Sidang ke tiga kasus Alvian Sinaga, Toni RM apresiasi tim JPU Kejari Indramayu

Jurnalpelita - Memasuki sidang ke tiga kasus Alvian Sinaga terdakwa pembunuhan atas Putri Apriyani, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memberikan penolakan terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Alvian Sinaga pada sidang ke dua lalu.

Menanggapi hal itu, Toni RM selaku kuasa hukum Putri Apriyani saat dihubungi via Whatsapp menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Indramayu yaitu Asti, Cika dan Iqbal yang sudah membacakan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.

"Tanggapan JPU sangat cerdas, lengkap dan berdasarkan hukum," Ujarnya. Selasa, 20/1/2026.

Dalam hal ini Toni membenarkan apa yang disampaikan JPU, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami aturan mengenai surat dakwaan yang dapat dibatalkan.

Menurutnya, Mengenai surat dakwaan yang secara hukum dapat dibatalkan itu diatur di Pasal 143 ayat ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, dimana surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

"Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum," Tuturnya.

Toni menambahkan, bahwa Surat dakwaan JPU sudah cermat, jelas dan lengkap. Jelas menguraikan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, jelas waktunya yaitu 9 Agustus 2025, jelas tempatnya yaitu di Kost Rifda 4 Blok Ceblok Desa Singajaya Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, sehingga surat dakwaan JPU telah memenuhi unsur Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sudah cermat, jelas dan lengkap.

"Jadi kalau Penasehat Hukum terdakwa menilai surat dakwaan JPU tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap berarti Penasehat Hukum tidak membaca dengan teliti surat dakwaan atau tidak memahami aturan mengenai surat dakwaan yang dapat dibatalkan," Tegasnya.

Kemudian, pada eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnga adalah salah penulisan pekerjaan terdakwa Alvian Sinaga dimana pekerjaan terdakwa masih tertulis Polri padahal sudah dipecat dari Polri, salah penulisan pekerjaan itu dinilai error in persona sehingga surat dakwaan harus dibatalkan. 

"Salah penulisan pekerjaan terdakwa tidak membuat surat dakwaan dapat dibatalkan. Apalagi Penasehat Hukum menilai error in persona. Kalau error in persona itu salah orang. Yang diadili dan diadakwa itu kan benar Alvian Maulana Sinaga bukan orang lain, kok error in persona," Katanya.

Toni menjelaskan, bahwa pada eksepsi Penasehat Hukum terdakwa menilai surat dakwaan tidak ada stempel basah Kejaksaan Negeri Indramayu sehingga dinilai tidak sah. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menjelaskan bahwa surat dakwaan dibuat diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

"Hanya ditandatangani, tidak ada harus dikasih stempel basah Kejaksaan. Aturannya sudah jelas," Tegasnya.

Toni meyakini bahwa putusan sela sidang minggu depan tanggal 27 Januari 2026 eksepsi Penasehat Hukum terdakwa pasti ditolak Hakim karena eksepsinya tidak berdasarkan hukum.