Jurnal Pelita

Jakarta - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berlama-lama membiarkan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, saat ini masih ada ditemukan sejumlah pejabat negara yang menyandang status tersangka kasus korupsi, tapi belum juga diproses oleh KPK.

Gedung DPR RI

"Ada pejabat atau mantan pejabat ditetapkan sebagai tersangka setahun dua tahun lalu, tapi belum diproses juga. Maksud kami, kalau memang belum cukup buktinya, jangan ditetapkan tersangka dulu dong," kata Benny, saat rapat kerja dengan pimpinan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/9).

Seharusnya, kata Benny, KPK langsung menahan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, KPK sudah barang tentu mengantongi barang bukti yang cukup dalam menetapkan seseoarang menjadi tersangka.
[ads-post]
"Kalau bisa begitu ditetapkan tersangka, satu bulan langsung ditangkap. Menurut saya tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kalau KPK menyandera seseorang bertahun-tahun sebagai tersangka," tegas politikus Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan itu, Benny sempat menyindir sejumlah tersangka kasus korupsi yang beralasan sakit ketika hendak akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi. Namun, Benny tidak menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud. "Ada juga yang dipanggil KPK tapi langsung sakit dia, jadi tidak jadi diperiksa," sindir Benny.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP kurang lebih dua bulan yang lalu. Namun, hingga saat ini Ketua Umum Partai Golkar itu masih bebas berkeliaran dan memimpin DPR.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, Sabtu 16 September 2017.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Foto/kotabatu.go.id

"Dalam OTT KPK mengamankan uang tunai Rp 300 juta, " kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Eddy sebagai tersangka penerima suap proyek pengadaan senilai Rp 5,26 miliar di pemerintah daerah setempat.

KPK juga menetapkan Kepala Bagian ULP Pemkot Batu Edi Setiawan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Filipus Djap adalah pengusaha hotel di Kota Batu ditetapkan sebagai tersangka penyuap.

Sementara dua orang yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan Sabtu 16 September 2019, yakni ZE selaku Kepala BKAD Kota Batu dan Y selaku sopir Eddy Rumpoko masih diperiksa sebagai saksi.
[ads-post]
Adapun rincian alat bukti suap Rp300 juta itu, yakni masing masing diterima Wali Kota Eddy Rumpoko Rp200 juta dan Rp100 juta di tangan tersangka Edi Setiawan.
Uang pecahan lima puluh ribu itu terbungkus kertas koran dan berada dalam paper bag. Tim KPK meringkus tersangka Filipus saat menyerahkan uang ke Wali Kota Eddy Rumpoko.

Selain pengusaha hotel, tersangka Filipus juga direktur PT Dailbana Prima selaku penggarap proyek pengadaan mebelair dan penyertaan modal di Kota Batu.
Terungkap dalam pemeriksaan suap yang diberikan Filipus merupakan sisa fee proyek pengadaan meubelair yang belum terbayar.

Diketahui sebagai penggarap proyek PT Dailbana Prima berkewajiban menyetor fee Rp500 juta atau 10 % dari nilai proyek Rp5,26 miliar.

Dalam OTT, kata Laode, KPK menyegel sejumlah ruangan, yakni di antaranya ruang Wali Kota Batu, ruang ULP, ruangan BKAD dan ruang tersangka Filipus.

"Saat ini tim KPK masih terus melakukan pengembangan," kata Laode.

Indramayu__Empat Pemerintah Desa di Kecamatan Cikedung Layangkan surat ke KPK pada 28/8/2018, surat tersebut perihal permohonan pembukaan kembali Rumah sakit REYSA yang disita oleh KPK sejak 2016 silam atas pengembangan kasus Rohadi.

" Memang benar ada sekitar empat desa yang kirimi surat ke KPK, yakni Desa Cikedung, Desa Cikedung lor, Desa Jatisura dan Desa Mundak Jaya, kami menyurati KPK untuk permohonan agar Reysa dibuka kembali olehnya" papar Surjana kepala Desa Jambak saat dimintai konfirmasinya via selular.

Menurutnya Rumah sakit Reysa yg sampai saat ini disita KPK sejatinya diharapkan keberadaanya, sisi manfaat RS tersebut dianggap berperan penting oleh masyarakat di Indramayu khususnya wilayah selatan , hal demikian menggugah para aparat Desa di Kecamatan Cikedung untuk berseru menggugah nurani KPK agar membukanya kembali dengan melihat keadaan masyarakat yg sebenarnya.

" Rumah sakit itu sangat penting bagi kami, sebab di Cikedung tidak ada rumah sakit yg dapat menampung kebutuhan kami, ada juga di kota kan jauh lokasinya dari kita" tuturnya.

Dengan ini, lanjut surjana, kami sepakat untuk memperjuangkan hak masyarakat agar rumah sakit Reysa dibuka kembali oleh KPK,dan mudah-mudahan berhasil.

Diketahui pada maret 2017 yg lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu telah melayangkan permohonan yg sama ke KPK, namun hingga saat ini tidak ada kabar baik yg dinanti oleh masyarakat atas balasan permohonan tersebut.(SPR)

Masdi

Sukamiskin- Rohadi mantan panitera PN Jakarta utara beri tanggapan positiv atas aksi yang dilakukan oleh seorang warga Indramayu yang bernama Masdi asal Desa Tambak, Karangsong Indramayu.

"Aksi Masdi saya dukung penuh, ini harus di contoh oleh Masyarakat Indramayu lainnya" Tegas Rohadi ketika ditemui di lapas kelas 1 sukamiskin bandung, selasa 7/8/2018.

Rohadi menambahkan bahwa masyarakat tidak usah takut menghadapi pemimpin yang otoriter, masyarakat harus berani. "kita tidak perlu takut menghadapi penguasa otoriter seperti dia, tetap suarakan kebenaran, agar masyarakat Indramayu sejahtera" Imbuhnya.

Dikesempatan yang sama Rohadi mengutip salah satu hadits Nabi Muhammad SAW tentang akan munculnya pemimpin yang otoriter "Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemuiku di telaga". (HR Tirmidzi, Nasai dan Al Hakim).

Diketahui Perjalanan masdi dimulai pada pagi hari, Jumat (3/8/2018). " Aksi saya ini murni dari hati, Tujuannya untuk mempercepat proses yang telah dilakukan KPK terkait gratifikasi mobil Pajero yang diberikan oleh saudara Rohadi kepada bupati Anna Sophanah," ujar Masdi.

Ia meminta agar ketua KPK dan Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu, agar secepatnya menuntaskan kasus gratifikasi tersebut. "Kepada ketua KPK, kami mohon untuk kasus gratifikasi Pajero terhadap Bupati Indramayu Ibu Anna Sophanah agar secepatnya diselesaikan. Juga saya minta ke Pak Jokowi agar secepatnya menyelesaikan masalah ini," jelasnya.

Masdi sudah sampai di kantor KPK jakarta, ia akan segara menyuarakan aspirasi mewakili Masyarakat seluruh Indramayu.

Pena : Supriyadi
Editor: Redaktur

 Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, sembilan orang diamankan dalam operasi di Jakarta.

Agus Rahardjo Ketua KPK