Jurnal Pelita

​Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai tersebut dihadiri langsung oleh Kuwu Desa Kroya, Ardiwan. Turut hadir Babinsa Desa Kroya Koramil 1617/Gabuswetan Kodim 0616/Indramayu, Pelda Tarjoni beserta satu personel, Ketua BPD Desa Kroya, H. Suharto, para sesepuh Blok Tegal, serta sekitar 60 warga setempat.

​Acara diawali dengan ritual doa bersama yang dipanjatkan secara khusyuk. Warga bersyukur atas selesainya infrastruktur penting ini, sekaligus mendoakan agar Jembatan Perintis Garuda dapat memberikan keselamatan, memperlancar mobilitas harian, serta mendongkrak roda perekonomian masyarakat sekitar.

​Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Desa Kroya, Pelda Tarjoni, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat. Ia menilai, semangat kebersamaan dan gotong royong warga menjadi kunci utama suksesnya pembangunan jembatan ini.

​"Kami berharap keberadaan Jembatan Perintis Garuda tidak hanya menjadi sarana penyeberangan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan aksesibilitas, mempererat hubungan antarwilayah, dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Kroya," ujar Pelda Tarjoni.

​Hingga akhir acara, kegiatan syukuran berjalan dengan tertib, aman, dan penuh kehangatan. Momen ini sekaligus mencerminkan kuatnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat kewilayahan dalam mengawal pembangunan demi kemajuan daerah.

​Dalam pledoinya, tim kuasa hukum secara bedah mempreteli satu per satu alat bukti dan kesaksian yang dihadirkan JPU selama persidangan.

​Ragukan 21 Saksi dan Legalitas Identifikasi Sidik Jari

​Kuasa hukum menegaskan bahwa dari total 21 saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan, tidak ada satu pun yang melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung adanya perencanaan pembunuhan sebagaimana yang didakwakan kepada Ririn Rifanto. Fakta ini dijadikan modal utama pembela untuk menggoyang kekuatan pembuktian, baik dalam dakwaan primer maupun subsidair.

​Tak hanya itu, tim pembela juga menyoroti keabsahan hasil pemeriksaan sidik jari di lokasi kejadian. Mereka mengungkapkan fakta persidangan di mana petugas yang melakukan pemeriksaan sidik jari ternyata tidak mampu menunjukkan sertifikat kompetensi saat diminta.

​"Karena tidak didukung sertifikasi keahlian yang sah, validitas dan bobot pembuktian dari hasil pemeriksaan sidik jari tersebut patut dipertanyakan," tulis tim kuasa hukum dalam pledoinya.

​Tuding Keterangan Saksi Kunci Rekayasa

​Serangan paling tajam dalam pledoi tersebut diarahkan kepada keterangan saksi kunci, Priyo Bagus Setiawan. Kuasa hukum menuding kesaksian Priyo mengandung banyak kejanggalan dan bertolak belakang dengan alat bukti lain yang sempat diputar di ruang sidang.

​Lebih jauh, pihak terdakwa secara gamblang menyebut dugaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di toko milik korban, Budi Awaludin, sebagai sebuah rekayasa. Argumen ini diperkuat oleh bukti rekaman CCTV hotel yang diajukan pembela, yang memperlihatkan keberadaan terdakwa dan saksi di lokasi yang berbeda pada waktu kejadian yang dipersoalkan.

​Gugat Bukti Elektronik Tanpa Ahli Digital Forensik

​Keabsahan sejumlah bukti elektronik yang diajukan JPU juga tidak luput dari gugatan. Tim advokat menilai analisis terhadap rekaman CCTV serta hasil ekstraksi data telepon genggam (handphone) cacat secara prosedur karena tidak pernah diperkuat oleh pemeriksaan ahli digital forensik yang independen. Akibatnya, otentisitas bukti digital tersebut dianggap belum teruji secara hukum maupun ilmiah.

​Hal ini sejalan dengan pandangan ahli pidana yang sempat dihadirkan oleh pihak terdakwa. Ahli tersebut menyatakan bahwa adanya perubahan-perubahan keterangan saksi mengenai lokasi pembunuhan mengindikasikan ketidakkonsistenan yang secara otomatis mereduksi nilai pembuktian.

​Nasib Tuntutan Hukuman Mati di Tangan Hakim

​Melalui rangkaian argumentasi tersebut, tim kuasa hukum Ririn Rifanto berusaha membangun satu kesimpulan besar: konstruksi perkara yang dibangun penuntut umum menyisakan ruang keraguan yang sangat menganga.

​Jika dalil-dalil dalam pledoi ini berhasil meyakinkan majelis hakim, maka tuntutan hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan JPU kepada terdakwa dipastikan akan menghadapi ujian berat.

​Kini, bola panas berada di tangan JPU yang bersiap menyusun jawaban atas pledoi (replik). Perhatian publik pun tertuju pada bagaimana jaksa mempertahankan dakwaannya, serta bagaimana majelis hakim akan mempertimbangkan tarik-menarik argumen ini sebelum menjatuhkan vonis akhir. ()

Langkah ini dinilai krusial mengingat adanya amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman sudah bersertifikasi halal paling lambat Oktober 2026.

Sebagimana yang disampaikan oleh Selly Andriany Gantina Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Dapil Jabar VIII saat melakukan kunjungan kerja tentang serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikasi halal mengungkapkan bahwa, ​Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang sangat besar dengan tercatat sekitar 77.000 pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 40% pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal.

Menurutnya ​Melihat kondisi tersebut, Pemkab Indramayu memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk melakukan halalisasi secara masif. Guna mencapai target tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholders). Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Sinergi juga perlu dijalin dengan mitra-mitra seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki perhatian besar terhadap urusan halalisasi," Ujarnya kepada wartawan. Jumat, 19/7/2026.

Dalam hal ini, ​Melalui strategi yang matang, masyarakat maupun pelaku usaha di Indramayu diharapkan tidak terkejut saat aturan wajib halal tersebut resmi diberlakukan secara penuh pada 26 Oktober 2026.

Hal ini merupakan Sebagai langkah awal yang konkret, pembentukan Satgas Halal di tingkat daerah harus segera diperkuat secara hukum, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) atau ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat humanis dan disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat.

Selly menyebut ​di sisi lain, program ini juga menyasar para pelaku usaha mikro yang merupakan keluarga penerima manfaat Program Pemberdayaan dari Kementerian Sosial (Kemensos), seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

"Melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), para pelaku usaha rentan ini diharapkan dapat dibantu untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis," Tuturnya.

​Kehadiran BPJPH dalam mengawal para penerima bantuan sosial ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan (pilot project) sekaligus pelecut semangat agar para pelaku UMKM di Indramayu bisa lebih mandiri, naik kelas, dan berdaya saing secara ekonomi setelah mendapatkan bantuan pemberdayaan.

Sohibul menyebut, bahwa Pembongkaran ruko tersebut dilakukan atas permintaan keluarga dengan tujuan untuk mengamankan isi sembako yang rencananya akan digunakan untuk keperluan acara tahlilan.

​Awal Mula Pembongkaran

Sohibul Wasilah ​Ketua RT setempat mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi oleh salah satu anggota keluarga pemilik toko, Emma, sekitar pukul 07.00 WIB. Melalui sambungan telepon, Emma meminta izin dan bantuan RT untuk ikut membongkar toko milik Mas Budi.

​"Awalnya itu saya sekitar jam 7 pagi ditelepon oleh Ibu Emma. 'Pak RT, ini nanti ikut bongkar toko. Tokonya Mas Budi,' kata Ibu Emma. Saya tanya tujuannya buat apa, katanya isi sembakonya nanti buat acara tahlilan," ujar Ketua RT saat memberikan keterangan.

​Dalam hal ini ia mengatakan bahwa dirinya sempat menolak jika harus melakukan pembongkaran seorang diri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia kemudian meminta agar seluruh pihak keluarga berkumpul di lokasi untuk menyaksikan langsung proses tersebut yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Selain keluarga, pihak RT juga menghubungi media untuk ikut mengawal jalannya pembongkaran.

​Di lokasi kejadian, hadir sejumlah pihak antara lain:

​Emma (Pihak keluarga)
​Pengacara Heri Reang
​Jul Elfi
Niko
​Masyarakat setempat dan perwakilan media.

​Kondisi Dalam Ruko: Bau Menyengat dan Ruangan Gelap

​Setelah pintu toko berhasil dibuka, Ketua RT dan beberapa saksi langsung masuk ke dalam ruko. Begitu melangkah masuk, tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat dari dalam ruangan.

​"Setelah dibongkar, saya masuk. Bau enggak sedap, kayak bau-bau telur busuk. Saya sempat keluar lagi, lalu masuk lagi," kata RT.

Ia menjelaskan, ​Kondisi di dalam ruko saat itu sangat gelap. kemudian ia meminta warga untuk menaikkan sekring listrik demi menyalakan lampu. Kendati lampu sudah menyala, kondisi di dalam ruko dilaporkan tetap tidak begitu terang.

​Posisi Barang Sembako Tertata Rapi

​Meskipun tercium bau busuk, situasi di dalam ruko tersebut didapati dalam keadaan rapi dan tidak berantakan. Berdasarkan kesaksian Ketua RT, berikut adalah rincian posisi barang-barang di dalam toko:

​Bagian Kiri Ruko: Terdapat sebuah meja putih yang di atasnya tersusun beberapa botol minyak sayur secara rapi. Di area ini juga didapati banyak keranjang berisi telur.

​Bagian Kanan Ruko: Ditemukan satu karung beras berukuran 25 kg yang masih utuh (belum dibuka). Di sampingnya, terdapat wadah sejenis paso berisi beras sekitar setengah karung yang sudah ditakar dalam kondisi terbuka.

​Bagian Lantai: Tergelar sebuah karpet yang posisinya terpasang dengan rapi di sebagian area lantai toko.

​Bagian Dalam: Terdapat sebuah kamar di samping area toko yang posisinya juga tampak rapi, meskipun suasananya remang-remang.

​Saat dikonfirmasi mengenai kondisi telur-telur yang membusuk, Ketua RT menegaskan bahwa telur-telur tersebut tidak pecah berantakan di lantai, melainkan masih berada di dalam wadahnya.

​"Yang saya lihat telur yang busuk, yang pecah, itu masih ada di tempatnya. Di tempat keranjang kayu itu, tapi ada kayak kertas tertumpuk di situ. Jadi masih tersusun rapi," jelasnya.

​Hingga saat ini, pihak RT mengaku tidak memperhatikan adanya bercak darah atau kain lap/pakaian bekas di lokasi, lantaran kondisi pencahayaan di dalam ruko yang minim saat pemeriksaan berlangsung.

​Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku atas nama negara. JPU meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berencana.

​Poin-Poin Tuntutan Jaksa

​Dalam amarnya, JPU menyampaikan dua poin tuntutan utama terhadap terdakwa:

​Terdakwa Terbukti Bersalah:
Ririn Rifanto alias Ririn bin Suwitno dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Selain itu, ia juga dinyatakan bersalah karena menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

​Tuntutan Pidana Mati:
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana mati.

​Tanggapan Terdakwa:
"Semuanya Bohong"

​Seusai persidangan, terdakwa Ririn sempat dihujani pertanyaan oleh awak media saat hendak dibawa kembali ke ruang tahanan. Ketika dimintai tanggapannya mengenai tuntutan hukuman mati yang diajukan oleh jaksa, Ririn membantah seluruh poin tuntutan tersebut.

​"Bohong, Pak. Semuanya bohong," ujar Ririn singkat sambil berlalu memasuki mobil tahanan.

​Sidang kasus ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa maupun penasihat hukumnya pada persidangan berikutnya.