Saat ditemui di ruang kerjanya, Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu Endang Effendi, mengungkapkan bahwa almarhum diketahui baru bekerja selama kurang lebih dua bulan di wilayah tersebut sebelum dilaporkan meninggal dunia. Hingga saat ini, pihak keluarga belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit yang diderita almarhum.
Menanggapi tuntutan keluarga terkait pemenuhan hak-hak korban, Komisi 1 DPRD Indramayu menegaskan akan mengawal proses ini agar mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Namun, mengingat lokasi perusahaan berada di luar daerah, DPRD meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Indramayu untuk proaktif memimpin komunikasi.
"Kalau kami langsung ke sana ke perusahaan yang berada di luar daerah, tentu terbentur kewenangan. Maka, jalan satu-satunya adalah mendorong Disnaker Indramayu untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan Disnaker yang ada di Kolaka," jelasnya kepada wartawan seusai audiensi.
Dalam hal ini, Pihak DPRD juga mengapresiasi iktikad baik dari perusahaan tempat almarhum bekerja. Berdasarkan berkas yang ada, pihak perusahaan dinilai bertanggung jawab karena telah mengeluarkan biaya pemulangan jenazah hingga mencapai Rp31 juta, yang mencakup biaya pesawat, rumah sakit, hingga pendamping jenazah ke Indramayu.
Kendati biaya pemulangan telah ditanggung oleh pihak perusahaan, Effendi memahami kekhawatiran pihak keluarga mengenai keberlangsungan hidup anak-anak korban yang masih kecil. Untuk itu, Effendi mengaku telah menyampaikan langsung kepada Kepala Disnaker agar berkoordinasi dengan Bupati Indramayu demi mengupayakan bantuan tambahan.
"Saya sudah sampaikan kepada Ibu Kadis, tolong bicarakan hal ini dengan Bupati atau pihak terkait. Kita harapkan ada sumbangsih atau kepedulian nyata dari pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban keluarga korban," pungkasnya.
Pena | By. | Adam P |
Editor | By. | Adam P |
Foto/Video | By. | Adam P |
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.