partai NasDem juga mendulang keuntungan elektabilitas pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, serta Pipres 2019.

"Tentu kita berharap kemenangan itu akan memberikan dampak elektoral bagi pemilu legislatif partai pendukung, dan bagi pemilu presiden yang diusung partai pendukung, kan itu harapannya logis," ujarnya.

Partai NasDem berharap Ridwan Kamil mengupayakan kemenangan Joko Widodo di 2019, dengan mendukung program-program pemerintah pusat, serta mengimplementasikannya dengan kebijakan di daerah.

Jika semua program pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa sinergis, dan program tersebut sukses, maka sedikit banyaknya hal itu akan mendongkrak elektabilitas Jokowi di 2019.

"Apa yang NasDem minta, pemerintah daerah melaksanakan programnya dengan benar, sejalan dengan program presiden, untuk mendukung elektabilitas presiden sekarang. Melalui apa, melalui keberhasilan pembangunannya," ujarnya.

"Kalau keberhasilan pembangunannya baik, tidak perlu cerita banyak-banyak dengan masyarakat, dia bisa lihat sendiri," katanya.
Twitter Facebook

Februari 05, 2019
BOGOR, - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bogor menargetkan 35 persen suara untuk memenangkan pasangan Tb Hasanuddin-Anton Charliyan dalam Pilgub Jabar 2018. Kemenangan tersebut, menurut Hasanuddin, tergantung kerja keras pengurus ranting.
Tb Hasanuddin/HILMI ABDUL HALIM/PR
BAKAL Calon Gubernur Jawa Barat Tb Hasanuddin memberikan arahan kepada para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bogor dalam kunjungannya, Senin, 22 Januari 2018. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bogor menargetkan 35 persen suara untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Walikota Bogor serentak 2018.*

"Di mana-mana yang menenangkan pertempuran itu bukan jendral tapi para ketua di tingkat ranting. Mereka jadi ujung tombak," kata Hasanuddin di hadapan para kader dan pengurus di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bogor, Senin, 22 Januari 2018. Kehadirannya di sana dalam rangka konsolidasi internal partai.

Dalam pidatonya, Hasanuddin meyakinkan pencalonannya bukan sekadar keinginan pribadi. Keputusannya merupakan instruksi pimpinan partai termasuk pemasangannya dengan mantan Kepala Polisi Daerah Jawa Barat Anton Charliyan sebagai wakilnya.

Tb Hasanuddin menegaskan kepada para kader terkait motivasinya mengikuti pemilihan kepada daerah kali ini. Ia berjanji tidak mengharapkan keuntungan materil dari jabatannya sebagai gubernur apabila terpilih nanti. "Di sisa hidup ini, saya ingin mendarmabaktikan pada masyarakat," katanya menegaskan.
[ads-post]
Motivasinya menjadi Gubernur Jawa Barat diakui untuk mengangkat harkat martabat rakyat kecil. Menurut data yang ia ketahui, masih banyak di antara para kader partainya termasuk dalam kategori tersebut. Termasuk, kata Hasanuddin, jemaah Nahdatul Ulama di daerah-daerah pinggiran juga masih banyak termasuk kaum duafa.

Hasanuddin mengatakan, mereka sebagai sasaran program kerjanya apabila terpilih menjadi Gubernur nanti. Ia menjelaskan upayanya mengangkat harkat martabat rakyat kecil melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, ia juga berjanji akan memberikan modal bagi para pedagang kaki lima untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Strategi lainnya,dengan mengendalikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok seperti beras dan sebagainya. Ketiga, Tb Hasanuddin mengaku akan memberikan bantuan pembangunan atau renovasi rumah yang sudah tidak layak huni serta meningkatkan kualitas pendidikan lewat bantuan bagi siswa maupun para guru.

Terakhir, ia berupaya memperbaiki layanan kesehatan terutama bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan, ia berjanji membebaskan biayanya. Setelah menyampaikan pidatonya, Hasanuddin langsung meninggalkan lokasi tanpa melayani permintaan wartawan untuk wawancara.

Optimistis

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Bogor sekaligus bakal calon walikota Dadang Danubrata mengaku optimistis mencapai target suara di daerahnya. Target tersebut diakui sesuai dengan target pemenangan partainya dalam Pilwalkot Bogor 2018.

"Kita sudah berhitung, kemenangan Bima Arya kemarin itu 32 persen dalam Pilwalkot sebelumnya. Kami ingin melebihi itu, 35 persen suara," kata Dadang menjelaskan. Optimismenya diakui berdasarkan jumlah suara partainya ditambah dengan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa dan kelompok yang berkoalisi.

Selain itu, Dadang mengaku menyasar para pemilih dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Hal terpenting yang disampaikan Hasanuddin kepadanya adalah menjaga soliditas partai dan koalisi dan meminta para anggota fraksi bertanggung jawab sebagai koordinator wilayah masing-masing.

Para koordinator itu juga akan dibantu tim dari pusat partai dan anggota koalisinya. "Yang pasti ada punishment dan reward supaya mereka bertanggung jawab memenangkan di wilayah masing-masing," kata Dadang menegaskan. (Red)
Twitter Facebook

Februari 05, 2019 ,
Prof. Dr. Musni Umar yang merupakan rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Merasa geram dengan pernyataan Djarot calon gubernur Sumut yang diusung PDIP, Pasalnya Dalam pernyataannya seperti yang dikutip detikcom, Selasa (23/1/2018), Djarot menyebut masyarakat Sumut lebih toleran dibanding masyarakat Jakarta.
Potongan judul berita dari detik

Djarot: Masyarakat Sumatera Utara Lebih Toleran dari Jakarta
https://news.detik.com/berita/3829883/djarot-masyarakat-sumatera-utara-lebih-toleran-dari-jakarta

Dalam pernyataannya "Sumut itu lebih heterogen dan lebih toleransi, masyarakat sangat open minded, dia bisa menerima siapa pun juga," ujar Djarot di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Djarot juga mengatakan masyarakat Sumut memiliki etos kerja yang baik. Bagi dia, warga Sumut lebih toleran dibanding warga Jakarta. 

"Kemudian memang suaranya keras karena memang itu menandakan mereka suka kerja keras dan mereka kalau ngomong langsung to the point. Jadi sebetulnya dia lebih beragam dari Jakarta dan lebih toleran daripada Jakarta," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
[ads-post]
Sontak saja pernyataan Djarot itu membuat kesal Prof. Dr. Musni dan melayangkan protes melalu akun twitternya.
Screenshot twit Prof. Dr. Musni Umar 

"Saya protes pernyataan Pak Djarot, calon Gub Sumut yang menyebut Sumut lebih toleran ketimbang Jakarta. Pernyataan itu menyesatkan. Bapak jadi Wagub kemudian Gub DKI tidak dipilih warga DKI. Warga DKI tidak protes. Itu bukti warga DKI toleran. Coba bersyukur," ucap Prof. Dr. Musni Umar melalui akun twitternya, Rabu (24/1/2018).

"Efek kekalahan pak jd ngga rasional🤔," timpal netizen @Mustarim18.

"Kalau pas butuh Jakarta, memuji2. Kalau pas tidak butuh, kenapa begini?
Suatu saat, jika tidak butuh lagi, bisa aja Sumatera Utara dimaki2.
#TumbangkanBanteng," ujar Musthofa Nahra (@NetizenTofa).
Twitter Facebook

Februari 05, 2019
Jakarta - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Kamis, (25/01/2018). Pria yang akrab disapa kang Hasan ini datang sekitar pukul 08.30 WIB tanpa didampingi wakilnya, Anton Charliyan.
Bakal Calon Gubernur Jabar TB Hasanuddin berziarah ke makam KH Hasyim Muzadi

Pondok Pensantren Al-Hikam didirikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama, Alm. KH Hasyim Muzadi. Ia juga dimakamkan di sana.

Khofifah Ingin Bangun Jawa Timur yang Damai dan Makmur
Kedatangan bakal calon yang diusung PDIP tersebut disambut perwakilan keluarga almarhum KH Hasyim Muzadi. Di sana, kang Hasan menyempatkan berziarah ke makam KH. Hasyim Muzadi.

Hasanuddin mengaku kedatangannya dalam rangka meminta restu untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

"Saya ziarah ke sini untuk mengenang beliau. Salah satunya juga meminta doa restu," kata dia.

Hasanuddin mengaku kagum dengan pemikiran Hasyim Muzadi. Mereka sempat berinteraksi ketika Hasyim menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
[ads-post]
Pengurus Pondok Pesantren Al-Hikam, Arif Zamhari, menilai kedatangan Hasanuddin sebagai hal yang biasa. Ia menegaskan Alm Hasyim Muzadi merupakan tokoh nasional.

"Siapapun boleh datang ke sini, karena beliau (Hasyim) adalah tokoh nasional dan bukan milik NU saja tapi juga kalangan non-NU juga bisa datang," ujar dia.

Arif juga mengomentari maksud kedatangan Hasanuddin untuk meminta restu. Menurut dia, hal itu berhak dilakukan semua orang.

"Artinya pemikiran beliau (Hasyim) lintas golongan untuk kemajuan bangsa," tutup dia.

Source : Liputan6.com
Twitter Facebook

Februari 05, 2019
TASIKMALAYA – Permasalahan Jawa Barat yang begitu komplek tidak bisa ditangani sendirian. Menyelesaikan kompleksitas masalah tersebut perlu adanya koordinasi dan sinergi dengan Para Ulama termasuk masalah Hoax Jelang Pemilukada 2018 mendatang.
Anton Charlian

Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat, DR.H Anton Charlian mengatakan menjelang Pemilu 2018 ini, upaya memecah belah masyarakat semakin gencar. Hal ini banyaknya dengan berita hoax yang berisi fitnah yang ditujukan kepada para kandidat pasangan calon. Menurutnya, perpecahan haruslah dilawan. perpecahan dengan fitnah dan adu domba ini, harus dilawan oleh masyarakat. Karena dengan diadu domba kita akan menjadi lemah,” ujarnya,
[ads-post]
Lebih Lanjut Anton menuturkan, dulu kita bisa dikuasai oleh imperialisme itu oleh devide et impera atau ado domba. Anton menambahkan, masyarakat harus melawan adu domba dengan bersatu untuk keutuhan bangsa. Peran ulama dan umaro ini penting dalam melawan adu domba tersebut.

“Saya yakin, kalau bangsa indonesia ini bersatu bangsa ini akan menjadi bangsa nomer satu bukan hanya di Asia, tapi di dunia, ” pungkas Anton dalam kunjungan ke pondok pesantren Almunawar Jarnauziyyah, Pasirbokor,Cipawitra,Kota Tasikmalaya,Jawa Barat, Sabtu (27/01/2018).
Twitter Facebook

Februari 05, 2019
BANDUNG - Sejumlah artis ternama akan meramaikan panggung kampanye empat pasangan cagub dan cawagub Jabar di ajang Pilgub Jabar 2018. Mereka akan menebar pesonanya untuk mendulang dukungan bagi pasangan cagub dancawagub Jabar yang menjadi jagoannya masing-masing.
Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Saan Mustopa menyebutkan, penyanyi Rossa dan Cakra Khan akan meramaikan panggung kampanye Rindu, Senin (29/1/2018).

Seperti yang akan tampil di panggung kampanye pasangan Ridwan Kamil dan Uu-Ruzhanul Ulum. Penyanyi terkenal Rossa dan Cakra Khan berencana tampil menjadi jurkam pasangan yang mengusung tagline Rindu itu.

Tidak hanya mereka, Tim Pemenangan Rindu Saan Mustopa juga mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan sederet artis lainnya, di antaranya penyanyi dangdut. Namun, Saan belum bisa bisa menyebutkan sosok-sosok artis lain yang tengah disiapkannya itu.

"Artis tentu diturunkan karena masyarakat memahami pilkada sebagai pesta demokasi. Jadi, pesta ini harus bisa dirasakan seluruh masyarakat," kata Saan di Kantor DPW Partai NasDem, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Senin (29/1/2018).

Saan yang juga Ketua DPW NasDem Jabar itu mengatakan, meskipun parpol pengusung Rindu, yakni NasDem, PKB, PPP, dan Hanura memiliki strategi kampanye masing-masing, namun tetap dalam ruang lingkup strategi bersama yang disiapkan oleh tim pemenangan. "Strategi masing-masing internal kita satukan, meskipun sendiri-sendiri, tapi ada desain bersama," katanya.
[ads-post]
Sementara itu, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi atau Duo DM pun akan menerjunkan sejumlah artis terkenal. Terlebih, sosok Deddy Mizwar selama ini dikenal sebagai sosok aktor senior. Tidak hanya itu, Dedi Mulyadi yang banyak berkecimpung dalam dunia seni dan budaya pun dikenal dekat dengan kalangan artis.

Sekretaris Tim Pemenangan Duo DM MQ Iswara menyebutkan, artis yang sudah terinventarisasi akan menjadi juru kampanye Duo DM, di antaranya Charly Van Houten, Nassar, hingga Ohang (komedian Sunda). "Nanti resminya bisa dilihat ketika daftar ke KPU karena harus didaftarkan ke KPU, siapa juru kampanye pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," kata Iswara, Senin (29/1/2018).

Tak mau kalah, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang mengusung nama Asyik bahkan akan mengerahkan cukup banyak artis terkenal. Terlebih, banyak kader salah satu parpol pengusungnya, yakni PAN berprofesi sebagai artis. Mereka akan dikerahkan untuk mengenalkan Asyik kepada masyarakat Jabar, di antaranya Lucky Hakim, Desy Ratnasari, Eko Patrio, dan Primus Yustisio.

Ketua Tim Pemenangan pasangan Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan, Abdy Yuhana mengatakan, Hasanah juga sama-sama akan mengerahkan artis sebagai juru kampanyenya. Abdy mengatakan, PDIP sebagai satu-satunya parpol pengusung Hasanah memiliki kader-kader yang sudah dikenal luas masyarakat, seperti Rieke Dyah Pitaloka dan Niko Siahaan. Abdy memastikan, dua sosok politisi yang sebelumnya berprofesi artis itu akan menjadi juru kampanye Hasanah.
(Red)
Twitter Facebook

Februari 05, 2019 ,
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali bakal meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait penunjukan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi pejabat sementara gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Dua perwira tinggi (pati) Polri itu adalah Irjen Polisi M Iriawan dan Irjen Polisi Martuani Sormin yang akan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara. Mereka ditempatkan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah habisnya masa jabatan gubernur.

"Saya akan coba mencoba berkomunikasi dengan Mendagri, minta penjelasan dengan beliau kira-kira apa yang menjadi dasar penunjukan dua perwira polisi ini," kata Amali di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (25/1).
[ads-post]
Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, sebaiknya posisi pejabat sementara Gubernur diisi oleh pegawai eselon I Kemendagri. Amali khawatir terjadi konflik kepentingan jika pejabat kepolisian menduduki posisi pejabat sementara

"Sebaiknya sih memang para eselon I yang ada di Kemendagri sebagaimana yang ada," ucapnya.

Perlu diketahui, dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan bahwa anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil. Tidak mengesampingkan UU tersebut, Amali memprediksi penunjukan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi pejabat sementara gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara guna mengisi kekosongan jabatan.

Meski momentum Pilkada sudah di depan mata, Amali yakin pati TNI dan Polri tidak berpolitik praktis.

"Dia tidak berpolitik. Tapi mereka menjalankan pemerintahan. Karena di situ ada jabatan kosong, makanya diisi plt dari perwira tinggi TNI/Polri," katanya. (Red)

Source : Merdeka
Twitter Facebook

Februari 04, 2019 , ,
 Bandung - Minggu depan warga Kota Bandung mulai memasuki pesta demokrasi dalam perhelatan Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jabar 2018. Mengawali pesta tersebut aparat Kota Bandung menggelar simulasi pengamanan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Amankan Pilkada Jabar, Aparat Terjunkan 1.000 Personel Gelar Simulasi Pengamanan
Dalam simulasinya diceritakan sekelompok massa tidak puas dengan keputusan KPU terhadap salah satu calon. Massa kemudian melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi pelemparan pada anggota yang bertugas di KPU.
[ads-post]
Situasi tersebut semakin memanas hingga massa semakin anarkis dan menyerang anggota. Bahkan sejumlah massa terlihat melakukan provokasi dengan melempari dan menendang pelindung yang dibawa anggota.

Amankan Pilkada Jabar, Aparat Terjunkan 1.000 Personel Gelar Simulasi Pengamanan
Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, tim dari Brimob Polda Jabar turun langsung untuk melakukan tindakan tegas dalam menghalau massa. Bahkan terlihat beberapa kali anggota mengeluarkan tembakan peringatan hingga massa membubarkan diri.

Rupanya massa yang membubarkan diri kembali berkumpul dan menuju pusat kota. Mereka melakukan tindakan yang mengarah pada aksi kriminal seperti perusakan hingga penjarahan di pertokoan pusat kota.

Tidak sampai di situ, massa juga melakukan penganiayaan terhadap anggota yang bertugas mengatur lalu lintas di pusat kota. Melihat hal tersebut anggota lapangan lainnya langsung melapor ke pos untuk meminta bantuan.

Selang beberapa saat tim gabungan dari Brimob Polda Jabar, Tim Prabu Polrestabes Bandung dan Kodim 0618/BS Kota Bandung bersenjata lengkap langsung melakukan penghadangan. Bahkan beberapa provokator berhasil diamankan.
Amankan Pilkada Jabar, Aparat Terjunkan 1.000 Personel Gelar Simulasi Pengamanan
Rupanya tindakan tersebut semakin membuat massa semakin 'panas'. Mereka bukannya membubarkan diri dan malah semakin beringas menyerang anggota. Akhirnya karena massa semakin tidak terkendali anggota menembakkan peluru karet dengan sasaran anggota tubuh bagian pinggang ke bawah. Dan massa pun akhirnya kocar kacir menghindari tindakan tegas tersebut.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan mulai minggu depan warga Kota Bandung akan turut terlibat dalam Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jabar 2018.

"Untuk itu kita lakukan simulasi melihat kesiapan anggota Polri, TNI dan aparat pemerintah. Kita bentuk khusus Tri Patra yang jumlahnya hingga 1.000 personel gabungan," ujar Hendro usai simulasi, Sabtu (10/2/2018).

Ia berharap dengan kesiapan Tri Patra maka masyarakat Kota Bandung bisa merasa aman dan nyaman berpartisipasi dalam dua Pilkada serentak.(Redaksi)
Twitter Facebook

Februari 04, 2019
Subang : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Subang sebagai Peserta Pilkada Subang 2018, Senin (12/2/2018).
Paslonbup Wabup Imas Aryumningsih-Sutarno yang diusung Koalisi Partai Golkar dan PKB, Paslonbup-Wabup Dedi Junaedi-Budi Setiadi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Paslonbup-Wabup Ruhimat-Agus Masykur Rosyadi, yang diusung koalisi Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, Nasdem dan Partai Gerindera.

Ketiga Paslonbup-Wabup yang ditetapkan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Subang itu yaitu Paslonbup Wabup Imas Aryumningsih-Sutarno yang diusung Koalisi Partai Golkar dan PKB, Paslonbup-Wabup Dedi Junaedi-Budi Setiadi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Paslonbup-Wabup Ruhimat-Agus Masykur Rosyadi, yang diusung koalisi Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, Nasdem dan Partai Gerindera.

Ketua KPU Kabupaten Subang Maman Suparman mengatakan, dari hasil Rapat Pleno terbuka Penetapan Paslonbup-Wabup Subang, KPU menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pencalonan sudah lengkap dan memenuhi syarat.

"Alhamdulillah dari hasil Rapat Pleno terbuka ini, Kami nyatakan bahwa semua Pasbalonbup-Wabup, sudah memenuhi persyaratan, untuk Kami tetapkan menjadi Paslonbup-Wabup Subang, yang nantinya Mereka akan bersaing pada tanggal 27 Juni 2018 nanti," ujar Maman kepada Wartawan di Subang, Senin (12/2/2018).

Sementara itu Maman Suparman menyatakan, penetapan 3 Paslonbup-Wabup tersebut, pihaknya mengacu kepada PKPU nomor 4 dan sesuai dengan mekanismenya, meski dalam rapat pleno terbuka penetapan Paslonbup-Wabup Subang dihujani banyak protes dari Tim Sukses Paslonbup-Wabup Dedi Junaedi-Budi Setiadi dan Timses Paslonbup-Wabup Ruhimat-Agus Masykur Rosyadi, namun akhirnya semua bisa menerimanya.
[ads-post]
"Adapun tadi banyak interupsi dari 2 timses, terkait kasus ijazah palsu Calon Petahana, namun dalam Penetapan Paslonbup-Wabup Subang, KPU mengacu kepada mekanisme PKPU nonor 4," tegasnya.

Lebih lanjut Maman menyatakan, untuk tahapan berikutnya, KPU akan menggelar tahapan pengundian urutan Pasangan Calon yang akan digelar hari Selasa (13/2/2018) di Alun-alun Kabupaten Subang.

Selanjutnya memasuki tahapan Masa Kampanye, yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 mendatang, dan KPU sudah membagi zona Kampanye bagi ketiga Pasangan Calon, jika masing-masing Paslonbup mendapatkan nomor urut. (RE/DS)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget