“Gejolak Timur Tengah berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk ketahanan energi dan ekonomi Indonesia. Karena itu, penguatan ketahanan nasional menjadi penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kedaulatannya di tengah dinamika geopolitik global,” kata Bahrullah.
Menurutnya, organisasi alumni Resimen Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran geopolitik masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh narasi global yang berpotensi memicu polarisasi di dalam negeri.
Di sisi lain, Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Dr. Heri Herdiawanto menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah saat ini tidak lagi sekadar perang konvensional, melainkan telah berkembang menjadi
perang hibrida yang menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi digital.
Menurutnya, eskalasi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat kini juga melibatkan perang narasi global serta serangan terhadap infrastruktur digital strategis.
“Krisis Timur Tengah menunjukkan bahwa kedaulatan negara saat ini tidak hanya diuji secara militer, tetapi juga dalam dimensi diplomasi dan keamanan digital,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Dr. Aryo Wibowo menyoroti potensi dampak konflik terhadap stabilitas energi global.
“Sebagian besar minyak dari Iran, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab melewati jalur ini menuju pasar Asia. Jika konflik meningkat, pasokan energi dunia bisa terganggu,” kata Aryo.
Ia juga mengingatkan Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena produksi minyak nasional jauh di bawah kebutuhan konsumsi domestik sehingga ketergantungan impor energi masih tinggi.
Pakar geopolitik sekaligus mantan Gubernur Lemhannas
Prof. Ermaya Suradinata menilai situasi geopolitik global menuntut Indonesia memperkuat geostrategi nasional untuk menghadapi berbagai ancaman eksternal.
“Indonesia berada di posisi strategis yang sering menjadi arena perebutan pengaruh negara-negara besar. Karena itu, bangsa ini harus memiliki ketahanan nasional yang kuat,” katanya.
Sementara itu, pakar geografi politik Dr. Rasminto menegaskan
kesiapsiagaan pertahanan negara merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan rakyat.
Ia merujuk pada
Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
“Kesiapsiagaan militer bukan sikap agresif, tetapi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di tengah dinamika geopolitik dunia,” ujar Rasminto.
Menurutnya, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, dampak tidak langsung seperti gangguan ekonomi global, krisis energi, hingga potensi polarisasi sosial tetap perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan nasional.
Dialog nasional tersebut juga menekankan pentingnya peran generasi muda dan alumni Resimen Mahasiswa dalam memperkuat kesadaran kebangsaan serta menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Pena | By. | Redaksi |
Editor | By. | Redaksi |
Foto/Video | By. | Redaksi |
