Berita Tentang "Pungli"
Twitter Facebook

Agustus 17, 2018
Bekasi-Dugaan keberadaan oknum Pegawai Kecamatan Tambun Selatan Kab.Bekasi diduga melegalkan praktek calo terbukti masih ada di dalam kantor Kecamatan Tambun Selatan diduga oknum pegawai kecamatan yang menjadi calo untuk mengurus E-KTP tersebut dengan biaya cukup mahal.

 Berawal dari warga hendak mengurus pembuatan E-KTP melalui oknum pegawai di dalam Kantor Kecamatan Tambun Selatan oknum tersebut diduga meminta harga Rp800. 000.guna  pengurusan Jasa E-KTP  3 buah dengan  kartu keluarga.Namun sampai dengan  hari ini belum juga selesai sudah dua bulan lebih,"sebut warga tambun berinisial (R)

Sementara itu,
Saat dikonfirmasi Camat oleh warga terkesan tutup mata sebab belum terbukti siapa Staf kantor yang bekerja di Kecamatan Tambun Selatan yang diduga   meminta uang untuk mengurus E-KTP tersebut,Katanya

Padahal,Masyarakat mengadu ke awak media dan mengatakan bahwa oknum di dalam kantor kecamatan Tambun Selatan itu  diduga menjadi calo.Senin.(13/8/2018) pukul 10. 00 WIB

Lanjutnya,Warga mengeluh karena Kartu Keluarga dan E-KTP nya belum jadi dari sebelum puasa sampai sudah selesai lebaran,ucapnya dengan nada kesal

Jadi,Saat wartawan  konfirmasi kepada Sekcam tetapi terkesan menghindar terus dan wartawan sudah berusaha konfirmasi lewat Watshap (WA) tetapi di blok sama sekcam  kasih tindakan itu dinilai tidak menghargai awak media dalam menjalankan tugas Jurnalistik.(Khairuddin/Dit)
Twitter Facebook

Juli 30, 2018 ,
Subang - Sekolah SD Negri Karanganyar 1 Desa Sukamandijaya Kec.Ciasem Kabupaten Subang telah terjadi pungutan liar (pungli) terhadap siswa sekolah tersebut
Dinas pendidikan kabupaten subang


Salah seorang orang tua siswa  kelas VI Bambang menjelaskan, Pungli dengan motif pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan pembelian mendali bagi siswa kelas VI dan uang daftar siswa kelas VI  ke jenjang SLTP.

Lanjut Bambang, persiswa dipungut biaya pembuatan kartu NISN sebesar Rp 28.000,- Mendali 25.000, mendaftar ke SMP Rp 50.000 ,- jika memang semua siswa harus di bebankan seperti ini, kami orang tua siswa merasa keberatan karena kami ada yang mampu dan yang tidak mampu.

 Pembuatan Kartu NISN ini kan merupakan Program Nasional kenapa harus menebus dan membebankan kepada siswa," ujarnya.

Ketika di konfirmasi Kepala SDN Karanganyar 1 Kuswati mengatakan, "Waktu itu saya mendapat surat dari PWI  memohon dana partisipasi dalam kegiatan HUT PWI Kab.Subang secara inisiatif saja sekolah ingin berpartisipasi dengan menjual mendali dan Kartu NISN bagi siswa kelas VI.  Saya sendiri sudah sampaikan kepada Ortu siswa guru hanya sebatas membagikan kartu. tetapi tidak pernah memerintahkan untuk membayar uang tersebut buktinya masih banyak mendali yang tersisa," ujarnya.

Guru siswa kelas VI Juniah mengatakan, kartu NISN dan mendali memang itu sudah dari Kab.Subang hanya Kasek mengetahui saja yang lebih paham itu komite sekolah karena sebelumnya diadakan rapat dengan Ortu siswa,"terangnya

Ia membantah, jika pernah memberikan perintah untuk membeli kartu NISN dan mendali kepada  siswa  Ia mengaku, itu komite sekolah yang menjual karena itu langsung dari Kab.Subang silahkan rekan media konfirmasi ke pada Dinas Pendidikan,"tegasnya

Menurut Kepala UPTD Pendidikan Kec.Ciasem Saepul Hudaya menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah merekomendasikan ke sekolah agar siswa membeli  kartu NISN dan mendali tersebut, malah sebaliknya dia tidak mengizinkan  sekolah untuk menjual  kartu NISN dan mendali . hanya mungkin saja ada oknum wartawan berinisial (DM)  yang mengaku sudah ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan maupun UPTD Pendidikan Kec. Ciasem . "Saya rasa sudah cukup keterangan yang kita sampaikan. Kita juga akan panggil mulai dari Kepala Sekolah, UPTD, hingga kelompok kerja kepala sekolah (K3S) jika memang benar penjualan kartu NISN dan mendali ada rekomendasi dari Dinas saya pastikan itu bukan dari Dinas tetapi oknum wartawan (DM) yang sengaja menjual ke sekolah dan meminta  sekolah untuk menjualnya kepada siswa," paparnya.

Meski tidak punya hak untuk melarang , Kepala UPTD menilai, Pihaknya akan melarang bagi Sekolah yang melakukan Pungli dilingkungan sekolah, "katanya (Didit)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget