"Bukan hanya di kota-kota besar saja tapi termasuk di kabupaten yang salah satunya Kabupaten Indramayu. Risihlah lihat tumpukan sampah di mana-mana," Ujarnya.
Ono menekankan, bahwa persoalan sampah ini seharusnya segera diselesaikan walaupun alasan dari pemerintah Kabupaten Indramayu adalah angkutan, namun hal tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan. karena menurutnya, APBD Indramayu masih banyak yaitu sekitar Rp. 3,7 Triliun.
"Masa Indramayu tidak mampu membeli angkutan sampah, atau misalnya kalaupun tenaga Dinas Persampahannya kurang, masa sih tidak bisa melakukan koordinasi dengan desa, dengan organisasi masyarakat untuk bagaimana sampah itu segera diangkat," Cetusnya.
Untuk itu ia menyarankan dengan nominal APBD sebesar 3,7 triliun ini maka pemda Indramayu harus lebih memprioritaskan program-program atau belanja-belanja daerah yang berhubungan dengan ekonomi rakyat, pelayanan dasar rakyat. "Karena kita saat ini menghadapi pra-krisis ekonomi. Maka instrumen APBD Indramayu sebaiknya lebih mengarah kepada persoalan-persoalan dasar rakyat," Tuturnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., menyebut bahwa terkait dengan sampah, Pihaknya sudah menyampaikan untuk mencari solusi dengan pihak terkait di lingkungan Pemda Indramayu, dalam hal ini ia menyebut bahwa dalam rapat rutin dengan komisi 4 selalu mendapatkan alasan klasik yaitu soal angkutan.
"Saya bilang kalau memang nggak ada angkutan rental lah, mobil truk kan bisa. Kalau orangnya kurang, outsourcing dibayar. Karena memang kan bisa juga itu kan," Tegasnya
Menurutnya penanganan sampah tersebut sangat kompleks, Jadi ia menyarankan bahwa siapapun pimpinannya harus menangani persoalan ini dengan baik. "kalau goodwill dari pimpinannya nggak bagus ya repot juga," Pungkasnya.
Pena | By. | Adam P |
Editor | By. | Adam P |
Foto/Video | By. | Adam P |