Jurnal Pelita

Di sela sela kegiatan, ketua DPC PKB Indramayu  Amroni Menuturkan bahwa Pada Idul adha kali ini, DPC PKB Indramayu memotong sebanyak 3 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing.

"Hewan-hewan kurban tersebut berasal dari gotong royong internal partai serta sumbangan dari anggota legislatif PKB, di antaranya Sapi dari DPC, 1 Kambing dari H. Dedi Wahidi Anggota FPKB DPR RI , 1 Kambing dari M. Asyrof Abdik Anggota FPKB DPRD Provinsi Jawa Barat," Ujarnya.

Prioritaskan Warga Sekitar dan Pengurus

Proses distribusi daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kantor DPC PKB Indramayu. Pihak panitia kurban memastikan telah melakukan koordinasi matang dengan aparat setempat, mulai dari Kuwu (Kepala Desa) hingga ketua RT untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

"Guna menghindari kerumunan dan menjaga ketertiban, panitia telah menyebarkan hampir 200 kupon daging kurban," Tuturnya.

Ia menambahkan, Selain menyasar warga sekitar, paket daging kurban ini juga dibagikan kepada para pengurus internal partai tingkat ranting. "Dari total hewan kurban yang disembelih, diperkirakan total berat kotor daging mencapai lebih dari 550 kilogram," Paparnya.

Esensi Kurban: Memberikan yang Terbaik dan Saling Berbagi

Dalam hal ini Amroni menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.

"Makna Idul adha ini adalah momentum untuk berkorban, dan memberikan yang terbaik. Melalui kegiatan ini, DPC PKB Indramayu ingin mengedepankan semangat berbagi dengan sesama masyarakat, khususnya di hari yang suci ini," ujarnya.

Kegiatan pemotongan yang berlangsung khidmat ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi antara PKB dan masyarakat Indramayu secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu Kang Hero menyampaikan sebanyak 29 ekor sapi dan 39 ekor kambing disalurkan ke sejumlah titik. Hewan-hewan kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui koordinasi dengan panitia lokal di masing-masing daerah.

"Alhamdulillah, di Iduladha kali ini kami menyalurkan 29 sapi dan 39 kambing. Mudah-mudahan ini adalah bentuk ketakwaan, bentuk ibadah, dan solidaritas sosial," ujarnya saat diwawancarai awak media.

Penyaluran yang Merata

Proses pemotongan tidak hanya berpusat di satu titik. Sebaran hewan kurban ini menjangkau wilayah Cirebon, Cirebon Timur, Indramayu, hingga ke berbagai pondok pesantren.

Selain itu, sejumlah lembaga keagamaan dan adat juga turut menerima penyaluran ini, di antaranya:

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) Indramayu, Muhammadiyah, Keraton-keraton di Cirebon (termasuk Kanoman, Kasepuhan, dan Kaprabonan)

"Khusus di wilayah Jatibarang, pemotongan dilakukan di rumah pribadi sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing," Katanya.

Sementara itu, 2 ekor sapi lainnya diserahkan dan dipotong di Masjid Al-Haeron. Untuk sistem pembagian daging kurban, seluruhnya telah diserahkan dan dikoordinasikan secara penuh melalui kupon oleh panitia lokal setempat agar berjalan tertib dan merata.

Tiga Makna Penting Iduladha

Pada momen religi tahun ini H. Herman menyampaikan bahwa ada tiga nilai dan hikmat mendalam yang dapat dipetik dari ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha ini:

1. Bentuk Ketakwaan: Wujud ketaatan mutlak seorang hamba kepada Allah SWT, merefleksikan kisah Nabi Ibrahim AS yang rela menyembelih Nabi Ismail AS atas perintah-Nya sebelum akhirnya digantikan dengan hewan kurban.

2. Hubungan Kemanusiaan (Hablum Minannas): Manfaat nyata bagi sesama melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Syiar di Tempat Ibadah: Memberikan dukungan dan tambahan kegiatan bagi masjid-masjid dalam menghidupkan ibadah berkurban.

"Dengan sebaran yang semakin luas, diharapkan momentum Iduladha tahun ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," Pungkasnya.

Dalam wawancara Eksklusif pada hari Selasa, 26/5/2026 ia menyebut bahwa kepolisian Republik Indonesia dikenal profesional dan mampu memecahkan tindak pidana seberat apa pun dalam proses penyidikan.

"Namun, dalam kasus yang tengah berjalan saat ini, terjadi anomali di mana cara kerja penyidik terkesan berada di bawah standar operasional (SOP). Kondisi ini dinilai berimplikasi langsung pada beratnya beban jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian di persidangan," Ujarnya.

Menurut profesor Youngky, pembuktian pidana yang sempurna harus menghimpun seluruh barang bukti, sekecil apa pun itu, guna menguatkan terjadinya peristiwa pidana serta memastikan bahwa sosok yang duduk di kursi terdakwa adalah benar pelakunya.

"Namun dalam persidangan ini, muncul nama-nama lain yang sifatnya faktual, bukan fiktif. Sayangnya, fakta mengenai nama-nama tersebut tidak digali atau ditindaklanjuti oleh penyidik selama proses berjalan. Hal ini memicu keraguan besar: apakah pembuktian yang dihadirkan di persidangan saat ini bersifat manipulatif atau merupakan kebenaran yang sesungguhnya," Paparnya.

Dalam hal ini menurut Profesor Youngky bahwa Salah satu poin krusial yang dikritisi adalah terkait barang bukti handphone. Sebab menurutnya sebagai rekam jejak digital yang seharusnya dapat membaca riwayat kronologi peristiwa, handphone tersebut justru ditemukan dalam keadaan kosong tanpa isi.

"Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar dan dinilai tidak memenuhi standar operasional penyidikan. Ahli menduga proses ini terkesan dipaksakan hanya untuk mendudukkan dua nama saja sebagai tersangka," Ujarnya.

Menanggapi dinamika di mana polisi memilih diam saat terdakwa menyebut nama lain, namun bergerak cepat melakukan olah TKP saat terdakwa menyebut lokasi baru, ahli hukum kemudian memberikan rujukan komparatif.

Ia mencontohkan sebuah kasus serupa yang terjadi 19 tahun silam di Pengadilan Negeri Jombang. Kala itu, Polres Jombang menyidik kasus penemuan mayat tak dikenal di kebun tebu yang menyeret tiga orang terdakwa.

Dua di antaranya sudah dipidana, sementara satu terdakwa lainnya akhirnya dituntut bebas oleh jaksa. Hal itu terjadi setelah kedua terpidana tersebut dibebaskan melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) menyusul adanya pengakuan dari Ryan, seorang pembunuh berantai.

Ryan mengakui bahwa mayat di kebun tebu tersebut merupakan korban pembunuhan yang dilakukannya sendiri. Berangkat dari fakta sidang tersebut, Penyidik Polda bersama Polres Jombang bergerak cepat hingga akhirnya berhasil mengungkap pelaku yang sesungguhnya.

Dalam hal ini Profesor Youngky menegaskan, rekam jejak penanganan kasus Jombang tersebut seharusnya diadopsi dalam menyelesaikan persidangan yang saat ini bergulir di Indramayu.

Untuk itu ia mendesak Polres Indramayu untuk bekerja sama dengan pihak Polda guna melacak dan menyelidiki sumber informasi serta nama-nama baru yang muncul di persidangan.

"Bukannya berdiam diri dan hanya terpaku pada dua nama terdakwa yang ada saat ini. Mengingat, rentetan kejanggalan terus bermunculan di muka sidang, mulai dari persoalan CCTV hingga rekaman handphone yang tidak ada isinya," Pungkasnya.

Di sela-sela Kegiatan, Dandim 0616/Indramayu Letkol ARM Tulus Widodo Menyampaikan Aksi religi dan sosial ini dilakukan secara bergotong royong, yang melibatkan anggota Kodim.

Dari total hewan kurban tersebut, sebanyak 3 ekor sapi dan 27 ekor kambing dipotong langsung di Makodim Indramayu. "Daging kurban dari pemotongan ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat umum," Katanya.

Ia menyebut bahwa pihak panitia tidak menyediakan kupon kurban namun pada saat pembagian akan diberikan tanda. Dalam hal ini Dandim menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini merupakan bentuk kepedulian nyata serta perwujudan dari makna Idul Adha yang sesungguhnya.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat gotong royong dan pengorbanan dapat terus tertanam di dalam diri anggota TNI maupun masyarakat luas," Pungkasnya.

Toni RM selaku kuasa hukum Ririn menyampaikan bahwa Bukti-bukti yang diserahkan meliputi foto Aman Yani, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta bukti krusial berupa status kepesertaan BPJS Kesehatan Aman Yani yang dinyatakan masih aktif.

Toni, menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh langsung oleh anak Aman Yani yang bernama Ega Ayu Ariani. Ega mendatangi Mal Pelayanan Publik (MPP) BPJS Kesehatan di Kabupaten Indramayu dengan membawa dokumen KTP dan KK untuk mencari tahu keberadaan ayahnya yang berstatus sebagai pegawai.

"Dari hasil pelacakan melalui aplikasi Mobile JKN, ditemukan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama Amanyani, S.E. berstatus aktif sebagai peserta tunggal tanpa ada anggota keluarga lain di dalam manifes kepesertaan tersebut." Katanya.

Jejak Digital Pemutakhiran Data

Hal yang paling menyita perhatian adalah adanya aktivitas pemutakhiran data fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) pada akun tersebut. Berdasarkan regulasi BPJS, perubahan faskes dapat dilakukan paling cepat tiga bulan sekali. "Dalam sistem tercatat bahwa batas terakhir atau tanggal perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 1 Juni 2026," Ujarnya.

Menurut Toni, berdasarkan penjelasan petugas BPJS, sistem yang menunjukkan tanggal 1 Juni 2026 sebagai batas perubahan tersebut mengindikasikan bahwa Aman Yani—atau pihak yang mengakses akun tersebut—telah melakukan pembaruan data faskes mundurnya tiga bulan sebelum bulan Juni, yaitu sekitar bulan Maret. Data faskes Aman Yani yang semula tidak diketahui, kini telah diperbarui ke FKTP Dokter Gigi Yayat Hidayat Prayitno (dengan dokter pendamping dr. Rostika Sari).

"Artinya, dari bukti ini, Amanyani masih mengakses kartu BPJS pelayanan kesehatan faskes satu, yang semula tidak tahu dokter apa faskes satunya, kemudian dirubah, di-update menjadi dokter gigi. Ini di-update tiga bulan lalu, itu intinya menurut penjelasan dari petugas pelayanan BPJS." Ungkapnya.

Desakan Kepada Penyidik

Merujuk pada keterangan ahli, Toni menegaskan bahwa nama Aman Yani yang tercantum dan aktif dalam sistem BPJS ini merupakan sebuah 'figur' nyata yang dapat dibuktikan eksistensinya. Oleh karena itu, mereka mendesak pihak penyidik untuk segera mencari figur tersebut guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Saat ditanya oleh awak media mengenai riwayat pemeriksaan atau pengobatan terakhir Aman Yani yang terrekam di Mobile JKN, tim kuasa hukum menyatakan akan segera melakukan pemutakhiran data kembali. Pihaknya berencana menyambangi faskes pertama yang bersangkutan serta berkoordinasi lagi dengan BPJS Kesehatan untuk melacak rekam jejak medis terakhir Amanyani.

Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. saat menghadiri sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman Indramayu selaku saksi ahli. Selasa, 26/5/2026.

Toni RM selaku kuasa hukum Ririn Rifanto menyampaikan, Dalam keterangannya, Youngky menyatakan bahwa hal tersebut tidak hanya memengaruhi penilaian terhadap diri Priyo sendiri, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk keyakinan hakim.

'Keterangan terdakwa Priyo yang berubah-ubah di persidangan memiliki pengaruh yang signifikan," Katanya.

Mnurut Toni, Selain berdampak pada penilaian terhadap dirinya sendiri, sikap ini juga akan membentuk keyakinan hakim. Sebab Melalui keterangan yang tidak konsisten tersebut, hakim akan mempertimbangkan dan menilai apakah terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana yang disangkakan atau bukan.

"Hal inilah yang nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan serta mengambil keputusan akhir di dalam persidangan." Ujarnya.

Terkait dengan fenomena keterangan yang berubah-ubah ini, kata Toni, ahli hukum menyimpulkan bahwa tindakan tersebut sangat memberatkan posisi Priyo itu sendiri.

"Hal ini dikarenakan dampak dari ketidakkonsistenan keterangan hanya berlaku dan melekat pada diri terdakwa yang bersangkutan, dan tidak berdampak atau berlaku bagi terdakwa lainnya, seperti dalam hal ini terdakwa Ririn." Pungkasnya.

Dalam sidang kali ini Toni RM selaku kuasa hukum Ririn Rifanto menghadirkan Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. sebagai saksi ahli  , pada kesempatan ini Saksi Ahli menyoroti adanya perubahan locus delicti atau tempat kejadian perkara (TKP) dalam dugaan tindak pidana yang sedang disidangkan. TKP yang semula diduga berada di rumah Budi, kini disebut berpindah ke sebuah kios.

Toni menyebut, Terkait perubahan fakta ini, ahli hukum yang dihadirkan dalam persidangan menekankan pentingnya pembuktian yang kuat secara hukum.

"Ahli menegaskan bahwa perubahan lokasi kejadian tindak pidana tidak bisa sekadar diasumsikan, melainkan harus dibuktikan secara gamblang," Ujar Toni.

Dalam hal ini Toni menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Perubahan locus wajib dibuktikan menggunakan bukti langsung atau direct evidence. Selain itu Harus ada saksi fakta yang secara langsung melihat dan menyaksikan bahwa peristiwa pidana tersebut memang benar-benar terjadi di kios, bukan di lokasi sebelumnya.

Toni menyampaikan bahwa saksi ahli menegaskan, Apabila dalam proses pembuktian tidak ditemukan adanya saksi fakta yang melihat langsung, maka aparat penegak hukum harus menghadirkan saksi mahkota. Namun, ahli memberikan catatan kritis mengenai keabsahan jenis saksi ini.

"Saksi mahkota ini harus sudah disiapkan sejak dalam proses penyidikan," ujar Toni.

Dalam sidang kali ini, ahli memaparkan alur formal yang harus dipenuhi agar kesaksian tersebut sah di mata hukum:

Tahap Penyidikan: Saksi mahkota dipersiapkan dan diperiksa oleh penyidik.

Tahap Penuntutan: Saksi tersebut diajukan secara resmi oleh Penuntut Umum di persidangan.

Tahap Putusan: Keabsahan serta nilai pembuktian dari saksi mahkota tersebut sepenuhnya diputuskan oleh Majelis Hakim.