Jurnal Pelita

CIREBON – Memiliki rumah yang layak, hidup serba ada, tidurpun bisa pulas, hal tersebut sangat diidamkan oleh semua orang.

Tak Jauh Dari Rumah Bupati Cirebon, Suhud Hidup Serba Tak Layak

Tetapi potret itu tidak untuk keluarga sepasang suami istri warga Desa Adi Darma Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Pasangan suami istri yang diketahui bernama Suhud (90) dan Tarmi (80) hanya tidur beratapkan plastik terpal dan tidur beralaskan karpet.

Kehidupan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak ini jauh dari apa yang banyak diidamkan oleh banyak orang.

Kita tau bahwa Provinsi Jawa Barat menerapkan Kabupaten Cirebon adalah Kota Cirebon Metropolitan, banyak industri-industri yang begitu cepat berdiri pesat, belum lagi pemukiman-pemukiman baru juga begitu cepat merambah dari ujung barat hingga timur Kabupaten Cirebon.

Tapi dibalik itu semua potret yang sangat miris justru timpang dari apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Apalagi gubuk reot yang sehari-hari menjadi tempat tinggal lokasinya ini sangat tidak jauh dari rumah orang nomor satu di Kabupaten Cirebon.

Nasib malang dialami keluarga Suhud dan Tarmi. Sudah rumah yang ia tinggali sangat tak layak huni, mereka juga hanya bisa duduk dan melihat, karena sudah tak bisa melakukan aktivitas, potret tersebut sangat disayangkan karena kurangnya perhatian dari pihak aparat desa maupun pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tetangga Suhud, Runi (50) mengungkapkan, mereka berdua tinggal digubug berukuran sangat kecil dan sudah lama, awalnya memang gubuk yang ditinggalinya awalnya atapnya memakai genteng, namun terkena musibah angin kencang yang melanda akhirnya rumah keluarga Suhud roboh dan ia terpaksa tinggal ditempat itu seadanya dan tidak mau meninggalkan tanah atau bangunan itu.
[ads-post]
“Kalau untuk makan sehari-harinya hanya mengandalkan belas kasih dari tetangga. Saya juga kasihan melihatnya mas, apalagi  jika hujan gede, pokoknya keluarga Suhud tidak mau pindah dan tetap ingin tinggal ditempat seperti itu,” kata Runi.

Dikatakan, dirinya tidak mengetahui persis kalau keluarga Suhud tinggal ditempat itu sejak kapan, juga tidak tahu persis tanahnya yang didirikan gubuk reot itu milik siapanya, soalnya sudah lama mereka di tempat itu.

“Pak Suhudnya sudah puluhan tahun tidak bisa jalan karena lumpuh, jadi kalau makan ya paling dari istrinya yang mencari, kalau tidak mengandalkan siapapun yang mau memberi,” tandas Runi.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan jabarpublisher.com dilapangan, sampai saat ini pihak pemerintah belum memberikan bantuan dalam bentuk apapun, padahal jelas hidupnya tidak layak. (gfr)

Bambu sangat akrab dengan Bangsa Indonesia. Selain memiliki fungsi dan manfaat yang baik, bambu juga digunakan suku bangsa di Nusantara sebagai bahan bangunan, transportasi, kuliner, pengobatan, peralatan rumah tangga, hingga alat musik. Namun, mengapa bambu masih dianggap sebagai tanaman tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi?

Sebuah kios penjual anyaman dari bambu/foto by jono KP Lensa Indramayu

Dilansir dari Lensa Indramayu, Jono kp , jurnalis yang sudah memulai ekspedisinya di Rambatan kulon blok Ningkong Lohbener Indramayu kamis 17/5/18.

 “Dalam perjalanan seorang pengrajin bambu di Indramayu yang berhasil ditemui oleh wartawan Lensa Indramayu beberapa waktu  lalu, seorang pengrajin bambu mengisahkan hampir sebagian besar masyarakat di Indramayu memanfaatkan bambu. Tapi hanya digunakan untuk pagar atau kebutuhan alat dapur,”

Para pengrajin bambu di Ningkong Rambatan kulon yang menggantungkan karya tangannya  sebagai mata pencaharian utama.

Selain mengelola bambu untuk barang rumah tangga seperti anyaman besek, kukusan, nampan dan seser, juga melakukan berbagai eksplorasi pembaharuan bambu desain dan modelnya berdasarkan kebutuhan “Eksplorasi ini penting, sebab beberapa teman yang tertarik dengan bambu ada yang mampu membuatnya menjadi karya yang sedap dipandang dan bernilai ekonomis yang tinggi
Beberapa karya seni rupa kontemporer juga sangat menarik ketika mengeksplorasi bambu.

Misalnya, beberapa karya seni rupa di objek wisata seperti di Ekowisata mangrove Kedung cowet, Situ Bolang Jatisura  yang jondol (Ranggon ) nya memakai bahan baku pembangunan dari bambu.

Nuraeni (39 tahun) salah satu pengrajin anyaman bambu mengungkapkan betapa besar perubahan yang dirasakannya, berbeda dengan beberapa tahun silam. “Kondisi sekarang ini berbeda” kata Nuraeni.
[ads-pos]
Nuraeni menjelaskan bahwa bahan baku dari bambu sudah terbilang mahal, “Bambu sudah menjadi bahan baku mahal, dan dominasi peralatan berbahan baku plastik yang terus menggerus minat pasar terhadap kerajinan bambu, pada akhirnya tetap saja apa yang saya ciptakan nilainya tidak sebanding dan terlalu rendah ketika kami jual.” Jelasnya.

Dia berharap pemerintah ikut membantu kepada para pengrajin bambu khususnya di daerah Indramayu.
“Pemerintah seharusnya mengembangkan industri perkayuan berbasis bambu. Sebab, selain memiliki fungsi ekologi yang baik, bambu juga sebagai sumber kayu yang berkelanjutan, Harapan saya  peran pemerintah sekarang ikut memasarkan dan mendongkrak apa yang kami hasilkan supaya bernilai rupiah tinggi, sebab sekarang kami bergantung ke tengkulak dan dihargai relatif kecil" Ujar Ibu tiga anak yang sering di panggil Nur ini.

Hal senada juga diungkapkan Tarsid (42) mengungkapkan, pasaran kerajinan bambu di Indramayu sepi peminatnya jauh lebih rendah dibandingkan di daerah lain seperti di sunda atau luar negeri.

"Mungkin harganya yang jauh lebih mahal dibandingkan berbahan baku kaca atau kayu, sementara dalam kehidupan sehari-hari bambu merupakan bahan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dibandingkan kayu dari pohon.” Kata Pria berambut panjang ini.

Tarsid sangat berharap akan adanya dukungan dari pemerintah untuk memajukan kerajinannya.

“Menurut hemat saya, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk menggunakan peralatan rumah tangga yang menggunakan bambu, Sebab tanaman bambu sangat baik untuk lingkungan hidup, supaya tidak di tinggal peminat dan pengrajin, perlu adanya terobosan inovasi pelatihan bagi kami  dan saran pemasaran yang bagus supaya apa yang kami anggap mata pencaharian utama keluarga, terus berkelanjutan sampai seterusnya.” Katanya.
Tarsid mengisahkan berjalannya waktu Flashback ke beberapa tahun yang lalu, memang keadaan sekarang di Dusun Rambatan kulon Blok Ningkong, Rasanya agak  sangat berbeda dengan sekarang.

“Kalau tahun 90 sampai awal 2000an banyak kita jumpai pengrajin pengrajin yang kesehariannya menghabiskan waktunya menganyam kerajinan bambu di depan teras rumahnya,sekarang sangat sepi ,dan tersisa hanya beberapa gelintir orang yang Masi menggeluti usaha tersebut.” Kisahnya.

Berdasarkan pantauan wartawan Lensa Indramayu para pengrajin yang tersisa kebanyakan usianya sudah lanjut.
Di tempat terpisah seorang pengrajin lain Karno (39) mengungkapkan penghasilan dari menganyam tidak bisa menjadi harapan untuk anak-anak untuk melanjutkan apa yang ia kerjakan, dan melih pekerjaan lain. "sekarang anak-anak lebih memilih menjadi perantau di jakarta daripada menggantungkan penghasilan dari menganyam mas, sebab ya beginilah keadaanya, sebab sekarang beda dengan dulu " Karno menutup pembicaraannya. (Jono KP)

Puluhan organisasi wartawan gugat dewan pers

Jakarta, Beberapa Organisasi Pers hari ini turun kejalan menyuakan aspirasi dan kekecewaannya terhadap kinerja Dewan Pers yang semakin lama keluar dari aturan yang ada, yaitu UU Pers No. 40 thn 1999.

Forum Pers Independent Indonesia (FPII), IPJI, PPWI, SPRI, IMO, JMN, PMO, PWRI, dan organisasi wartawan lainnya mendatangi Gedung Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (04/07/18).

Aksi gabungan organisasi pers dilakukan karena melihat dewan pers tidak lagi memikirkan kepentingan insan pers. Malah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dewan pers banyak melenceng dari UU Pers No. 40 thn 1999 yang mengakibatkan adanya diskriminasi dan pengkotak-kotak antara wartawan dengan wartawan. Kemudian, adanya rekomendasi dewan pers terkait sengketa pemberitaan mengakibatkan beberapa wartawan ditangkap dan dipenjara, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, seperti yang baru-baru ini terjadi terhadap M. Yusuf, Wartawan Sinar Pagi Baru di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Menanggapi tidak adanya itikad baik Ketua Dewan Pers, Yosef Prasetyo Adi (Stanley) serta pengurus dewan pers menemui massa yang berada dihalaman gedung dewan pers, Ketua Presidium FPII, Kasihhati angkat bicara.

" Kenapa takut untuk menemui wartawan? kita tidak anarkis. Kalau merasa benar apa yang dilakukan dewan pers, turun dong. Jangan hanya bernyali saat ada sengketa pemberitaan, tapi tak ada nyali untuk menemui massa, " ucapnya.

Ia juga menyoroti tentang anggaran negara (APBN) yang diterima dewan pers setiap tahunnya. Kasihhati menduga bahwa anggaran tersebut tidak untuk membenahi maupun mensejahterahkan kehidupan para wartawan, namun untuk kepentingan oknum-oknum di dewan pers.

Mewakili dari seluruh Organisasi Pers yang hadir, Kasihhati membacakan beberapa tuntutan yang telah disepakati bersama :

1. Menuntut Dewan Pers mencabut peraturan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers.

2. Menuntut Dewan Pers mencabut kebijakan Uji Kompetensi Wartawan dan penunjukan Lembaga Setifikasi Profesi karena melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.

3. Meminta Dewan Pers menghentikan kriminalisasi terhadap pers Indonesia.

4. Menuntut Dewan Pers mencabut peraturan tentang verifikasi organisasi pers.

5. Menuntut seluruh anggota Dewan Pers untuk mundur.

6. Mengembalikan keberadaan seluruh organisasi pers yang berbadan hukum sebagai konstituen Dewan Pers.

7. Selesaikan sengketa pers lewat sidang majelis kode etik di masing- masing organisasi pers tempat teradu atau wartawan bernaung.
[ads-post]
Sebagai bentuk simbolis matinya kebebasan pers di Indonesia serta sebagai rasa duka cita para insan pers atas meninggalnya M. Yusuf, Pimpinan Media Sinar Pagi Baru, dan beberapa perwakilan wartawan memberikan keranda mayat kepada Ketua Dewan Pers yang diterima oleh staf di Dewan Pers.

Sebagai bentuk dukungan kepada PPWI dan SPRI yang menggugat Dewan Pers atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), massa secara bergantian melakukan orasi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk benar-benar objektif dalam memutuskan perkara tersebut dan memahami isi dari UU PERS No. 40 Thn. 1999.

 Aksi Seeupa juga digelar Wartawan Babel

Aksi Damai Menolak kriminalisasi terhadap wartawan serta bentuk  solidaritas sesama insan pers juga dilakukan oleh Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Setwil Babel) bersama puluhan wartawan Babel , rabu (4/7/2018 ).

Aksi dilakukan di Gedung DPRD  Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Puluhan wartawan yang melakukan aksi merasa kecewa karena  aspirasi yang  akan  di sampaikan langsung kepada Anggota dewan DPRD Babel  hanya diwakili Sekwan DPRD.

" Gedung semegah ini tak satupun Wakil Rakyat dapat ditemui. Alasan dinas luar, apakah seluruhnya dinas luar? tanya Purwanto di halaman gedung DPRD Babel, Rabu (04/07/18).

Ketua FPII Setwil Babel ini menyayangkan tak satupun wakil rakyat ini dapat ditemui. Padahal merekalah tempat rakyat menyuarakan aspirasinya maupun keluhannya.

" FPII Setwil Babel berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan. Untuk pemerintah , diharapkan bisa bersinergi dan tidak ada lagi oknum - oknum  yang berusaha untuk  mengkotak kotakan  organisasi pers maupun wartawan yang melakukan tugasnya dalam peliputan ., dengan alasan yang tidak jelas . Karena wartawan saat menjalankan tugasnya selalu berpegang teguh pada kode etik  Jurnalistik dan  UU Pers No 40  tahun 1999, " ucap Purwanto

Hal senada juga disampaikan  Korlap aksi, Wantoni. Bahwa peran pers sangat penting bagi masyarakat dimasa kini. " Dengan banyaknya Kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya maka sebagai rasa solidaritas sesama insan pers aksi ini kami lakukan berbarengan dengan aksi serupa yang dilakukan teman-teman wartawan dari beberapa organisasi pers di Dewan Pers Jakarta, hari ini

Beberapa tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Babel adalah:

1.Mendesak  Pemerintahan dan DPR RI bubarkan Dewan Pers.

2. Mendesak Pemerintahan Dan DPR RI sama sama menolak Kriminalisasi terhadap wartawan.

3.mendesak pemerintahan dan DPR RI revisi UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

4.Meminta DPRD Babel Mengundang Kapolda Babel dan Solidaritas wartawan  Babel melakukan komunikasi berkaitan dengan Insan Pers.

Sementara, Sekwan propinsi Bangka belitung, Syarifudin, menyampaikan permintaan maaf dikarenakan para pimpinan Dewan tidak berada ditempat disebabkan Dinas Luar. Akan tetapi tuntutan yang disampaikan teman-teman akan saya akomodir kan dan akan kita sampaikan terkait aksi yang dilakukan FPII Setwil Babel bersama  solidaritas wartawan babel

"Kita sangat mengapresiasi kepedulian teman -teman wartawan, " ucapnya.

Sumber : Presidium FPII & Setwil Babel

Gubernur Anies beserta rombongan yang diikuti Kepala Dinas Bina Marga dan Lurah Srengseng Sawah, meninjau langsung jembatan penghubung antara jakarta selatan dan depok.

Gubernur Anies tinjau jembatan Indiana Jones

Dikutip dari laman resmi Anies Baswedan Senin 22/01/2018, Anies mengungkapkan betapa mengkhawatirkannya jembatan penghubung dua kota tersebut, anies juga menyayangkan dengan keadaan jembatan tersebut, pasalnya jembatan tersebut dilewati ratusan orang.

Berikut adalah kutipan singkatnya saat kunjungan ke lokasi.

Atas laporan dari teman-teman meninjau jembatan “Indiana Jones” di RT 11 RW 02 Srengseng Sawah. Diatas Sungai Ciliwung, bentangan jembatannya sekitar 45m. Kondisinya memang mengkhawatirkan. Hanya beralaskan bahan2 rentan dan terkesan penuh ikatan tambal sulam. Padahal tiap hari bisa ratusan orang lewat jembatan ini. Jembatan ini perlintasan jalan kaki dan sepeda motor bagi warga Jaksel dan Kota Depok. Tadi datang bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Lurah Srengseng Sawah. Kita akan segera bertindak, dan tentu koordinasi dengan Pemkot Depok agar segera bisa dibangun jembatan yang aman.

Dalam postingan tersebut anies berencana ingin membangun jembatan tersebut agar lebih layak lagi bagi masyarakat umum, dan anies juga akan berkoordinasi dengan pemkot Depok.

Berikut adalah foto-foto saat meninjau langsung lokasi.





(Red)
Source : Anies Baswedan

Pedagang malam di pasar Jatibarang Indramayu  yang masih nempel di bahu jalan sekarang mulai ditertibkan tanpa menemui kesulitan.

Salah satu pedagang buah mangga du pasar jatibarang. Foto by Otong S

Polisi pamong praja mengajak agar para pedagang malam baik yang lesehan maupun yang nempel di bahu jalan segera mengisi pasar baru Bulak,  dengan kesadaran tinggi setelah diumumkan langsung membongkar lapak dagangannya sangat  tertib, nampak terlihat juga pedagang yang masih belum mau tempatnya di bongkar sama sekali bahkan pedagang buah mangga  rujakan dan Pedagang daun pisang hanya bisa menatap sedih terisak tangis. "Lalu saya jualannya kemana lagi, sedang disini kami sudah merasakan kenyamanan bisa membantu memperbaiki Perekonomian keluarga." Keluh salah satu pedagang tersebut. Jum'at 9/10/2019.
[ads-post]
Di tempat yang sama, pedagang buah mangga rujakan Saminah (60) masyarakat desa Jatibarang baru sambil menatap tetangga sebelahnya yang sedang di bongkar lapaknya menceritakan sebagai pedagang buah mangga rujakan sudah terbiasa dengan lesehan seperti ini. "Hasil dari jualan juga kami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jajan cucu, supaya jangan menangis tak terpikirkan untuk bisa membeli lainnya" Ucap saminah sambil mengusap air matanya.
Saminah menambahkan jualan seperti ini dan menempati tempat lesehan sudah hampir 7 tahun, tak ada yang menggangu apa lagi mengusik, "Tiba-tiba sekarang disuruh pindah ke pasar baru Bulak jadi pemikiran pedagang seperti kami masih bisakah nempel untuk jualan." Imbuhnya.

Pebampakan pasar jatibarang / Foto by Otong S

Senada juga disampaikan Kartimah asal Desa pawidean kecamatan Jatibarang, pedagang daun pisang mengatakan sebagai pedagang dirinya mengaku mematuhi semua anjuran Ikatan Pedagang Pasar (IPP). "Kami sangat berharap sekali kepindahan ke pasar baru Bulak bisa memberikan kami tempat jualan lagi biarpun tempat jualan kami masih nempel kepada pedagang lain yang punya tempat, sebab kami hanya pedagang kecil untuk melayani pedagang rumahan yang jualan lontong lepet dan lotek." Harapnya.

Sementara itu perwakilan IPP Dul  dengan sangat lugas penuh pertimbangan menjelaskan Semua pedagang akan ditampung tapi dengan ketentuan pedagang lama menjadi Prioritas apa itu pedagang kecil lesehan seperti pedagang daun pisang, pedagang, buah mangga rujakan sampai pedagang grabadan akan ditampung, "Kalau semua pedagang sudah bisa jualan dan yang belum tercatat lagi kami pikirkan untuk bisa berjualan, mari kita tengok jangan sekali lagi apakah pantas jalan mayor sangun Jatibarang penuh sesak pedagang, untuk masuk Stasiun kereta saja kendaraan harus memutar tapi kalau keberadaan jalan mayor sangun bersih dari pedagang rasanya nyaman, tamu dari luar daerah juga akan menilai Jatibarang sekarang sudah tertib". Katanya.

Pena  : Otong.S
Editor: AP

Subang- Pencemaran Saluran Irigasi Sawah di Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang tercemar limbah pabrik diduga akibat kiriman dari Sungai Cilamaya

Saluran Air Irigasi Di Desa Tanjungrasa Kidul Tercemar Limbah Pabrik

Seorang warga Tanjungrasa Kidul Udi memaparkan,Pencemaran limbah pabrik itu mengeluarkan aroma tidak sedap dan sudah terjadi selama belasan tahun tidak ada solusi dari pemerintah setempat kalau petani merasa di untungkan dengan air limbah yang tercemar tetapi bagi warga setempat merasa dirugikan dengan bau tidak sedap itu

Dia berharap agar ada solusinya dari Pemerintah ,"paparnya

Lanjut Udi,Selama itu pula masyarakat yang tinggal di sekitar saluran air irigasi desa Tanjungrasa Kidul mencium aroma tidak sedap  selama musim kemarau datang . Mereka harus menghirup aroma tidak sedap yang muncul dari air yang tercemar limbah,"tegasnya

Sementara itu,Sekretaris Desa  (Sekdes) Tanjungrasa Kidul Udin Menjelaskan, tidak sedikit sawah warga tercemar air limbah tersebut yang setelah terkena pada aliran air irigasi sawah.

Padahal, Lahan pertanian pun menjadi  terkena air limbah yang mengalir tetapi warga sangat membutuhkan air untuk pertanian seperti padi dan sayur pare,Namun tidak ada warga yang merasa dirugikan akibat air irigasi tercemar limbah justru sebaliknya petani merasa di untungkan dengan adanya air yang tercemar limbah pabrik tersebut.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Desa Tanjungrasa Kidul Udin saat diwawancarai dikantor desa Kamis,(02/08).

 Lanjutnya, Pencemaran tersebut diduga berasal dari industri yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta dan Subang. Sebab, hulu Sungai Cilamaya berada di dua daerah itu," ujar Udin

Ditempat lain,Camat Patokbeusi Agung Nugroho menyebutkan, kasus pencemaran Sungai sudah saatnya diselesaikan sampai tuntas. Sebab, masyarakat desa Tanjungrasa Kidul Kabupaten Subang yang mersakan langsung dampak negatif dari pencemaran tersebut.

"Pemerintah Kecamatan siap untuk turun langsung guna mencari solusi yang terbaik tetapi pihaknya sedang menunggu hasil dari penelitian Dinas terkait yang baru-baru ini melakukan riset berkenaan air yang tercemar limbah pabrik dan pihaknya ingin masyarakat dan pemerintah harus duduk bersama untuk mencari solusi yang efektif menyelesaikan kasus ini.Harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat terhadap perusahaan yang membuang limbah sembarangan ke sungai , " tegas Camat Patokbeusi

Sementara itu,Petugas Puskesmas Cabang Pembantu Desa Tanjungrasa kidul kec.Patokbeusi Supardi mengaku telah mengetahui mengenai saluran irigasi yang tercemar limbah itu Pemkab Kabupaten melalui Dinas terkait juga sudah turun langsung untuk mengkroscek ke lokasi dan mengenai data warga yang berobat tidak ada ditemukan penyakit gatal-gatal akibat air limbah ini Pihaknya juga mengakui memang bau tidak sedap juga dapat mengakibatkan terganggunya saluran pernapasan tetapi data di sini tidak menunjukan bahwa warga yang sakit akibat bau limbah pabrik

 Harapannya Pemerintah dapat memberikan solusi dan segera menyelesaikan masalah pencemaran limbah  tersebut.


 Ditempat yang lain kepala Desa Bale Bandung Jaya Suhenda Arkalih
 ikut menyikapi permasalahan limbah pabrik yang  mencemari air irigasi di enam desa diantaranya desa Bale Bandung Jaya,desa Karangmukti,desa Cihamhulu,desa Tanjungrasa Kidul,desa Tanjungrasa Kaler seharusnya Pemkab Subang dalam mengatasi masalah pencemaran limbah pabrik ini memberikan air bersih kepada petani dan masyarakat yang membutuhkan didesa kami.
Dengan kerjasama antara Pemerintah Subang,Pemda Purwakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurutnya, Pemerintah bersama pihak terkait sudah pernah memanggil pernah menjanjikan ingin memberikan air bersih hanya sampai saat ini bantuan air bersih belum juga  terrealisasi.

Masyarakat atau petani membutuhkan air untuk pengairan sawah tetapi karena keadaaan  terpaksa sekarang mengunakan air sungai yang tercemar untuk pengairan sawah mereka.
 Namun,belum diketahui dampak dari air yang tercemar limbah pabrik pada kesehatan masyarakat dan hasil penelitiannya  seperti apa belum jelas.

Lanjutnya,Semoga kedepan ada solusi dari Pemda Subang karena  selama belasan  tahun limbah pabrik yang berasal dari Sungai Cilamaya Purwakarta-Subang yang menjadi penyebabnya air menjadi berwarna hitam dan menimbulkan bau tidak sedap berasal dari saluran air irigasi tersebut," katanya (Eka/Dit)