Jurnal Pelita

​Sorotan keras datang dari legislator DPRD Kabupaten Indramayu, Anggi Noviah, usai Rapat Paripurna. Dalam keterangannya kepada awak media, Anggi mengungkapkan bahwa kebobrokan PDAM saat ini sudah menjadi agenda dan perhatian serius lintas fraksi di DPRD, termasuk PDI Perjuangan dan Golkar.

​"Hampir tiga fraksi menyatakan bahwa air PDAM keruh dan tarifnya mahal. Kinerja Direktur PDAM hari ini sudah menjadi sorotan khusus. Harusnya sadar diri untuk membenahi, bukan malah membuat pelayanan makin buruk," tegas Anggi.

Menurutnya bahwa ​Kondisi di lapangan menunjukkan dampak sosial yang kian parah. Dalam hal ini Anggi membeberkan aduan masyarakat yang dinilainya sangat menyayat hati, di mana seorang tukang ojek sampai nekat menggadai sepeda motornya hanya agar mampu membayar tunggakan air PDAM yang melonjak tinggi.

"​Tak hanya soal keluhan air keruh, ditemukan pula dugaan ketidaksesuaian antara angka meteran fisik dengan tagihan elektronik konsumen. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kelebihan pembayaran yang merugikan ratusan ribu pelanggan," Cetusnya.

​Terkait langkah konkrit perbaikan, Anggi juga telah mengusulkan pembentukan Pansus atau penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki secara menyeluruh tata kelola BUMD tersebut mulai dari manajemen produksi, penetapan tarif, hingga transparansi anggaran pengadaan bahan kimia.

​Namun, langkah pembentukan Pansus tersebut terganjal oleh sikap pimpinan DPRD yang dinilai enggan merespons surat usulan fraksi.

​"Saya tidak mengerti kenapa Ketua DPRD ini lagi dalam kondisi 'cacat', buta dan tuli. Banyak masukan anggota, bahkan dari Fraksi Golkar sendiri sudah kirim surat minta Pansus, tapi kenapa tidak pernah dibacakan di Paripurna? Ada kemesraan apa yang terjalin antara Ketua DPRD dengan Direktur PDAM?" cecar Anggi.

​Melalui penggunaan Hak Angket selama 60 hari kerja, Anggi berharap dapat melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta memeriksa seluruh dokumen keuangan dan kemitraan pihak ketiga di PDAM.

"​Saya mendesak agar Pimpinan Dewan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini dan tidak lagi "tutup mata" terhadap jeritan warga Indramayu," Pungkasnya.

​Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggi Noviah, mengambil langkah berani dengan mendorong penggunaan Hak Angket. Menurutnya, karut-marut di tubuh perusahaan daerah tersebut sudah tidak bisa lagi diselesaikan hanya di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

​Pernyataan bersuara lantang ini meluncur usai rapat paripurna pada Jumat, 17 Juli 2026 lalu. Langkah Anggi ini sekaligus menjadi arah baru di tengah ketegangan politik DPRD Indramayu, setelah sebelumnya Sekretaris Partai Golkar, Romdoni, mengancam akan melaporkan Ketua DPRD Hj. Nurhayati ke Badan Kehormatan (BK) terkait kejelasan Pansus PDAM.

​"Banyak masalah di tubuh PDAM yang saya rasa kondisinya sudah sangat kronis. Ini layaknya bukan lagi di level pansus, tapi sudah harus Hak Angket! Karena dengan hak angket, kita bisa menggandeng aparat penegak hukum (APH) secara langsung dalam proses penyelidikannya," tegas Anggi dengan nada tinggi.

​Cukup 5 Anggota Dewan untuk "Bongkar" PDAM

​Politisi perempuan yang terpilih dua periode dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4—meliputi Kecamatan Losarang, Lelea, Terisi, dan Cikedung—ini menjelaskan bahwa syarat formil pengajuan hak angket sebenarnya sangat mudah.

​"Untuk menggolkan hak angket ini, setidaknya cukup lima orang pengusul dari anggota DPRD dan minimal berasal lebih dari satu fraksi. Ini sangat sah secara regulasi," ungkapnya.

​Anggi juga memperingatkan bahwa daya dobrak hak angket jauh lebih mengerikan dibanding pansus biasa. Ruang lingkupnya tidak sekadar melahirkan rekomendasi di atas kertas, melainkan bisa bermuara pada sanksi hukum hingga pemecatan pejabat strategis jika ditemukan pelanggaran berat.

​"Hati-hati jika ada pengadaan yang di-mark up atau tidak sesuai spesifikasi! Kita bisa panggil paksa pihak ketiga yang menjadi mitra PDAM. Karena statusnya sudah penyelidikan, semua dokumen penggunaan anggaran dan tata kelola PDAM Indramayu pasti akan kena sidak. Nasib Direktur Utama bisa di ujung tanduk kalau terbukti ada penyimpangan," cecar Anggi.

​Rakyat Mendukung: "Jangan Hanya Jadi Wacana Politik!"

​Gelombang dorongan dari parlemen ini langsung mendapat respons luar biasa dan dukungan penuh dari masyarakat Indramayu yang selama ini menjadi korban buruknya pelayanan air bersih.

​Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap kinerja PDAM selama ini.

​"Sudah lama kami resah. Air sering macet total, kualitasnya keruh dan tidak layak, tapi anehnya tarif tetap jalan terus bahkan naik. Kalau memang ada kebusukan dan penyimpangan di dalam, buka terang-terangan! Kami dukung hak angket ini," cetusnya.

​Warga lainnya juga mendesak agar DPRD tidak main-main dan menjadikan isu ini sebagai panggung komoditas politik semata.

"Hak angket itu penting supaya tidak hanya jadi wacana atau gertakan sambal. Kalau ada korupsi atau mark up proyek pengadaan, masyarakat berhak tahu. Jangan sampai anak cucu kita terus menanggung beban akibat tata kelola yang bobrok," kata warga dengan nada geram.

​Secara garis besar, publik menilai Hak Angket adalah senjata pamungkas untuk:

​Mengusut tuntas dugaan korupsi dan kongkalikong di internal PDAM.

​Mengevaluasi tarif air agar rasional dan sesuai dengan kualitas pelayanan lapangan.

​Membongkar transparansi penggunaan anggaran daerah.

​Melibatkan APH (Polisi/Kejaksaan) agar hasil penyelidikan punya taring hukum yang nyata.

​Kini, bola panas berada di tangan para wakil rakyat di Gedung DPRD Indramayu. Akankah lima anggota dewan yang bernyali segera berkumpul demi memuluskan Hak Angket ini, ataukah jeritan rakyat soal air bersih kembali menguap di tengah lobi-lobi politik? Publik menunggu pembuktiannya.

Saat ditemui di ruang kerjanya, ​Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu Endang Effendi, mengungkapkan bahwa almarhum diketahui baru bekerja selama kurang lebih dua bulan di wilayah tersebut sebelum dilaporkan meninggal dunia. Hingga saat ini, pihak keluarga belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit yang diderita almarhum.

​Menanggapi tuntutan keluarga terkait pemenuhan hak-hak korban, Komisi 1 DPRD Indramayu menegaskan akan mengawal proses ini agar mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Namun, mengingat lokasi perusahaan berada di luar daerah, DPRD meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Indramayu untuk proaktif memimpin komunikasi.

​"Kalau kami langsung ke sana ke perusahaan yang berada di luar daerah, tentu terbentur kewenangan. Maka, jalan satu-satunya adalah mendorong Disnaker Indramayu untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan Disnaker yang ada di Kolaka," jelasnya kepada wartawan seusai audiensi.

Dalam hal ini, ​Pihak DPRD juga mengapresiasi iktikad baik dari perusahaan tempat almarhum bekerja. Berdasarkan berkas yang ada, pihak perusahaan dinilai bertanggung jawab karena telah mengeluarkan biaya pemulangan jenazah hingga mencapai Rp31 juta, yang mencakup biaya pesawat, rumah sakit, hingga pendamping jenazah ke Indramayu.

​Kendati biaya pemulangan telah ditanggung oleh pihak perusahaan, Effendi memahami kekhawatiran pihak keluarga mengenai keberlangsungan hidup anak-anak korban yang masih kecil. Untuk itu, Effendi mengaku telah menyampaikan langsung kepada Kepala Disnaker agar berkoordinasi dengan Bupati Indramayu demi mengupayakan bantuan tambahan.

​"Saya sudah sampaikan kepada Ibu Kadis, tolong bicarakan hal ini dengan Bupati atau pihak terkait. Kita harapkan ada sumbangsih atau kepedulian nyata dari pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban keluarga korban," pungkasnya.

Selain sebagai ajang serap aspirasi masyarakat, kehadiran srikandi parlemen Indramayu ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada konstituen atas dukungan yang diberikan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

​"Agenda hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Jatisawit Blok Mudang, karena pada waktu pemilihan dewan tahun 2024 kemarin sudah memilih saya. Sebagai konstituen, saya mendatangi Desa Jatisawit ini untuk mengucapkan terima kasih," ujarnya saat diwawancarai di lokasi kegiatan.

Ia menyebut, ​Dalam pertemuan tatap muka tersebut, mayoritas perwakilan warga menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait kondisi infrastruktur, khususnya mengenai kebutuhan pembangunan jalan desa yang mendesak.

​Menanggapi hal tersebut, ia memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat terkait kondisi anggaran daerah dan desa saat ini. Ia menjelaskan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas pada berkurangnya alokasi Dana Desa (DD) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

​"Permintaannya masih didominasi oleh pembangunan jalan ya. Karena posisinya sekarang itu kan pemerintah memangkas atau efisiensi anggaran. Jadi setiap desa hanya mendapat anggaran dana desa yang jauh berbeda dengan tahun sebelumnya," jelasnya.

​Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak serta-merta menyalahkan pihak pemerintah desa jika proses pembangunan infrastruktur terkesan lambat atau tersendat. Kendala tersebut murni terjadi karena keterbatasan pos anggaran yang diterima oleh desa.

​Kendati demikian, politisi Indramayu ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga Blok Mudang. Keluhan mengenai pembangunan jalan ini akan dijadikan program prioritas yang siap dikawal dalam pengajuan anggaran legislatif untuk tahun mendatang.

​"Saya akan menjadikan prioritas pembangunan jalan di Blok Mudang Desa Jatisawit ini. Saya akan kawal untuk pengajuan di tahun depan," tegasnya.

​Menutup agenda reses tersebut, ia berharap agar masyarakat Desa Jatisawit Blok Mudang dapat semakin sejahtera dan terus membangun kolaborasi yang solid dengan pemerintah desa setempat demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

"Saya membuka pintu komunikasi lebar-lebar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pengawalan aspirasi ke tingkat daerah," Pungkas srikandi yang akrab disapa Nok Dewan.

*H. Sirojudin menyebut ​Persoalan kesehatan, khususnya program BPJS, menjadi salah satu topik hangat dalam reses kali ini. Ia mengungkapkan bahwa adanya pemotongan dana untuk Kabupaten Indramayu sebesar Rp335 miliar turut berdampak signifikan pada sektor pelayanan BPJS Kesehatan.

​"Kita saat ini masih kekurangan anggaran sekitar Rp86 miliar. Kemarin sudah dilakukan perpanjangan atau MoU antara Bupati, pimpinan DPRD, pihak eksekutif, dan BPJS Kesehatan sebesar Rp86 miliar tersebut," jelasnya.

​Menanggapi keluhan warga mengenai banyaknya kartu BPJS Kesehatan yang diblokir atau tidak aktif, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang kartunya tidak aktif, pemerintah daerah diarahkan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

​Meskipun sistem BPJS saat ini menggunakan basis data desil untuk menentukan penerima bantuan dari negara, dewan terus mencari siasat agar masyarakat di luar kategori tersebut tetap bisa terakomodasi. Berdasarkan kesepakatan antar-anggota dewan, penggunaan SKTM dinilai jauh lebih efisien dalam penghematan anggaran daerah.

​"Melalui BPJS, baik yang mandiri, JKN dari pemerintah pusat, maupun PBI melalui UHC, anggaran dibayarkan di muka untuk orang sakit maupun yang tidak sakit. Sedangkan dengan SKTM, pemerintah hanya membayar untuk warga yang benar-benar sakit. Namun, aturan yang ada saat ini mewajibkan semuanya terintegrasi ke BPJS," tambahnya.*

*​Selain masalah kesehatan, mayoritas warga yang hadir dalam reses tersebut juga mengeluhkan kondisi infrastruktur serta masalah saluran air atau irigasi yang kerap memicu genangan.

​Mengenai persoalan irigasi, ia menjelaskan bahwa sebagian desa dari awal memang tidak memiliki saluran air resmi. Kondisi ini diperparah oleh mampetnya saluran air di wilayah lain, sehingga berdampak pada pemukiman warga yang posisinya lebih rendah.

​Sebagai langkah konkret, pihak DPRD menawarkan solusi berbasis kesepakatan warga jika lahan mereka bersedia digunakan untuk pembuatan saluran air yang baru.

​"Kalau sudah ada kesepakatan dari masyarakat mengenai lahannya, saya siap membantu melalui program aspirasi dewan. Namun, perlu diingat bahwa program aspirasi DPRD tidak bisa dilakukan melalui sistem padat karya, melainkan harus melalui mekanisme proses tender resmi," pungkasnya.

​Dalam audiensi tersebut, pihak KONI mengeluhkan minimnya anggaran yang tersedia saat ini untuk menghadapi Porprov 2026. Dari kebutuhan yang diperkirakan mencapai kisaran Rp4 miliar, saat ini anggaran yang baru terealisasi baru sekitar Rp1 miliar.

​Anggaran Porprov Diupayakan Masuk Lewat Skema Dana Hibah

​H. Sirojudin, S.P., M.Si. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa aspirasi dari KONI telah ditampung dan akan ditekankan agar masuk ke dalam tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 melalui skema dana hibah, bukan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispara).

​"Kami inginnya anggaran ini masuk ke dana hibah, jangan masuk ke Dispara. Kalau masuk ke Dispara, banyak aturan yang rumit dan ditakutkan malah tidak bisa dilaksanakan, sehingga berujung menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) lagi," ujar Ketua DPRD.

Menurutnya, ​Pihak DPRD juga berencana untuk segera melakukan komunikasi langsung dengan Bupati guna memastikan regulasi dan dorongan anggaran ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

​Kebutuhan Alat Tanding Baru dan Insentif Atlet

​Sementara itu, Ketua KONI Yogi Kurniawan menyampaikan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp4 miliar tersebut sangat krusial untuk menunjang performa para atlet. Beberapa poin penting yang mendesak antara lain:

​Peremajaan Alat Olahraga: Banyak alat tanding milik atlet saat ini yang kondisinya sudah rusak dan usang.

​Insentif Stimulan Atlet: Diperlukan anggaran untuk insentif guna memicu semangat juang para atlet agar tetap fokus membela daerah dan tidak "bisa hengkang" ke daerah lain.

​Yogi menyebutkan bahwa langkah audiensi ke DPRD ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya juga telah berkomunikasi dan mendapatkan restu dari pihak Bupati terkait sinkronisasi anggaran.

"​Pada Porprov November 2026 mendatang, KONI menargetkan minimal dapat mempertahankan posisi peringkat 14 besar, namun tetap berharap ada progres kemajuan prestasi yang lebih baik jika dukungan anggaran ini dapat terealisasi secara maksimal," Ujar Yogi kepada wartawan.

​Menurut kesaksian Sekretaris Dewan Dulyono mengatakan dirinya baru mengetahui adanya kunjungan tersebut setelah dikonfirmasi oleh staf kantor.

​"Saya lagi ada di BKD, kemudian dikonfirmasi oleh staf bahwa ada rombongan dari Kejaksaan. Setelah tersambung via telepon dengan Pak Heri (Kasi Pidsus), saya diminta memastikan agar rombongan dari Kejaksaan Tinggi tersebut dapat diterima dengan baik," ujarnya saat memberikan keterangan kepada media.

​Meminta Dokumen dan Melakukan Pemeriksaan

​Setelah tiba di kantor DPRD, pihak pegawai sempat meminta surat tugas resmi dari tim Kejaksaan Tinggi sebelum proses penyerahan dokumen dilakukan. Rombongan yang diperkirakan berjumlah sekitar 10 orang tersebut datang dengan membawa dua tim terpisah.

​Tujuan kedatangan tim ini adalah untuk meminta sejumlah dokumen yang diperlukan. Meski demikian, pihak DPRD belum bisa memastikan secara detail materi atau jenis dokumen apa saja yang dibawa oleh tim Kejaksaan Tinggi.

​"Kami belum tahu persis materinya apa dan dokumen apa saja yang diminta. Nanti materi pastinya baru bisa dilihat setelah bendahara menerima tanda terima berkas," lanjutnya.

​Bendahara Dipanggil ke Kejaksaan Negeri

​Saat ditanya mengenai keterkaitan pemeriksaan ini dengan dugaan kasus tertentu (seperti kasus 'tupoksi' atau 'tuper'), pihak DPRD enggan memberikan spekulasi. Mereka menegaskan bahwa sejauh ini proses yang terjadi baru sebatas permintaan dokumen resmi dan belum ada penyebaran informasi mengenai kasus spesifik.

​Pihak Kejaksaan Tinggi dilaporkan membawa satu koper yang tidak terisi penuh berisi beberapa dokumen. Adapun Dulyono sendiri dilaporkan tidak berada di tempat saat peristiwa terjadi karena sedang menjalani tugas luar bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).