Geger Skandal Perselingkuhan di Jatisawit: Gelombang Protes Warga Bergelora Tuntut Keadilan!

Kedatangan massa tanpa instruksi tersebut memuncak akibat terbongkarnya dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) setempat. Senin, 14/10,2026.

​Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan warga, Lukman, usai mendampingi aksi penyampaian aspirasi masyarakat di Balai Desa Jatisawit.

​"Kedatangan warga ke Balai Desa hari ini merupakan bentuk solidaritas dan keberatan atas dugaan perselingkuhan yang menimpa keluarga Bapak Conot," ujar Lukman saat ditemui wartawan di lokasi.

​Lukman menjelaskan, dugaan perselingkuhan tersebut melibatkan istri dari Berinisial Conot seorang petugas kader Posyandu Desa Jatisawit dengan Sekretaris Desa Jatisawit yang berinisial D, Isu terlarang ini ditengarai telah berlangsung cukup lama, yakni sejak bulan Januari lalu hingga akhirnya meledak dan diketahui publik baru-baru ini.

​Conot sendiri dikenal luas oleh warga setempat sebagai sosok tokoh pemuda yang memiliki loyalitas tinggi. Rasa simpati dan solidaritas yang kuat memicu kemarahan kolektif warga Desa Jatisawit. Tanpa ada komando maupun provokasi, warga dari RT 01 hingga RT 16 serta RW 01 sampai RW 04 berbondong-bondong menggeruduk balai desa untuk menuntut keadilan.

​"Masyarakat datang atas kesadaran dan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak terima atas dugaan skandal perselingkuhan antara oknum Pamong Desa (Kader Posyandu) dengan Sekdes ini," tegas Lukman.

​Pihak keluarga bersama seluruh lapisan masyarakat menyampaikan tuntutan tunggal yang tidak bisa ditawar lagi, yakni mendesak berinisial D untuk segera ditanggalkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Jatisawit.

​"Tuntutan dari pihak keluarga dan warga sangat jelas: D selaku Sekdes Desa Jatisawit harus diturunkan atau mengundurkan diri dari jabatannya. Selesai. Tidak ada tuntutan lain, karena Bapak Conot merasa rumah tangganya telah dihancurkan," pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu kepastian tindak lanjut dari pihak pemerintah desa terkait status dan sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada oknum Sekdes tersebut.