Berita Tentang "Opini"
CLOSE ADS
CLOSE ADS

11.49.00



Oleh: 
Masduki Duryat
_Rektor Institut Studi Islam Al-Amin Indramayu; Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon_

Ironi pendidikan Indonesia terkadang tidak terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada betapa sulitnya pemerintah memberikan sesuatu yang nilainya bahkan hanya Rp100 ribu per bulan kepada orang-orang yang setiap hari berada di garis depan pendidikan anak bangsa. 

Di Kabupaten Indramayu, guru PAUD bahkan masih harus menunggu pencairan insentif daerah, sementara di sejumlah kabupaten/kota lain kebijakan serupa telah berjalan. Lebih ironis lagi, persoalannya bukan semata ketiadaan anggaran, melainkan birokrasi yang masih mencari-cari dasar regulasi untuk membenarkan apakah guru PAUD—terutama yang belum bergelar S-1—layak disebut penerima insentif.

Di sinilah negara sedang diuji: apakah regulasi dibuat untuk memudahkan pelayanan publik, atau pelayanan publik justru dipersulit oleh cara membaca regulasi?

Jangan Campuradukkan Tiga Persoalan
Ada setidaknya tiga hal yang harus dibedakan: status sebagai pendidik, kualifikasi akademik, dan hak menerima insentif.

Kualifikasi akademik S-1/D-IV memang merupakan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan profesionalitas pendidik. Laman resmi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen menyebut Pendidik PAUD sebagai salah satu kategori pendidik dan menetapkan kualifikasi minimal S-1/D-IV untuk Pendidik PAUD nonformal. (Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan)

Tetapi menetapkan standar ideal tidak serta-merta berarti menghapus keberadaan mereka yang sedang berada dalam masa transisi. Justru ketentuan peralihan dimaksudkan untuk mencegah kekosongan hukum dan ketidakadilan terhadap tenaga yang sudah lebih dahulu mengabdi.

Karena itu, guru PAUD berijazah SLTA yang telah diangkat sebelum regulasi baru tidak tepat diposisikan seolah-olah sejak berlakunya standar baru mereka bukan lagi pendidik. Mereka tetap menjalankan tugas sebagai pendidik sambil diwajibkan memenuhi kualifikasi akademik dalam batas waktu yang ditentukan. Ini adalah logika transisi regulasi, bukan logika penghapusan profesi. (Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan)

*Standar Mutu Bukan Alat Diskriminasi*
Pemerintah tentu berhak—bahkan wajib—mendorong seluruh guru PAUD meningkatkan kualifikasinya. Namun, kebijakan peningkatan mutu tidak boleh berubah menjadi instrumen diskriminasi terhadap guru yang sedang memenuhi tuntutan transisi.

Jika pemerintah mengatakan, “yang belum S-1 bukan pendidik”, pertanyaan sederhananya: lalu selama masa transisi mereka disebut apa?

Bukankah mereka tetap mengajar? Tetap merancang pembelajaran? Tetap mendampingi anak? Tetap berkomunikasi dengan orang tua? Dan tetap memikul tanggung jawab pendidikan di satuan PAUD?

Di sinilah diperlukan konsistensi antara norma dan kebijakan.

Jangan Jadikan Regulasi sebagai Lorong Buntu
Jika terdapat kekhawatiran mengenai dasar hukum pemberian insentif, solusinya bukan membiarkan guru menunggu tanpa kepastian. Pemerintah daerah dapat melakukan harmonisasi regulasi, meminta pendapat hukum dari bagian hukum daerah, melakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi atau kementerian terkait, serta merumuskan kriteria penerima secara transparan.

Sebab, insentif daerah tidak harus dipahami sebagai “tunjangan sertifikasi”. Keduanya berbeda.

Sertifikasi guru berkaitan dengan status profesional dan mekanisme tunjangan berdasarkan ketentuan nasional. Sementara insentif daerah merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kesejahteraan sesuai kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, jangan sampai ketidakjelasan satu rezim kebijakan dibebankan kepada rezim kebijakan yang lain.

*Rp100 Ribu adalah Simbol Kehadiran Negara*
Bagi sebagian orang, Rp100 ribu mungkin dianggap kecil. Tetapi bagi guru PAUD yang penghasilannya sangat terbatas, angka itu bukan sekadar nominal. Ia adalah simbol bahwa pemerintah melihat, mengakui, dan menghargai pengabdian mereka.

Apalagi negara sendiri menempatkan PAUD sebagai bagian penting dalam pembangunan manusia. Renstra Kemendikdasmen 2025–2029 mencatat masih adanya guru PAUD yang belum berkualifikasi S-1/D-IV dan kebutuhan fasilitasi peningkatan kualifikasi tersebut. Artinya, pemerintah memahami bahwa persoalan kualifikasi adalah agenda pembinaan, bukan alasan untuk mengabaikan eksistensi para pendidik yang sedang menjalani proses peningkatan kualifikasi. (Scribd)

*Pemerintah Harus Memilih: Membina atau Menyingkirkan?*
Indramayu sebenarnya tidak membutuhkan perdebatan birokratis yang berlarut-larut. Yang dibutuhkan adalah keberanian administratif: tetapkan status, verifikasi data, susun kriteria, pastikan dasar hukum, lalu cairkan.

Bagi guru PAUD yang sudah S-1, prosesnya harus dipercepat sepanjang memenuhi persyaratan lainnya. Bagi guru yang masih SLTA tetapi telah diangkat sebelum ketentuan baru berlaku, status masa transisinya harus dihormati. Pemerintah sekaligus wajib membuat peta jalan agar mereka memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan sampai S-1/D-IV.

Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti pada “memberi uang”, tetapi sekaligus membangun ekosistem peningkatan mutu.

*Jangan Biarkan Guru PAUD Menjadi Korban Tafsir*
Pemerintah daerah jangan menjadikan guru PAUD sebagai korban dari kehati-hatian birokrasi. Kehati-hatian memang penting untuk mencegah kesalahan administrasi, tetapi kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi kelambanan yang menghilangkan rasa keadilan.

Guru PAUD tidak meminta keistimewaan. Mereka meminta pengakuan yang konsisten atas pengabdian.

Dan pertanyaan paling mendasarnya sederhana: jika mereka setiap hari ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mengapa ketika pemerintah hendak memberikan Rp100 ribu saja, negara tiba-tiba lupa bahwa mereka adalah pendidik?

Jangan biarkan Rp100 ribu menjadi angka kecil yang justru membuka persoalan besar: tentang bagaimana negara memandang orang-orang yang mendidik generasi paling awal bangsa ini.

Sebab pendidikan anak usia dini boleh dimulai dari ruang yang sederhana, tetapi penghargaan terhadap pendidiknya tidak boleh dimulai dari keraguan.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Internet

08.40.00 , ,


Jurnalpelita
 - Indramayu, () - Pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu periode 2026–2030 di Pendopo Indramayu, Rabu (22/4/2026), yang semestinya menjadi momentum penguatan organisasi olahraga, justru meninggalkan tanda tanya besar terkait legitimasi dan soliditas internal.

Acara yang digadang sebagai tonggak awal kepemimpinan baru itu berlangsung tanpa kehadiran Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Absennya kepala daerah dalam momen strategis ini dinilai sebagai sinyal lemahnya daya dorong KONI di tingkat kabupaten. Kritik pun bermunculan, bukan hanya soal dukungan eksternal, tetapi juga mengenai kemampuan KONI Indramayu membangun komunikasi politik dan memastikan dukungan penuh dari pemangku kebijakan.

Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Indramayu Ahmad Syadali, Ketua Umum KONI Jawa Barat Muhammad Budiana, serta Ketua KONI Indramayu Yogi Kurniawan. Namun kehadiran mereka belum cukup menutup kesan bahwa pelantikan berlangsung tanpa dukungan simbolik yang semestinya bisa diamankan oleh organisasi olahraga terbesar di daerah.

Ketiadaan bupati dalam acara ini memperlihatkan potensi persoalan lebih dalam: lemahnya lobi, komunikasi politik, dan strategi pendekatan yang seharusnya menjadi fondasi awal kepengurusan. Jika sejak pelantikan saja KONI gagal menghadirkan dukungan simbolik dari pucuk pimpinan daerah, maka wajar jika muncul keraguan terhadap kemampuan mereka memperjuangkan hal-hal lebih besar seperti anggaran, fasilitas, dan kebijakan olahraga.

Pelantikan yang mestinya menjadi panggung menunjukkan kekuatan organisasi justru berbalik menjadi indikator rapuhnya konsolidasi. Tanpa legitimasi kuat dan dukungan solid, KONI Indramayu berpotensi menghadapi jalan terjal bahkan sebelum program kerja dijalankan. Hingga acara berakhir, tidak ada penjelasan terbuka yang mampu meredam pertanyaan publik. Akibatnya, kepengurusan baru ini bukan hanya dibebani target prestasi, tetapi juga keraguan sejak hari pertama.

Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, KONI Indramayu berisiko memulai periode kepemimpinannya dalam bayang-bayang ketidakpercayaan. Situasi ini jelas lebih sulit diatasi dibanding sekadar mengejar medali di arena olahraga. Tantangan terbesar mereka bukan hanya membangun prestasi, melainkan membangun legitimasi dan kepercayaan publik yang sudah goyah sejak awal.

Dampak ke Depan Bagi KONI Indramayu

 Tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, program pembinaan atlet berisiko tidak berjalan optimal. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pelatihan, fasilitas, dan kompetisi bisa tersendat jika komunikasi politik tidak segera diperbaiki.

KONI sangat bergantung pada dukungan APBD. Lemahnya legitimasi dan absennya simbol dukungan dari bupati dapat membuat alokasi anggaran olahraga menjadi prioritas rendah. Akibatnya, fasilitas olahraga bisa stagnan atau bahkan menurun kualitasnya.

Atlet, pelatih, klub olahraga, hingga masyarakat luas bisa kehilangan kepercayaan terhadap kepengurusan baru. Jika sejak awal sudah dipertanyakan, maka setiap kebijakan atau program akan lebih mudah diragukan dan sulit mendapatkan dukungan moral.

Minim legitimasi sering kali memicu friksi di dalam organisasi. Kepengurusan baru bisa menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi, sehingga energi organisasi lebih banyak tersita untuk meredam konflik ketimbang membangun prestasi.

Indramayu berpotensi kehilangan momentum dalam peta olahraga Jawa Barat. Ketika daerah lain memperkuat konsolidasi, Indramayu justru sibuk dengan isu legitimasi. Hal ini bisa berdampak pada minimnya prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Dunia usaha dan sponsor biasanya melihat legitimasi organisasi sebelum memberikan dukungan. Jika KONI dianggap rapuh secara politik dan organisasi, maka peluang mendapatkan sponsor atau mitra strategis akan semakin kecil.


Pena  
 By.
Redaksi
Editor
By.
Redaksi
Foto/Video
By.
Redaksk

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget