Penutupan ini dilakukan menyusul perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek administrasi dan sumber daya manusia (SDM) di lokasi tersebut.
Menurut Ayu, keputusan untuk menghentikan operasional sementara diambil demi memperbaiki sistem pengelolaan yang berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi makanan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Terkait dengan penutupan di SPPG Cibeber ini, berkaitan dengan administrasi dan SDM. Di mana SDM ini berkaitan juga dengan administrasinya serta kemampuan SDM untuk mengolah SPPG ini, sehingga ketika kita memberikan makanan dan lain sebagainya, administrasi juga lancar," ujar Ayu Nabila.
Ia menjelaskan, salah satu pemicu penutupan adalah adanya surat dari yayasan terkait relokasi asisten lapangan. Rotasi tersebut sempat memicu pelaporan yang kurang rapi dan memengaruhi kinerja SDM lainnya, sehingga pihak SPPG memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara waktu. Operasional baru akan dibuka kembali setelah pihak kepala SPPG bersama yayasan dan mitra merampungkan pembenahan administrasi.
Ayu menyebutkan bahwa SPPG Cibeber sebelumnya melayani sekitar 2.500 penerima manfaat. Ke depannya, jumlah tersebut akan disesuaikan kembali berdasarkan Surat Penetapan Sementara (SPS) yang diterbitkan oleh BGN.
Ia juga menegaskan kepada para penerima manfaat di Kabupaten Indramayu bahwa pengiriman makanan dari SPPG wajib berpedoman pada SPS 2 atau SPS 3 yang diterbitkan secara resmi oleh BGN.
Terkait kabar penutupan yang terkesan mendadak, Ayu membantahnya. Ia menegaskan bahwa pihak kepala SPPG telah menginformasikan langkah penghentian sementara tersebut kepada pihak yayasan jauh-jauh hari agar dapur dapat beristirahat sementara waktu tanpa batas waktu yang mengikat, hingga seluruh permasalahan terselesaikan.
Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di Indramayu dan sekitarnya, BGN memberikan sejumlah himbauan penting bagi para mitra dan supplier:
Kualifikasi Supplier: Supplier wajib masuk dalam portal terbaru BGN yaitu Lokal MBG dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi.
Larangan Mengejar Harga Murah: Yayasan dan mitra diingatkan agar tidak mudah tergiur dengan harga murah tanpa memerhatikan standar kualitas.
Pemasangan CCTV di Rumah Potong: Khusus untuk supplier hewan potong, BGN meminta agar dipasangkan CCTV. Hal ini bertujuan untuk memantau jam pemotongan dan rantai pasok secara transparan, mengingat adanya rentang waktu yang cukup panjang antara pemotongan dan pengolahan makanan.
"Harapannya, ketika supplier sudah menyediakan CCTV dan transparan terkait jam operasional, kita bisa memvalidasi proses penerimaan barang dan pengolahannya dengan lebih baik," pungkas Ayu.
Pena | By. | Adam P |
Editor | By. | Adam P |
Foto/Video | By. | Adam P |

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.