Pemanfaat BPJS di Indramayu dikurangi, Sirojudin: Seakan Masyarakat Tidak Boleh Sakit

Jurnalpelita - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.Ip., M.Si, melaksanakan kunjungan kerja reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Blok Celo, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Senin (6/2/2026). Reses ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama persoalan saluran irigasi dan pelayanan jaminan kesehatan BPJS.

Politisi PDI Perjuangan mengungkapkan, sebagian besar aspirasi warga masih didominasi kebutuhan dasar, khususnya infrastruktur pertanian. Menurutnya, permasalahan saluran air menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani.

“Kalau menurut saya, saluran air ini harus didahulukan. Percuma jalan dibangun bagus, tapi air masih menggenang. Ini yang dikeluhkan warga Blok Celo dan sekitarnya,” ujar Sirojudin saat berdialog dengan masyarakat.

Selain irigasi, Sirojudin juga menyoroti serius pemangkasan anggaran BPJS Kesehatan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat kecil. Ia menyebut, anggaran Universal Health Coverage (UHC) Indramayu mengalami penurunan signifikan.

“Di tahun 2025 anggarannya sekitar Rp200 miliar, sekarang tinggal sekitar Rp56 miliar. Artinya turun drastis, hanya seperempatnya. Kalau sebelumnya sekitar satu juta warga tercover BPJS, sekarang tinggal sekitar 250 ribu. Ini miris, seolah-olah orang miskin tidak boleh sakit,” tegasnya.

Ia mengaku kekhawatiran tersebut juga menjadi bahan diskusi internal DPRD dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, DPRD Indramayu, khususnya Komisi II, berencana memanggil Dinas Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan guna memperjelas duduk persoalan pemotongan anggaran tersebut.

“Kami melalui Komisi II akan undang Dinas terkait dan BPJS. Ini pemotongan kewenangan pusat atau daerah? Harus jelas supaya tidak saling menyalahkan,” kata Sirojudin.

Sirojudin juga mengungkapkan, secara umum APBD Indramayu justru mengalami kenaikan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari kisaran Rp600–700 miliar menjadi sekitar Rp900 miliar. Menurutnya, kenaikan tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan untuk melindungi sektor kesehatan masyarakat.

“Kalau Rp200 miliar itu bisa dicover untuk kesehatan, masyarakat pasti lebih tenang. Sekarang ini warga jadi gaduh, bahkan tadi ada ibu-ibu yang mengeluh karena kuota BPJS-nya terkena dampak pemotongan,” ujarnya.