Polemik pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Jeruk Keprok di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang didirikan di atas lahan milik pribadi Kuwu Hj. Sairoh, terus menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu buka suara. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala DPMD Iim Nurohim menegaskan bahwa persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus dikawal sesuai prosedur dan secara administratif.
“Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan itu pertama ada di kecamatan, kemudian di DPMD. Terkait pembangunan Posyandu, kami tegaskan status tanahnya harus jelas sebelum dilakukan pembangunan. Ini menyangkut aset negara dan penggunaan anggaran pemerintah,” ujar Iim saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (18/6/2025).
Pihaknya juga menyayangkan adanya penolakan sebagian warga saat pembangunan Posyandu direncanakan di atas lahan desa. Padahal, menurutnya penggunaan aset desa untuk fasilitas publik adalah hal yang wajar dan seharusnya diprioritaskan.
“Kenapa malah dibangun di tanah pribadi, padahal ada tanah desa yang statusnya jelas? Ini harus diklarifikasi, apa motif dan alasannya. Jika menggunakan dana desa, semua prosedur harus dipastikan sesuai aturan,” tegasnya.
DPMD memastikan dalam waktu dekat akan melakukan konfirmasi langsung ke Pemerintah Desa Santing dan Kecamatan Losarang. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, pihaknya tidak segan membawa persoalan ini untuk di tindaklanjuti.
“Kalau terbukti ada pelanggaran atau penyimpangan prosedur, kami akan ambil langkah tegas sesuai aturan. Bahkan bisa sampai ke aparat penegak hukum (APH) jika ada unsur pidana,” Pungkasnya.
(Adam P)